Perlu Dipastikan Apakah Wapres Gibran Menyogok BEM UBK

Dengan begitu, jika benar adanya, si “Aan” lebih baik mengaku sebagai personel Polri dan juga mengaku secara blak-blakan bahwa dia menyalurkan uang sogok yang berasal dari, atau terkait langsung dengan, Wapres Gibran.

Oleh: Asyari Usman

KEMPALAN: Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdimaludin mengaku telah merima uang Rp 20,000,000 (dua puluh juta rupiah) dari orang yang dia sebut sebagai personel Kepolisian.

Uang itu diterimanya setelah para pengurus BEM bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada hari demo, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut pengakuan Abdimaludin, uang itu telah dibagi-bagikan kepada rekan-rekan sesama BEM dan senior BEM. Para penerima yang disebutkan oleh Abdi juga mengakuinya di depan pejabat rektorat UBK yang “mengadili” mereka beberapa hari setelah pertemuan tertutup mahasiswa UBK dengan Gibran.

Skandal ini tak bisa dianggap ringan. Tidak boleh berhenti sampai pada pengakuan Abdi saja. Harus dilakukan pengusutan lebih lanjut. Semua pihak, termasuk UBK, Polri, dan lingkaran Istana, harus melakukan penyelidikan tuntas. Perlu dipastikan apakah Wapres Gibran menyogok BEM UBK atau tidak.

Semua harus dibuat ‘clear’ (jelas). Sebab, pemberian sogok ini mempertaruhkan nama baik semua yang terkait kejadian, yaitu: mahasiswa, kampus, Polri, Wapres Gibran, dan pemerintah secara keseluruhan.

Yang paling krusial diantaranya adalah nama baik Wapres Gibran jika uang sogok untuk Abdi itu terkait langsung dengan dirinya. Karena itu, perlu ada penyelidikan menyeluruh harus dilakukan segera.

Mengapa kepastian tentang keterkaitan Gibran sangat penting? Karena sebagai Wapres, ia diatur dalam konstitusi (UUD) NKRI bahwa jika Presiden atau Wapres melakukan perbuatan tercela, termasuk korupsi atau sogok maka ia berpeluang untuk dapat dimakzulkan berdasarkan perbuatan itu.

Indikasi bahwa Wapres Gibran memberikan sogok kepada personel BEM UBK, sangat kuat. Kronologi pertemuan tertutup antara dia dan personel BEM UBK yang berlanjut dengan pengakuan Ketua BEM Muhammad Abdimaludin, adalah indikasi yang sangat kuat itu. Mata-rantai atau benang merahnya tidak samar.

Pengakuan Abdi menyebutkan personel kepolisian sebagai “pemberi” uang sogok. Abdi hanya menyebut “Aan” sebagai nama personel dimaksud. Jadi, perlu untuk ditelusuri nama lengkap “Aan”.

Jika terbukti “Aan” adalah anggota Polri, maka semakin terkuaklah logika mata-rantai itu. Logika itu adalah bahwa Joko Widodo – dengan demikian Gibran juga – telah menggunakan institusi Polri sebagai alat politik mereka sejak 2014.

Memang bisa saja ada orang yang mengaku-ngaku sebagai personel kepolisian ketika memberikan uang sogok itu. Padahal bukan. Itulah sebabnya maka perlu dilakukan penyelidikan serius supaya publik tidak menduga-duga.

Abdi bisa menjadi sumber informasi penting untuk memastikan ada atau tidak ada keterlibatan anggota Polri sebagai “sumber” atau “penyalur” uang sogok.

Apa yang akan terjadi kalau “Aan” benar anggota Polri? Jawabannya: Wapres Gibran bisa menghadapi masalah besar. Si personel bisa saja mengaku bahwa sogok itu adalah prakarsa dia sendiri, tidak ada kaitannya dengan Gibran.

Tapi, akan keluar pertanyaan lanjutan: apa kepentingan pribadi “Aan” menyogok mahasiswa yang melakukan demonstrasi? Pasti sulit dipercaya bahwa itu bukan untuk kepentingan Gibran.

Bagaimana kalau “Aan” terbukti bukan anggota Polri? Jawabannya: publik tidak bakalan percaya. Bagi publik, Polisi bisa melakukan apa saja. Bisa merekayasa apa saja. Buktinya sudah banyak.

Dengan begitu, jika benar adanya, si “Aan” lebih baik mengaku sebagai personel Polri dan juga mengaku secara blak-blakan bahwa dia menyalurkan uang sogok yang berasal dari, atau terkait langsung dengan, Wapres Gibran.

Pengakuan ini akan mempermudah upaya guna mengakhiri drama panjang yang dilakukan Joko Widodo untuk berkuasa sepanjang masa. Sekaligus mengakhiri pecah-belah bangsa yang juga didesain oleh si bekas presiden ini.

*) Asyari Usman, Wartawan Senior

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.