Jokowi vs Jokowi

KEMPALAN: Seumpama film political thriller, Jokowi vs Jokowi mungkin menjadi box office yang laris di Indonesia. Dulu di awal 1980-an ada film laris berjudul Kramer vs Kramer, dibintangi oleh superstar Dustin Hoffman dan Meryl Streep. Lalu pada 2005 ada film box office berjudul Mr and Mrs Smith dibintangi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie yang kemudian terlibat cinlok dan menikah.

Kramer vs Kramer menceritakan pertarungan legal rumah tangga keluarga Kramer yang bercerai dan kemudian memperebutkan anak semata wayang mereka. Pertarungan sepasang suami istri yang bercerai itu sangat seru karena melibatkan argumen hukum dan psikologis yang sangat ekstensif dan sangat mengharukan.

Pada episode Mr and Mrs Smith kisahnya berkutat pada pasangan suami istri yang mulai bosan dengan rumah tangganya dan ingin bercerai. Pasangan itu kemudian berkonsultasi dengan psikiater, dan terungkap bahwa pasangan itu bekerja sebagai agen pembunuh bayaran pada perusahaan yang berbeda dan saling bersaing.

Pada sebuah kesempatan, perusahaan spionase itu terlibat dalam persaingan yang menyebabkan Tuan dan Nyonya Smith harus saling berhadapan. Keduanya diharuskan untuk saling membunuh. Pada akhirnya terjadi pertempuran habis-habisan yang membuat rumahnya hancur berantakan. Pada detik terakhir, keduanya saling menodongkan pistol ke kepala masing-masing. Alih-alih saling membunuh keduanya kemudian akur dan bersepakat membangung kembali rumahtangganya. Keduanya kemudian berbalik melawan bos yang ingin menghancurkan mereka.

Jokowi vs Jokowi mungkin bisa lebih seru dari dua kisah itu. Jokowi vs Jokowi mungkin bisa memenangkan penghargaan film tertinggi. Mungkin bisa sekelas Oscar kalau diperankan dan diproduksi oleh produser Hollywood. Atau, kalau diproduksi oleh produser lokal setidaknya bisa mendapatkan penghargaan nasional.

Jokowi vs Jokowi menggambarkan split personality yang kemungkinan diderita oleh Jokowi. Seorang komentator politik mengatakan bahwa Jokowi harus diperiksa oleh psikiater untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Tekanan politik yang sangat berat belakang ini dikhawatirkan membawa akibat terhadap kesehatan mental Jokowi dan menyebabkannya terjangkit mental disorder.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden sering diserang oleh lawan politiknya—terutama Donald Trump—dengan menyebutnya ‘’does not fit to govern’’ tidak layak menjadi presiden. Penyebabnya karena Biden sudah terlalu tua dan sering terjangkit demensia yang menyebabkan kemampuan kognitifnya menurun. Biden sering pikun mendadak dan kehilangan orientasi ketika tengah berpidato.

Biden vs Trump sudah hampir pasti melakukan rematch untuk melanjutkan persaingan kontestasi pilpres 2019 yang dimenangkan Biden. Trump sudah hampir pasti mendapatkan rekom dari Partai Republik setelah memenangkan konvensi di New Hampshire mengalahkan saingan terberatnya Nikki Haley. Dalam tradisi politik Amerika, siapa yang memenangkan konvensi New Hampshire sudah hampir pasti akan mendapatkan nominasi dan rekomendasi partainya.

Pertempuran ulang Trump vs Biden akan menjadi tarung ulang politisi gaek yang usianya sudah menyentuh 80 tahun. Dengan usia yang begitu uzur keduanya saling serang dan saling klaim sebagai tokoh yang paling ‘’fit to govern’’, layak memimpin.

Beberapa hari belakangan ini jagat politik Indonesia heboh oleh pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara bersama Prabowo Subianto. Kontan pernyataan ini direspons dengan keras oleh lawan-lawan politik Jokowi, yang menganggapnya secara terang-terangan memihak kepada Prabowo.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari berkomentar bahwa Jokowi boleh berkampanye tetapi harus meminta izin kepada Jokowi. Pernyataan Hasyim ini alih-alih menjernihkan masalah justru membuat semakin ruwet. Jokowi vs Jokowi, mungkin begitu gambaran Hasyim. Jokowi sebagai individu meminta izin kepada Jokowi sebagai presiden.

Satu orang dengan dua fungsi yang berbeda berpotensi memunculkan split personality. Di satu sisi Jokowi sebagai presiden harus netral, tetapi di sisi lain, sebagai individu dia harus membela anak kandungnya yang sekarang posisinya diperkirakan sedang terdesak.

Jokowi vs Jokowi tidak mudah diselesaikan. Dua personality itu terpisah tetapi tetap menjadi satu. Jokowi vs Jokowi adalah dua entitas yang menjadi satu dan melebur menjadi tunggal. Dalam terminologi tasawuf Jokowi vs Jokowi adalah representasi wihdatul wujud, menunggalnya dua entitas menjadi satu sehingga tidak bisa dipisahkan.

Bagaimana membedakan Jokowi sebagai bapaknya Gibran dengan Jokowi sang Presiden? Tentu mustahil. Karena itu persoalannya bukan sekadar aturan hukum boleh atau tidak boleh. Persoalan yang lebih penting adalah masalah etika dan fatsoen politik. Sebagai kepala negara yang sudah disumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia Jokowi harus menjadi pengayom setiap orang.

Sebagai ayah yang mencintai anak dan keluarganya, Jokowi boleh memperjuangkan kepentingan pribadinya. Tetapi, kalau Jokowi hendak dikenang sebagai negarawan seharusnya dia menempatkan interes pribadinya di belakang kepentingan bangsa.

Hasyim Asy’ari juga harus diingatkan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang dipimpinnya merupakan hasil dari perjuangan reformasi 1998. Di zaman Orde Baru pemilu diselenggarakan oleh negara melalui Departemen Dalam Negeri. Setelah reformasi, pelaksanaan pemilu dikembalikan kepada masyarakat sipil. Maka dibentuklah KPU sebagai otoritas tertinggi pelaksana pemilu.

Sebagai pelaksana pemilu, KPU punya kewenangan penuh mengatur pelaksanaan pemilu dan prosesnya. Siapapun yang terlibat dalam pemilu harus tetap berkoordinasi dengan KPU sebagai pemegang otoritas tertinggi. Karena itu, kalau ada warga negara bernama Jokowi yang ingin melakukan kampanye, maka ia harus meminta izin kepada KPU, karena KPU merupakan lembaga tertinggi penyelenggara pemilu.

Jokowi sedang mengalami dilema yang berat. Ia tidak bisa menyembunyikan ambisinya untuk menyelesaikan pemilu presiden satu putaran untuk menjamin kemenangan pasangan Prabowo-Gibran yang dijagokannya. Dengan posisi semacam ini Jokowi sangat berpotensi melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, karena sulit membedakan antara Jokowi sebagai warga negara dengan Jokowi sebagai presiden.

Kepentingan yang berbeda ini sangat berpotensi memunculkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi. Hasrat politik yang menggebu ini akan melahirkan pertempuran yang seru antara Jokowi vs Jokowi.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid, founder kempalan.com