Membebaskan Indonesia dengan Kepemimpinan Sintesa

Jokowi nampaknya membalikkan 180 ° model keberpihakan pemerintah dalam konstelasi global. Selama pemerintahan Jokowi cenderung berpihak kepada kepentingan China, yang sebelumnya cenderung kepada negara – negara Barat terutama Amerika.

Apalagi kebijakan Jokowi banyak memberikan previllege kepada China, misalkan investasi dari China tidak hanya modal berupa uang, tapi harus diikuti dengan hadirnya tenaga kerja dari China.

Kebijakan inilah yang kemudian menimbulkan pergolakan dalam dua skala besar baik nasional maupun internasional. Negara – negara Barat, terutama Amerika dan Australia mulai bersikap keras terhadap Indonesia, misalkan dalam kasus Papua, Indonesia tidak bisa bersikap tegas terhadap upaya – upaya separatis yang dilakukan oleh kelompok KKB.

BACA JUGA: Anies dan Puan, Dua Arus Besar Perubahan yang Mencemaskan Jokowi

Kelemahan Jokowi melakukan komunikasi Global dan cenderung pada kemauan China, inilah yang kemudian memunculkan gejolak pada skala nasional, kekuatiran bahwa negara ini akan menjadi persemaian ideologi komunis, apalagi dalam pembangunan IKN, kebijakan Jokowi memberi keluasaan pada oligarki dan investasi dari China.

Kebijakan inilah yang menyebabkan Jokowi saat ini menghadapi dua tantangan besar untuk bisa diatasi. Kelompok masyarakat yang menolak ideologi komunis dan kelompok kepentingan yang selama ini berpihak pada barat dan merasa terganggu.

Perlawanan rakyat terhadap kepentingan China di beberapa kawasan wilayah Timur Indonesia dan daerah daerah lain, seperti di Morowali, ini menjadi bukti bahwa kebijakan Jokowi dianggap salah dan tidak berpihak kepada masyarakat dan amanah konstitusi, negara harus mensejahterakan rakyatnya dan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.