Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Waspadai, Siapa Sebenarnya Pemecah Keanekaragaman

JAKARTA–KEMPALAN: Pegiat antikorupsi Saut Situmorang berpendapat bahwa orang-orang yang selalu menuding orang lain berpolitik identitas adalah mereka yang tidak paham keanekaragaman dalam negara berlandaskan Pancasila.

“Orang yang bicara orang lain berpolitik identitas itu justru dia yang memulai identitas yang tidak berintegritas, tidak jujur, dan tidak adil. Emang kalau saya misalnya orang Batak tidak berkumpul sama orang Batak? Jadi waspada dan pahami, siapa yang memecah-mecah keanekaragaman,” katanya, Selasa 13 September 2022.

Menurut Saut, orang-orang yang bicara politik identitas itu justru dia yang paling mengutamakan identitasnya.

“Bahkan, bila perlu identitas orang atau kelompok lain pun, dia akui. Coba saja lihat misalnya, sebenarnya dia beridentitas koruptor, tapi ngaku kelompok jujur. Ini yang terjadi kan?” ujar mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

Saut mengatakan bahwa politik itu harus memakai identitas. Artinya kamu siapa, saya siapa. Identitas tersebut harus jelas, yaitu jelas-jelas jujur, jelas adil, dan jelas berintegritas. “Itulah identitas yang sebenar-benarnya. Bukan soal agama, suku, atau golongan,” katanya.

Untuk Indonesia, lanjut Saut, selama berada di dalam ideologi negara, sudah jelas identitasnya. Soal kenapa kelompok yang satu, misalnya agama atau suku lebih besar atau dominan dari yang lain, hal itu bukan politik sempit.

“Sebab, politik itu kelompok. Sama halnya dengan kelompok jujur, kelompok koruptor, dan sebagainya. Jadi bukan soal lain misalnya agama dan suku Anda semata,” ujar dia.

Sebelumnya, serangan lawan politik, termasuk para buzzer, yang melabeli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempraktikkan politik identitas, kembali mencuat seiring peresmian sejumlah gereja di Jakarta.

Bagi Wakil Ketua Umum BRANI 1 Pendeta Donald Sendow, sebagai seorang gubernur, apalagi Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah Ibu Kota Negara, Anies Baswedan harus memimpin dengan pola kenegarawanan yang salah satunya adalah bertindak seadil mungkin kepada para warganya.

“Oleh karena itu, ketika gubernur memberikan izin dan atau meresmikan tempat-tempat ibadah, itu adalah bentuk kesadaran penuh dari tindakan seorang pemimpin. Termasuk jika gubernur meresmikan gereja,” katanya.

Menurut Pdt Donald Sendow, memang tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi kurang beretika pula, jika seorang pemimpin hadir dalam tindakan sebagai wujud keadilan kepemimpinan, dilabeli sebagai politik identitas.

“Coba dicek, di DKI Jakarta ini, berapa gereja yang diresmikan langsung oleh gubernurnya dari masa ke masa? Kalau semua tindakan pemimpin kita harus dilihat dari kacamata politik identitas, semua yang dikerjakan akan dianggap salah,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, BRANI 1 hadir untuk memberikan perimbangan atas tuduhan-tuduhan apalagi yang bersifat tendensius dan spekulatif yang bisa sangat menggiring pada framing negatif terhadap Anies.

“Kenali dahulu orangnya, baru memberi respons sehingga respons itu berdasarkan pengenalan dan pengetahuan yang mumpuni. Jangan asal mengeluarkan opini,” kata Pdt Donald Sendow. (kba)

Editor: Freddy Mutiara