Anies Beberkan Cara Hadapi Tantangan Menyediakan Perumahan Terjangkau dan Berkelanjutan

JAKARTA–KEMPALAN: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi pembicaraan dalam Forum Urban 20 atau U20 Mayor Summit 2022, dengan tema ‘Kota untuk semua, kota untuk masa depan: Mencapai perumahan, mobilitas, dan energi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perkotaan’ di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022.

Anies menyebutkan komponen utama yang perlu ditangani, yakni formal melalui pasar atau informal seperti kampung, dan juga pajak properti.

Pertama, bagaimana pemerintah dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi di kota, yang hal ini berpengaruh terhadap perumahan.

Misalkan, kata Anies, Jakarta memiliki ketimpangan seperti kota-kota lain, yang juga diperparah dengan fakta bahwa ekonomi Indonesia terpusat di Jakarta. “Kami berkontribusi 80% terhadap PDB nasional. Daya magnet Jakarta kepada warga di daerah untuk datang ke Jakarta mencari nafkah sangatlah tinggi,” ujarnya.

Mekanisme pasar bekerja untuk masyarakat yang memiliki daya beli yang kuat. Bagi masyarakat yang memiliki daya beli kuat, mekanisme pasar benar-benar bekerja. Ada pengembang sebagai pemasok perumahan dan kemudian ada perumahan Jakarta yang memiliki daya beli sebagai sisi permintaan. Dari hal itu transaksi akan terjadi.

Namun, berbeda dengan pembangunan pinggiran kota yang kompleks. Tantangannya adalah bagi masyarakat yang memiliki daya beli kurang, dan yang tidak memiliki daya beli. “Untuk itulah saatnya pemerintah campur tangan. Jadi campur tangan pada mekanisme pasar dengan membuat program yang disebut proyek perumahan tanpa uang muka,” terangnya.

Tantangan lainnya, yakni bagi mereka yang termasuk golongan miskin. Anies mengungkapkan, pihaknya menyediakan skema sewa. Pemerintah membangun menara dan unit yang memberikan beragam fasilitas kemudian orang yang membutuhkan akan menyewa.

“Dengan tarif yang jauh lebih rendah daripada sewa di luar, dan itu untuk orang miskin. Sekarang ini adalah komponen formal, dan begitulah cara kami mengatasinya,” jelas Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menambahkan point kedua, yakni di Indonesia khususnya Jakarta juga berurusan dengan lingkungan tradisional yang disebut kampung.

Pemerintah berperan untuk menghadirkan kampung yang semula kumuh menjadikan kampung yang lebih tertata. “Menjadikan kampung sehat bukan dengan menghapus kampung tapi memelihara, menjadikan kampung sehat dan higienis,” jelasnya.

Poin terakhir adalah pajak, pemerintah harus campur tangan dengan pajak. Jakarta adalah salah satu contoh pajak properti termahal di Indonesia.

Menurutnya, jika pemerintah kota tidak menangani pajak properti cepat atau lambat, pajak properti adalah cara yang sopan untuk menjauh dari kota bagi mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat kita.

“Di Jakarta kami mengadopsi model di mana harga rumah di bawah Rp2 miliar, dan pajak nol persen. Dan itu telah membantu 85% rumah di Jakarta bebas pajak properti. Dan itu untuk menghindari orang miskin tersingkir dari kota melalui mekanisme pajak,” tegasnya. (kba)

Editor: Freddy Mutiara