Monoloyo

Perkembangan zaman mendorong terbentuknya berbagai arena baru. Ketika mesin cetak ditemukan dan surat kabar diperkenalkan maka ruang publik bergeser tempatnya dari pinggir jalan ke media massa. Begitu seterusnya sampai ditemukan radio, televisi, dan media  digital sekarang ini.

Di masa pandemi, ketika komunikasi tatap muka sangat dibatasi, maka komunikasi digital menjadi alternatif yang sangat penting. Tidak hanya menjadi penyalur informasi dari pemerintah kepada publik, ruang digital bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk respons atas berbagai peristiwa yang terjadi. Ini dimungkinkan karena ruang digital dapat memuat berbagai opini, tanggapan, kritik, hingga wawancara dari masyarakat luas.

BACA JUGA: Lord Luhut

Ruang publik adalah ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang dan tempat untuk kepentingan publik. Ruang publik tidak hanya berbentuk fisik melainkan juga berbentuk media massa dan media alternatif. Ruang publik juga digunakan untuk berkumpul, deliberasi, dan berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan-kepentingan umum

Tetapi, realitas yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya bisa mendukung ruang publik yang bebas. Ruang publik demokrasi telah dibajak oleh kekuasaan oligarki dan kepentingan pasar dan kekuasaan. Percakapan di ruang publik yang berbasis kekuatan rasional dinodai oleh oligarki dan kepentingan demokrasi prosedural, sehingga bahasa percakapan, opini, dan diskursus di ruang publik menjadi kaku dan hati-hati karena diawasi dan ditertibkan.

Peringatan Presiden Jokowi kepada para pemimpin TNI dan Polri pasti akan membawa gaung kepada yang lain. Setelah mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak berurusan dengan demokrasi, nanti akan disusul oleh seruan bahwa ASN juga tidak berurusan dengan demokrasi.

TNI dan Polri harus tegak lurus, taat dan loyal kepada pimpinan tertinggi, yaitu presiden. ASN juga demikian, harus punya loyalitas tunggal kepada pimpinan tertinggi, yaitu presiden. Era ‘’monoloyo’’ telah hadir kembali. (*)

Editor: DAD