Akibatnya lahirlah sebuah paradoks: ketika diplomasi mencoba menciptakan mekanisme internasional untuk mengontrol Israel, narasi yang beredar justru mengatakan Indonesia sedang bekerja sama dengan Israel.
Oleh: Agus M Maksum
KEMPALAN: Ada satu ironi yang sering berulang dalam sejarah politik: ketika sebuah negara sedang bergerak menuju ke panggung geopolitik dunia, justru kegaduhan terbesar muncul di dalam negerinya sendiri.
Seolah-olah medan diplomasi berada jauh di luar sana – di Washington, di Timur Tengah, di ruang perundingan internasional – tetapi perang narasi justru terjadi di ruang tamu kita.
Begitulah yang terjadi pada isu BOP (Board of Peace).
Beberapa waktu terakhir telah beredar tuduhan yang cukup serius: bahwa Indonesia – melalui diplomasi Presiden Prabowo Subianto – seolah-olah duduk satu meja dengan Israel.
Tuduhan itu menyebar cepat. Ia dibungkus dengan emosi. Ia dipresentasikan seolah-olah sebagai fakta.
Padahal jika kita menelusuri duduk perkara sebenarnya, justru terlihat adan sesuatu yang jauh lebih kompleks – dan sekaligus lebih ironis.
BOP Bukan Forum Kolaborasi dengan Israel
BOP bukanlah forum kerja sama dengan Israel. Ia adalah sebuah mekanisme internasional yang dibentuk sebagai bagian dari arsitektur perdamaian dan rekonstruksi Gaza pasca perang.
Badan ini dirancang untuk mengawasi proses stabilisasi, rekonstruksi Gaza, serta mengatur berbagai mekanisme keamanan dan pemerintahan transisi setelah konflik panjang yang dimulai sejak perang Gaza 2023.
Di dalam rancangan tersebut bahkan disiapkan: mekanisme pengawasan internasional pemerintahan transisi teknokrat Palestina serta kehadiran pasukan stabilisasi multinasional yang akan memastikan Gaza tidak akan kembali menjadi medan perang.
Dengan kata lain, BOP adalah alat kontrol internasional terhadap situasi Gaza, bukan forum persekutuan politik dengan Israel.
Israel Sendiri Tidak Nyaman dengan Mekanisme Ini
Di sinilah ironi geopolitik mulai terlihat. Bagi sebagian kalangan di Israel, gagasan internasionalisasi pengelolaan Gaza bukanlah kabar baik.
Setelah perang yang menghancurkan Gaza sejak 2023, sebagian elit politik Israel justru memiliki agenda yang jauh lebih ambisius – mengatur ulang Gaza secara sepihak, dan bahkan muncul gagasan untuk memindahkan penduduk Palestina dan membangun ulang wilayah itu dalam skema pembangunan baru.
Karena itu, kehadiran mekanisme internasional seperti BOP berarti satu hal:
Israel tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan masa depan Gaza.
Dan di sinilah kita melihat sesuatu yang menarik. Yang mencoba menciptakan mekanisme pengawasan internasional justru dituduh sedang bekerja sama dengan pihak yang ingin diawasi.
Seolah-olah seseorang yang memasang rem pada kendaraan liar justru malah dituduh membantu pengemudinya.
Posisi Indonesia: Masuk Agar Bisa Mengontrol
Dalam konteks inilah langkah diplomasi Indonesia harus dibaca.
Indonesia memilih masuk ke dalam mekanisme internasional tersebut bukan untuk mendukung agenda Israel, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan Gaza tidak ditentukan sepihak oleh kekuatan militer.
Sebaliknya, Indonesia justru mencoba menghadirkan suara dunia Islam di dalam arsitektur pasca perang.
Itulah sebabnya Indonesia bahkan mempertimbangkan kontribusi dalam misi stabilisasi internasional untuk Gaza sebagai bagian dari proses pengamanan dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Langkah ini bukan tanpa risiko. Tetapi secara strategis, ia memberi satu hal yang penting: posisi tawar.
Karena dalam geopolitik, siapa yang berada di dalam meja pengambilan keputusan – dialah yang ikut menentukan arah permainan.
Ketika Narasi di Dalam Negeri Terbalik
Namun yang terjadi di dalam negeri justru berbeda. Langkah diplomasi yang mencoba menciptakan mekanisme kontrol internasional justru malah dituduh sebagai bentuk kompromi dengan Israel.
Narasi itu beredar cepat. Padahal jika kita melihat logika geopolitiknya, yang terjadi justru bisa dibaca sebaliknya: Indonesia mencoba memastikan bahwa Gaza tidak jatuh sepenuhnya ke dalam skenario sepihak pasca perang.
Dan di situlah diplomasi bekerja. Tidak selalu dengan suara keras. Seringkali justru dalam bentuk langkah-langkah yang sunyi.
BOP dan Kekalahan Diplomasi Netanyahu
Di ujung cerita ini, ada satu perspektif yang jarang dibicarakan.
Terbentuknya BOP pada dasarnya adalah tanda bahwa agenda sepihak Israel untuk sepenuhnya menguasai dan menentukan masa depan Gaza tidak (lagi) berjalan mulus.
Jika rencana tersebut benar-benar berhasil, maka tidak akan ada kebutuhan untuk membentuk mekanisme internasional seperti BOP.
Tetapi kenyataannya, dunia internasional masuk. Negara-negara lain ikut terlibat.
Artinya satu hal: Israel tidak bisa menentukan semuanya sendirian.
Benjamin Netanyahu dalam menguasai Gaza secara penuh setelah perang 2023. Karena itulah muncul dinamika baru yang jauh lebih keras di kawasan.
Terbentuknya BOP sebenarnya menandai kegagalan strategi diplomasi Netanyahu untuk sepenuhnya menguasai dan menentukan masa depan Gaza setelah perang besar sejak 2023.
Ketika komunitas internasional mulai mendorong mekanisme pengawasan global melalui BOP, ruang gerak Israel untuk mengatur Gaza secara sepihak menjadi semakin sempit.
Dalam konteks itulah muncul dinamika baru dari Israil yang jauh lebih berbahaya.
Sebagian analis melihat bahwa untuk membuat mekanisme seperti BOP menjadi tidak relevan, satu-satunya cara adalah menggeser fokus dunia dari Gaza ke konflik regional yang jauh lebih besar.
Dan di sinilah eskalasi terhadap Iran mulai muncul.
Menurut analisis tersebut, Benjamin Netanyahu mendorong Washington untuk mengambil langkah militer terhadap Iran. Ketegangan yang terus dipanaskan akhirnya mencapai titik puncak ketika terjadi serangan besar pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei.
Peristiwa itu langsung mengguncang dunia.
Konflik yang semula berpusat pada Gaza berubah menjadi konflik regional yang jauh lebih luas, melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia dan memicu ketegangan geopolitik global yang masih terasa hingga sekarang.
Dalam situasi seperti itu, mekanisme diplomatik seperti BOP otomatis kehilangan relevansinya.
Ketika kawasan sudah masuk dalam pusaran konflik besar, diplomasi sering kali tersingkir oleh logika militer
Penutup
Di luar negeri, diplomasi bergerak dengan logika geopolitik. Tetapi di dalam negeri, ia sering kali dinilai dengan logika prasangka.
Akibatnya lahirlah sebuah paradoks: ketika diplomasi mencoba menciptakan mekanisme internasional untuk mengontrol Israel, narasi yang beredar justru mengatakan Indonesia sedang bekerja sama dengan Israel.
Padahal realitasnya bisa jauh lebih rumit.
Dalam politik internasional, kemenangan tidak selalu terlihat seperti (suatu) kemenangan.
Kadang ia justru terlihat seperti kompromi – padahal sebenarnya adalah cara halus memaksa lawan masuk ke dalam aturan yang tidak ia inginkan.
*) Agus M Maksum, Pengamat Teknologi dan Politik Digital
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi