Anggota Dewan Yang Terhormat, Anda Wakil Rakyat, Bukan Dewa

Oleh: Ilham Bintang
(Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat)

KEMPALAN: Gaduh anggota DPR-RI di gedung Parlemen, Senin (14/2), bikin kita miris. Miris, dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perasaan ketika realita yang dihadapi bertolak belakang secara signifikan dengan ekspektasi.

Kemarin ramai diberitakan wartawan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir oleh Komisi VII DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) hari itu. Ketegangan pecah ketika Dirut KS itu secara spontan merespons ungkapan “jangan maling teriak maling” yang dilontarkan Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra. Bambang menyoal Blast Furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan.
Saat Bambang berkata, “Jangan maling teriak maling”, Silmy spontan menyelak. Mungkin kaget dengan diksi kasar itu. “Maling teriak maling, maksudnya apa Pak?” Diselak begitu Bambang pun murka dan mengusir bos perusahaan baja pelat merah itu.

Padahal, menurut laporan wartawan, Silmy sebenarnya sudah menjelaskan penyebab pabrik yang beroperasi sejak 2019 itu akhirnya ‘mati suri’.

Pihak KS sudah menghitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok, atau dengan kata lain rugi. “Dengan izin Kementerian BUMN, kemudian konsultasi dengan BPK, dengan kajian lembaga independen, kita putuskan untuk dihentikan operasinya,” kata Silmy dalam RDP itu, seperti dikutip detik.com.

BACA JUGA: Menuju Televisi Digital; Selamat Tinggal Talk Show yang Sumbernya Itu-Itu Saja

Dirut KS diusir karena dianggap melanggar tata tertib sidang RDP. Harusnya, kalau mau bicara atau menanggapi, Silmy harus minta izin pimpinan sidang. Itu pun harus tunggu Bambang selesai bicara. Tak jelas apakah tata tertib itu juga mengatur keharusan anggota DPR -RI sebagai tuan rumah bersikap santun kepada tamunya. Menjaga jangan sampai melontarkan pernyataan kasar yang menyinggung perasaan. Yang pasti, saat itu juga Silmy pun meninggalkan ruang sidang RDP. Dasar kemarahan tidak substansial, lebih urusan prosedural.

Arogansi

Peristiwa Silmy bukan kejadian pertama di parlemen yang dilakukan oleh anggota terhormat kita. Masih segar dalam ingatan bulan lalu Arteria Dahlan, anggota DPR-R F-PDI, juga bikin ulah begitu saat RDP ( Rapat Dengar Pendapat) dengan Kejaksaan Agung. Ia marah karena ada jaksa yang berbahasa Sunda waktu rapat. Maka, dengan lantang ia pun meminta Jaksa Agung memecat jaksa itu. Di luar dugaannya, peristiwa itu justru menyulut amarah banyak pihak. Demo meletup di banyak tempat. PDI-P pun terimbas efeknya. Benderanya sempat dibakar oleh massa demo yang marah. Argumentasi Arteria memang sangat konyol. Berbahasa Sunda dianggap pengingkaran komitmen berbangsa. Entah dia diajari siapa atau entah dapat darimana wangsit konyol itu.

Hak Imunitas

Gaduh di gedung Parlemen kemarin mencuatkan kembali pertanyaan mendasar. Apakah para anggota DPR -RI memahami betul tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka? Secara legalistik formal tupoksinya adalah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah). Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Para anggota DPR-RI adalah orang-orang terhormat yang terpilih dalam Pemilu sekali dalam lima tahun.

BACA JUGA: Untung Ada Netizen: Berkah dan Bencana bagi Media

Jumlah mereka seluruhnya 560 (lima ratus enam puluh) wakil rakyat yang duduk di DPR RI, dari 77 Daerah Pemilihan (Dapil). Mereka mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Wajar jika ekspektasi rakyat sehari- hari mereka berlaku sesuai perilaku sebagai orang terhormat. Sepatutnya mereka memang merepresentasikan keluhuran bangsa Indonesia sekaligus.

Mau tahu fasilitas yang mereka dapatkan sebagai para wakil kita ?