Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum, Mengalihan Aset Tanpa Sepengetahuan Debitur, Nasabah Tempuh Jalur Hukum

“Kami mendapat surat pemberitahuan piutang No.1959/S/CCCRU/SDA.I/IX/2019 tertanggal 20 september 2019 perihal pengalihan piutang (cassie) yang baru kami terima tanggal 19 Agustus 2020, itupun setelah kami mendatangi bank BTN dan memintanya. Padahal klien kami sebelumnya tidak pernah menerima surat peringatan apapun baik terkait masalah kondisi kolaktibiltas kredit klien kami dan pemberitahuan pengalihan piutang maupun akte cessie pengalihan piutang,” jelas Prayitno.

“Klien kami mempunyai etiket baik dan komitmen untuk menyelesaikan kredit sesuai perjanjian kredit dibawah tangan tanggal 27 Desember 2011 akan tetapi bapak Reza menolak pelunasan klien kami dan menyerahkan permasalahan kepada pihak ke tiga cessor bapak Arnold,” imbuhnya.

Prayitno juga menyatakan, kliennya sudah berusaha untuk menghubungi dan mendatangi rumah pihak cessor bapak Arnold yang tertera di surat pengalihan hutang (cessie) Griya Permata Hijau Blok J / 17 RT 006 RW 004 Candi Sidoarjo, akan tetapi kondisi rumah tidak dihuni. Nomer HP Arnold pun tidak ada respon. Kami tidak tau siapa Arnold ini? apa hubungannya dengan bank BTN? dalam peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tetang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 4 (1) pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan pasal 7 (1) pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen.

Seharusnya bank BTN sebagai bank negara mengunakan cara-cara penyelesaian secara formal, prosedural melalui lembaga negara seperti KPKNL bukan menyerahkan kepada perseorangan. Dimana klien kami juga keluarga abdi negara yg taat dengan ketentuan dan perundangan-undangan.

“Klien kami mendatangi bank BTN pada tanggal 27 Agustus 2020 jam 15.00 wib dan dijanjikan akan memberikan rincian pelunasan paling lambat tanggal 29 agustus 2020, akan tetapi hingga tanggal 1 September 2020 tidak ada kejelasan terkait penyelesaian masalah tersebut di atas pihak cessor tidak kooperatif sehingga klien kami melaporkan ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 01 Agustus 2020 dengan nomer register 3181. Ujar prayitno, SH Sambil menunjukan bukti laporan pengaduannya.

Yang menjadi tambah rumit, tiba-tiba pihak cessor saudara Arnold memberikan rincian pelunasan kredit dari Rp. 55 Juta menjadi hingga Rp. 198 juta. Ini hampir 400% dari nilai kredit outstanding terakhir atau 4x lipat dari pokok pinjamannya, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak bank dan klien kami yaitu pada pasal 1 huruf L dan M denda hanya 1,5% per bulan. Dalam pearturan OJK No :1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 10 pada ayat 1. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Kami berharap kepada OJK untuk melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen, agar tidak ada lagi korban-korban seperti ini yg sangat dirugikan sesuai POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Masih banyak masyarakat yg belum paham dengan bahasa-bahasa baku dalam berhubungan dengan perbankan, ini butuhkan literasi dan edukasi agar masyarakat bisa memilih secara bijak mana bank yang dapat dipercaya dan amanah. (Ambari Taufiq)

Editor: Reza Maulana Hikam