Nusantara

Momen deklarasi Perhimpunan Indonesia mempunyai makna yang sangat penting, tetapi tidak dijadikan sebagai hari resmi yang diperingati setiap tahun seperti Sumpah Pemuda. Sejarawan Luqman Hakiem melihat deklarasi Perhimpunan Indonesia sebagai momen yang tidak kalah penting dibanding Sumpah Pemuda, dan karenanya layak diperingati setiap tahun sebagai hari nasional.

Mohammad Hatta lebih memilih nama Indonesia ketimbang Nusantara. Nama Indonesia kali pertama disebut dalam jurnal yang terbit pada 1850 di Singapura oleh antropolog Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor. Nama Indonesia dipilih oleh Hatta karena lebih menggambarkan karakter wilayah dan budaya yang lebih egaliter.

Hatta tidak memilih nama Nusantara karena ada kesan ekspansionistis dan kolonialistis, yang dianggap tidak sesuai dengan semangat perjuangan nasional yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda yang imperialistis.

Nama Indonesia kemudian menjadi nama resmi negara baru yang lahir pada 1945. Nama Nusantara tetap dipakai sebagai nama sebuah entitas budaya dan historia yang lebih netral dari pengaruh politik. Nama Nusantara bukan hanya menjadi milik Indonesia, tetapi juga bisa didaku oleh wilayah-wilayah Malaysia, Singapura, dan New Guinea.

Penjelajah Inggris Alfred Russel Wallace menjelajahi wilayah Nusantara dan meneliti tanaman dan hewan-hewan khas Nusantara pada 1869. Petualangannya yang penuh warna kemudian dituangkan buku ‘’The Malay Archipelago’’ yang menjadi masterpiece internasional sejajar dengan ‘’On the Origin of Species’’ karya Charles Darwin yang terbit 1859.

Sejarawan J.J Rizal menerjemahkan buku itu menjadi ‘’Kepulauan Nusantara’’ pada 2018 atau kira-kira 150 tahun setelah buku asli terbit. Rizal menerjemahkan ‘’Malay’’ sebagai ‘’Nusantara’’ yang mencakup seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Petualangan Wallace menghasilkan teori ‘’Wallace Line’’ atau Garis Wallace yang membagi fauna Indonesia dalam garis memanjang, dari utara sampai ke selatan, dari selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis ini memisahkan wilayah geografi fauna Asia atau Paparan Sunda dengan Australasia. Wilayah Nusantara menurut Garis Wallace membentang sampai ke Australia dan Asia.

Karena itu pemakaian nama Nusantara menjadi ibu kota bisa menimbulkan kerancauan dan komplikasi sejarah. Pemakaian nama Nusantara berpotensi membingungkan, karena kurang mempertimbangkan referensi sejarah.

Bung Hatta tidak memakai nama itu karena dia punya sensitifitas tinggi terhadap kebhinekaan. Bung Hatta yang berasal dari Sumatera, tidak ingin membuat kesan bahwa negara baru adalah negara yang ekspansionistis dan imperlialistis yang Jawa-sentris.

Di era Order Baru, Presiden Soeharto sangat berambisi melakukan jawanisasi dengan memaksakan budaya dan nama-nama Jawa menjadi nama tempat maupun gedung. Maka nama-nama seperti ‘’Graha Sabha Wiraloka’’ menjadi nama gedung di daerah-daerah seperti Papua, yang terdengar asing dan sulit diucapkan oleh lidah lokal.

Nama Nusantara memunculkan kesan jawanisasi yang menjadi paradoks bagi obsesi Jokowi yang ingin menghilangkan sentralisme Jawa. Dalam berbagai kesempatan nasional Jokowi tampil dengan pakaian adat berbagai daerah, untuk menunjukkan bahwa dia menghormati budaya lokal, bukan hanya budaya Jawa.

Tetapi, di bawah alam sadarnya Jokowi tetap orang Jawa yang secara tidak sadar menginginkan dominasi budaya Jawa atas budaya lain.

Muncul beberapa usul sebagai alternatif nama ibukota baru. Fadli Zon mengusulkan ‘’Jokowi’’ sebagai nama ibukota baru, seperti nama ibu kota Kazhakstan ‘’Nursultan’’ dari nama presidennya, Nursultan Nazarbayev. Amerika Serikat juga punya ibukota dengan nama Washington, presiden pertama Amerika Serikat.

Bisa juga memakai nama ‘’Jokowi-grad’’, seperti Lenin-grad untuk memberi nama ibukota baru Uni Soviet setelah Revolusi Komunis 1917. Atau bisa memakai nama ‘’Jokowi-pura’’ seperti nama Tembagapura yang berarti kota tembaga.

Jokowipura berarti ‘’Kota Jokowi’’. Tapi, ingat, ‘’pura’’-nya sekali saja, jangan diulang dua kali, nanti bisa kena pasal ujaran kebencian. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam