Gaduh Larangan Ekspor Batu Bara: Alangkah Lucunya Negeri Ini

Larangan ekpor itu semakin relevan setelah duduk perkaranya tersingkap pula.Ternyata, sejumlah besar pengusaha tambang batu bara mangkir dari kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan domestik, termasuk kepada PLN. Mereka asyik masyuk melepas semua produksi batu bara untuk ekspor. Motifnya jelas, rente besar. Selisih harga jualnya 100% dibandingkan harga domestik. Untung Jokowi cepat tanggap meniupkan peluit begitu Kementerian ESDM mengangkat bendera.

Itu kabar baik untuk rakyat yang merasakan kepentingannya dibela Presiden Jokowi menjelang akhir jabatannya.

Dianulir LBP

Namun, inilah kabar buruknya. Belum sepekan larangan itu berjalan, pemerintah sendiri menganulir larangan tersebut.

Siapakah yang digdaya menganulir putusan Presiden di republik ini? Tiada lain: Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Orang paling dekat, ibaratnya hanya berjarak dua sentimeter dengan Jokowi. Singkat saja alasan LBP. ” Negara kita butuh uang,” katanya.

Jangan berdebat tinggi mana derajat larangan ekspor oleh Presiden dengan keputusan Menkomaninves yang “menentang” itu atau menganulirnya. Faktanya putusan terakhirlah yang berlaku. Pas waktu yang dititahkan LBP tanggal 12 Januarin, kapal pengangkut batubara pun bertolak dari dermaga.

Bersuka cita lah pengusaha tambang yang sejak awal menganggap larangan itu mengada – ada dan merugikan kalangan usaha, dan mendadak.

Please, jangan bertanya adakah hubungan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahaladalia, di masa gaduh itu. Bahlil mengatasnamakan pelaku dunia usaha meminta agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2027. Yang pasti, akibat pernyataan itu Bahlil dibully dimana-mana oleh banyak kalangan sampai sekarang. Pernyataan itu dianggap melanggar konstitusi.

Sesuatu yang diresahkan oleh Ketua Umum PDI -P Perjuangan dilakukan oleh penyelenggara negara.

Kritik Megawati Soekarnoputri itu disampaikan pada peringatan HUT ke 49 PDI-P, juga menyasar penyelenggara negara dan pengusaha yang justru memanfaatkan pandemi untuk mengeruk keuntungan. Padahal, mereka tahu situasi pandemi itu telah membuat mayoritas rakyat Indonesia menderita. Meski menganggap Jokowi adalah petugas partainya, sehingga dengan mudah menumpahkan kekesalannya karena kenaikan bahan pokok masyarakat, namun Presiden ke-5 RI tetap menyampaikan rasa hormatnya kepada Jokowi. Pada momen itu pujian kepada Jokowi tak dilupakan. Seolah sengkarut yang dikritiknya terjadi di lingkungan penyelenggara negara bukanl bagian tanggung jawab Presiden Jokowi.

Ah, Alangkah lucunya negeri ini. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam