PBB-KEMPALAN: Dewan Keamanan PBB telah memperpanjang misi perdamaiannya di Sahara Barat untuk beberapa tahun kedepan menanggapi adanya kekhawatiran adanya bentrok antara Moroko dan Front Polisario yang mencoba untuk memerdekakan dirinya.
Dewan Keamanan PBB melakukan voting pada Jumat (29/10) untuk mengambil keputusan pemanjangan misi perdamaian tersebut. Hasilnya adalah 13-0 namun Rusia dan Tunisia absen dalam pemilihan tersebut.
Resolusi tersebut diinisiasi oleh AS yang sebelumnya pada era Trump, AS bertindak agresif karena tidak mengakui Moroko demi memiliki hubungan yang baik dengan Israel.
Hanya seminggu setelah terpilihnya Utusan PBB ke Sahara Barat, Diplomat senior Staffan de Mistura membuat resolusi tersebut yang isinya merupakan sebuah seruan untuk kembali melangsungkan negosiasi demi adanya solusi yang baik dan tahan lama.
Dalam resolusi tersebut yang memiliki tujuan untuk memberikan hak menentukan dirinya sendiri kepada masyarakat Sahara Barat, resolusi tersebut kemudian di revisi oleh pihak AS sebelum Rusia ingin menggunakan hak Veto-nya.
Utusan Prancis ke PBB, Nicolas de Riviere mengatakan bahwa misi perdamaian di Sahara Barat yang dikenal dengan United Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) dikatakan sangat penting untuk dapat memberikan keamanan ditengah ketidakpastian.
“Semenjak terjadinya bentrokan pada tahun 1991, operasi perdamaian ini memainkan peranan yang sangat penting untuk meminimalisir risiko serta eskalasi konflik serta sebagai pembawa stabilitas di kawasan” ucap Riviere.
Kenya yang pada saat ini menjadi presiden dari DK PBB mengatakan bahwa negaranya memiliki harapan bahwa misi PBB tersebut bisa untuk mengorganisasi referendum karena hak kemerdekaan menjadi penting bagi semua bangsa.
(Aljazeera, Muhamad Nurilham)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi