Rencanakan Pemerintahan Inklusif, Taliban akan Libatkan Sejumlah Pihak

KABUL-KEMPALAN: Sebuah pemerintahan sementara yang terbuka nampaknya sedang dipersiapkan oleh Taliban di Afghanistan usai kemenangannya dalam menjatuhkan pemerintahan yang didukung oleh Barat di bawah Ashraf Ghani.

Pemerintahan sementara ini akan melibatkan para pemimpin dari berbagai latar belakang etnis dan suku yang ada di negara Asia Tengah itu. Sumber Taliban yang berbicara kepada Aljazeera mengatakan ada belasan nama yang sedang dipertimbangkan untuk terlibat dalam pemerintahan itu.

Akan tetapi, jangka waktu dari pemerintahan sementara itu masih belum jelas saat ini, namun pastinya akan dipimpin oleh Amirul Mukminin yang mengepalai Emirat Islam Afghanistan serta dewan syuro’ untuk menentukan membentuk pemerintahan di masa depan sekaligus menunjuk para menteri.

Ia mengutarakan sejumlah kementerian yang akan digunakan dalam pemerintahan itu ialah kementerian keuangan, kehakiman, urusan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, informasi, dan tugas khusus untuk permasalahan Kabul.

Sumber itu juga menjelaskan, Mullah Abdul Ghani Baradar, pemimpin Kantor Urusan Politik Taliban sedang berada di Kabul sementara Mullah Mohammad Yaqoob yang merupakan anak dari Mullah Omar telah berangkat dari Kandahar untuk konsultasi mengenai pembentukan pemerintahan.

Para pemimpin dari suku Tajik dan Uzbek juga akan dilibatkan. Sementara sumber lain dari Taliban juga mengatakan bahwa kelompoknya tetap berkomitmen atas Perjanjian Doha 2020 yang ditandatangani dengan Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin Donald Trump.

Perempuan juga akan diperbolehkan bekerja di dalam berbagai instansi yang ada di pemerintahan ini, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor itu adalah tempat di mana perempuan diperbolehkan bekerja dan belajar semasa Taliban berkuasa pada tahun 1996-2001, menurut James Fergusson dalam bukunya Taliban.

Taliban akan mempersiapkan pengadilan khusus pada tingkat daerah untuk membasmi korupsi, mereka sedang berupaya menyingkirkan pembatas dan barikade yang tidak dibutuhkan sementara pasukannya diminta untuk lebih sopan dan santun.

Adapun, pemerintahan sementara itu akan merencanakan satu tarif utama untuk diterapkan di Afghanistan guna membawa komoditas masuk ke dalam negara itu dari titik masuk sampai tempat tujuan. (Aljazeera, reza hikam)