Junta Militer Myanmar: Rohingya Tanpa Kartu Penduduk Tak akan Divaksin

NAYPYITAW-KEMPALAN: Menurut penguasa militer di Myanmar, etnis Rohingya dari Rakhine tidak akan dimasukkan dalam program vaksinasi nasional dari rezim di bawah Min Aung Hlaing itu. Prioritas diberikan kepada warga negara Myanmar di bawah “kebijakan pemerintah”.

U Hla Thein selaku juru bicara penguasa militer negara Asia Tenggara itu mengatakan pemerintahnya akan menvaksin seluruh warganya tanpa membeda-bedakan agama dan ras, karena menurutnya vaksin itu dibeli dengan uang negara sehingga warga negara harus diutamakan.

Sementara mereka yang bukan warga negara tidak akan divaksin, karena vaksinasi dilakukan dengan pendaftaran melalui kartu tanda pengenalnya. Meskipun begitu, rezim Aung Hlaing mengatakan bahwa mereka akan memberikan pengobatan pada siapapun.

Melansir The Irrawaddy, salah seorang pemimpin Muslim mengatakan bahwa orang-orang Muslim belum mendapatkan suntikan vaksin meskipun pemerintah kota meminta daftar mereka yang berumur lebih dari 65 tahun.

Ratusan ribu orang Rohingya telah berada di kamp pengungsian di pantai Sittwe semenjak mereka disasar pada tahun 2012. Laporan juga menunjukkan Covid-19 menyebar di kamp pengungsian itu.

Adapun, kepala Jaringan Perempuan Rakhine Daw Nyo Aye mengutarakan, semua orang harus mendapatkan akses terhadap vaksin karena alasan kemanusiaan. Ia mengatakan: “Pandemi Covid-19 ini adalah pandemi dan semua orang harus divaksin, apapun warna kulit, ras atau agamanya.”

Rakhine sendiri telah mendapatkan 90.000 dosis dan pasokan untuk Maungdaw dibagikan kepada kedua komunitas (termasuk Muslim) yang didaftarkan berdasarkan kartu tanda pengenalnya, menurut pengawas distrik Maungdaw, Dr. Nu Cathy San. (Irrawaddy, reza hikam)