Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi Kerja Sama untuk Mudahkan Sektor UMKM

JAKARTA-KEMPALAN: Sebagai negara yang memiliki lumbung Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia nyatanya masih gagap dalam merancang aturan yang mempermudah UMKM untuk bekerja. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dari kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM.

Fakta di lapangan, UMKM acap kali terlilit regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk melakukan ekspansi bisnis dengan lembaga-lembaga lain. Realita sosial ini membuat pemerintah mulai mengkaji secara analitis, sehingga akhirnya dilakukan kerja sama antara dua Kementerian ini.

Kerja sama ini memberikan dampak pada kemudahan UMKM untuk berkembang dan terintegrasi dengan sistem digital. Ini merupakan manifestasi dari korelasi antara Pasar Digital milik Kementerian BUMN dan sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPM.

Secara teknis, kerja sama ini menunjang kemudahan bagi UMKM yang masuk dalam koordinasi BUMN untuk mendapatkan surat izin membuka usaha, fasilitas penanaman modal, sinergitas, hingga peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

“Hal ini menandakan kredo melayani dan hadir untuk rakyat, terutama sektor usaha kecil dan mikro, terus berjalan tanpa henti, terutama dalam upaya membantu pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi. Kemudahan dan legalitas bagi UMKM akan membuat mereka lebih cepat naik kelas dan go global,” terang Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dikutip dari Republika, pada Kamis (19/8).

Mantan Presiden Klub Inter Milan ini menilai, manajemen yang sifatnya legal akan berkorelasi dengan kemungkinan yang besar untuk lahirnya tata kelola yang baik. Yang mana dapat meningkatkan eskalasi pada pengadaan lapangan pekerjaan yang tentu meningkatkan pula perekonomian Indonesia.

Erick berujar jika pihaknya telah melakukan berbagai tindakan rasional dan berinisiatif dalam memberdayakan sektor UMKM di tengah pandemi Covid-19. Kementerian BUMN tengah memasifkan pembangunan infrastruktur, kemudian pendanaan, dan aksesbilitas pada pasar. (Rafi Aufa Mawardi)