SURABAYA -KEMPALAN: Permasalahan ijazah yang masih tertahan di sekolah karena belum mampu menyelesaikan pembayaran sejumlah administrasi keuangan masih menjadi permasalahan bagi sebagian warga Kota Surabaya.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Abdul Farid Ramadhani Eduard alumni siswa salah satu SMK Negeri di Surabaya mengadukan permasalahan tersebut ke Anas Karno yang merupakan anggota Legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya. Siswa lulusan tahun 2019 yang merupakan warga Kapas Madya tersebut berharap agar ijazah bisa diterima untuk dapat digunakan melamar pekerjaan.
Anas Karno yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya menanggapi serius pengaduan masyarakat pada dirinya. Pada hari Senin (2/8) ia mendatangi SMK Negeri tersebut serta memperjuangkan agar ijazah dapat diserahkan pada Farid.
“Jadi kehadiran saya di sini agar ijazah ananda Farid dapat diterima sehingga bisa dipergunakan untuk melamar dan mencari pekerjaan” , kata Anas
Ia juga menceritakan bahwa permasalahan ijazah jenjang SMA / SMK yang ditahan sekolah karena masalah biaya seringkali harus diselesaikan satu – persatu. Karena harus menyelesaikan sejumlah tunggakan.
“Seharusnya ada kebijakan yang mengatur supaya ijazah ini tidak boleh ditahan, kalau jenjang SMA/SMK ya domainnya dinas pendidikan provinsi . Kasihan warga yang akan mencari pekerjaan dan sedang dalam kondisi sulit,” imbuhnya
Setelah Anas mendatangi sekolah akhirnya ijazah siswa tersebut dapat diserahkan, Abdul Farid mengucapkan terimakasih kepada Anas yang telah memperjuangkan keluhannya. (*)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi