Ukraina Bentuk UU Masyarakat Adat, Strategi Amankan Krimea dari Rusia

KYIV-KEMPALAN: Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, pada Kamis (1/7) mengadopsi undang-undang tentang masyarakat adat pada pertemuan luar biasa. RUU tersebut, yang diprakarsai oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengakui Tatar Krimea, Karaites, dan Krymchaks sebagai “masyarakat adat Ukraina.”

RUU itu diterima di majelis umum dengan dukungan 325 dari 345 deputi yang berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Orang Rusia yang tinggal di negara itu, di sisi lain, tidak akan dianggap sebagai penduduk asli/masyarakat adat karena mereka memiliki negara di luar perbatasan Ukraina.

Hukum itu menjamin hak-hak masyarakat adat terhadap asimilasi, perampasan nilai-nilai budaya, penggusuran atau relokasi paksa, termasuk menjamin hak mereka atas kebudayaan, bahasa, pendidikan dan informasi mereka.

Melansir Anadolu Agency, masyarakat adat Ukraina akan dapat mendirikan lembaga pendidikan mereka sendiri atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain untuk mengajarkan bahasa, sejarah, dan budaya mereka. Mereka juga akan memiliki hak untuk mendirikan outlet media mereka sendiri melalui badan perwakilan mereka.

Anggota parlemen Ukraina Rustem Umerov menggarisbawahi bahwa undang-undang yang disetujui oleh parlemen adalah dokumen penting dan bersejarah bagi negara tersebut. Umerov mengatakan Tatar Krimea telah menunggu undang-undang ini selama hampir 30 tahun.

“Konstitusi Ukraina menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat dan minoritas nasional ditentukan semata-mata oleh hukum Ukraina, tetapi tidak ada hukum khusus yang mendefinisikan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya seperti yang dikutip Kempalan dari Anadolu Agency.

Ia memperhatikan bahwa definisi “masyarakat adat Ukraina” ditetapkan oleh undang-undang, Umerov mengatakan bahwa “dengan demikian, ditentukan bahwa masyarakat adat Ukraina adalah Tatar Krimea, Karaim dan Krymchaks.”

“Hukum menjamin hak masyarakat adat Ukraina untuk pembangunan berkelanjutan serta budaya, pendidikan, bahasa dan pengetahuan,” tambahnya.

Umerov mencatat, undang-undang tersebut juga menentukan status hukum badan perwakilan masyarakat adat Ukraina.

“Masalah yang terkait dengan perwakilan internasional masyarakat adat Ukraina juga diidentifikasi. Penerapan undang-undang ini merupakan bagian dari strategi Ukraina untuk deokupasi dan reintegrasi Krimea,” tutur anggota parlemen itu.

Umerov menggarisbawahi, pengajuan pribadi Zelensky dari rancangan undang-undang tentang masyarakat adat ke parlemen adalah tanda bahwa perlindungan hak-hak Tatar Krimea adalah salah satu prioritas utama kebijakan negara Ukraina. (Anadolu Agency, reza hikam)