Kemendagri Gratiskan Layanan Akses Verifikasi Data, Apa Alasannya?

JAKARTA-KEMPALAN: Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang absah dan konstitusional, maka dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga kementerian. Salah satunya yang mengurusi berbagai persoalan di bidang pemerintahan, kependudukan, dan pencatatan sipil di dalam negeri adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baru-baru ini ada pengumuman yang menarik dari pihak Kemendagri, dimana melalui Direktorat Jenderal Kemendagri akan melakukan penggratisan dalam memanfaatkan verifikasi data kependudukan yang diakses oleh pihak kementerian, lembaga terkait, dan pihak swasta yang telah secara legal tanda tangan perjanjian kerja dengan Dukcapil.

Hal ini berarti data kependudukan yang akan diberikan secara gratis, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik (e-KTP). Skema ini tentu berdampak positif kepada pihak-pihak terkait dengan urusan verifikasi data kependudukan.

Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil mengutarakan, bahwa layanan terkait akses verifikasi data gratis adalah upaya dalam menciptakan ekosistem dan jejaring yang dapat memberikan manfaat konkret bagi lembaga terkait.

“Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan di Tanah Air,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di-hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator. Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp1.000 per klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun.

“Ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain,” tambahnya. (Rafi Aufa Mawardi)