Fraksi Gerindra DPRD Jatim Tolak PPN Sembako

SURABAYA-KEMPALAN: Rencana pemerintah mengenakan pajak oertambahan nilai sembilan harga kebutuhan pokok (PPN Sembako) sangat disayangkan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim, H.Hidayat.

Bahkan, Hidayat yang berasal dari Fraksi Gedrindra DPRD Jatim ini secara tegas menyatakan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut.

“Seperti yang disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di DPR RI, Partai Gerindra di DPRD Jatim secara tegas menolak adanya rencana pemerintah untuk pengenaan PPN Sembako,” kata Hidayat di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6).

Menurut Hidayat, ada beberapa alasan yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak PPN Sembako. Pertama, pandemi Covid-19 saat ini masih belum selesai. Sehingga, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya sembako.

“Kalau kemudian sembako dikenakan PPN, pasti akan mempengaruhi harga sembako di pasar. Dan kalau terjadi kenaikan harga sembako, masyarakat yang akan terbebani,” terangnya.

Kedua, sampai saat ini pemerintah belum mampu melakukan intervensi, terutama mengatur distribusi sembako di tanah air.
Intervensi pemerintah belum bisa sepenuhnya menekan harga sembako di pasar.

“Misalnya harga gabah. Di saat panen harganya anjlok. Tapi di saat kemarau harganya naik. Ini artinya peran pemerintah belum maksimal dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok,” tegas Hidayat.

Karena itu, lanjut Hidayat, kalau kemudian dikenakan pajak, berarti kontra prestasi terhadap wajib pajak. Yang pada akhirnya fungsi pajak tidak akan bisa dicapai oleh pemerintah.

Di satu sisi, sebetulnya ada potensi-potensi lain yang menurut Hidayat bertentangan dengan apa yang sekarang digulirkan oleh pemerintah.

Hari ini, misalnya. Hidayat menyebut pemerintah memperpanjang soal pajak barang mewah yang dinolkan untuk mendongkrak agar pasar otomotif bergairah. Sementara di satu sisi, pemerintah ada ide pengenaan PPN Sembako.

“Berarti pembelaan terhadap masyarakat kecil tidak ada. Pemerintah justru memberikan intensif kepada segelintir orang yang saya anggap masih bisa bertahan di masa pandemi Covid-19,” ungkap Hidayat.

Berdasarkan alasan tersebu, maka dengan tegas Hidayat kembali menegaskan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD Jatim menolak rencana pengenaan PPN Sembako. (Dwi Arifin)