Kementerian Kominfo

Rawan Kebocoran Data, Kementerian Kominfo Selenggarakan Forum Literasi Digital

  • Whatsapp
Dokumentasi dari Forum Literasi Hukum dan HAM Digital yang bertema “Cermat dan Kritis Melindungi Data Pribadi di Ruang Cyber”.

JAKARTA-KEMPALAN: Dewasa ini, Indonesia diramaikan dengan adanya informasi mengenai kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi ini terhempas ke permukaan dan viral di medium sosial media.

Walaupun beberapa pihak melakukan klaim bahwa sudah dilakukan kontrol dan memasifkan keamanan. Akan tetapi, data-data pribadi ini nyatanya dapat dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab.

Data pribadi merupakan identitas diri yang sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Data pribadi harus dijaga dan tidak boleh sembarangan dishare kepada orang lain. Karena memiliki tendensi dan kemungkinan untuk disalah gunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang sifatnya negatif.

Oleh karena itu, dewasa ini masyarakat harus “melek” dan terbuka mengenai hal-hal yang krusial ini. Dimensi pada literasi digital harus disosialisasikan oleh para pihak yang memiliki otoritas dan legitimasi. Konteksnya juga akan mengenai edukasi mengenai keamanan data pribadi dan perlidungannya.

Fenomena ini yang kemudian memantik Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik. Dimana pihak ini mengadakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital yang bertema “Cermat dan Kritis Melindungi Data Pribadi di Ruang Cyber”.

Forum ini dilakukan secara daring pada Kamis (3/6) dan disiarkan secara langsung di akun Youtube Ditjen IKP Kominfo. Kemudian, narasumber yang hadir untuk memberikan materi dan edukasi juga berkapasitas. Yaitu, Drs. Bambang Gunawan, M.SI (Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemkominfo), Edmon Makarim (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Anton Setiyawan, S.Si., M.M (Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi), dan Christian Sugiono (Content Creator & Public Figure).

Dalam forum ini, Bambang menyampaikan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini lebih dari sekadar Peraturan Menkominfo (Permenkominfo) ataupun Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya yang dibutuhkan adalah adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang saat ini rancangannya sudah masuk dalam program prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Upaya untuk meminimalisir penyelewengan dari data pribadi, Bambang menguatarakan bahwa untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada sembarang pihak, gunakan waktu lebih dan berfikir matang, waspada tautan atau lampiran yang mencurigakan, lindungi gawai dan komputer dengan perangkat lunak yang asli dan aktifkan antivirus yang selalu update.

“Jangan gunakan kata sandi yang gampang ditebak, ganti password secara periodik, jangan gunakan yang gampang ditebak seperti tanggal lahir,” jelasnya.

Selain itu, Edmon Makarim menilai bahwa harus ada kesadaran bersama untuk masuk dalam dunia digitalisasi yang serba bebas. Masyarakat berpotensi untuk berhadapangan dengan sebuah fenomena yang disebut sebagai “imperialism digital”. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan pemilik data yang kurang dapat mengaplikasikan secara keseluruhan fitur digital.

Forum Literasi Hukum dan HAM Digital yang bertema “Cermat dan Kritis Melindungi Data Pribadi di Ruang Cyber”, berjalan cukup baik dan tentram. Setiap narasumber dapat memberikan edukasi dengan sangat lugas dan komperehensif. Banyak insight serta tips dan trik dari para narasumber untuk para warganet agar dapat menjadi masyarakat yang paham akan digitalisasi dan paham pola-pola yang berpotensi memunculkan polemik pada kebobolan data. (Rafi Aufa Mawardi)

Berita Terkait