YOGYAKARTA —KEMPALAN: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima silaturahmi daring Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, turut membahas polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penuntasan polemik ini, Muhammadiyah menuntut pemerintah dapat berlaku terbuka, transparan, jujur dan kedepankan solusi. Begitu juga semua komponen bangsa agar dapat membuat KPK berjalan transparan, good governance, obyektif.
“Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK, jangan ada kepentingan untuk melemahkannya,” kata Haedar, Senin (31/5).
Selain itu, Haedar menekankan pimpinan-pimpinan KPK harus membawa lembaga itu betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Lembaga yang otoritatif, berwibawa, berintegritas dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi.
Haedar meminta agar politisasi apapun tidak dilakukan dalam polemik tersebut. Sebab, ia berpendapat, politisasi hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah, sedangkan masyarakat sipil harus mampu bersikap obyektif. (nn)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi