Birokrasi Represif Sebabkan Larangan Mudik Kurang Efektif

SURABAYA – KEMPALAN : Kebijakan larangan mudik tahun ini rupanya kembali menuai banyaknya pro kontra. Meski bertujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19, muncul insiden perlawanan masyarakat atas aturan tersebut.

Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (UNAIR), Gitadi Tegas Supramudyo, mengevaluasi bahwa kebijakan tersebut kurang disambut baik oleh masyarakat. Dari sisi birokrasi, ia mengkritik birokrasi yang bersifat represif atau larangan yang terkesan ketinggalan jaman.

“Sekarang (red zamannya) birokrasi adaptif, yaitu birokrasi yang secara cerdas disusun untuk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan,” ucapnya, Jumat (21/5).

Ia pun menjelaskan bahwa data dan fakta lebih efektif ketimbang larangan, untuk dipercayai masyarakat modern yang cerdas.

Untuk itu, dosen Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR tersebut menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan larangan atau perintah dalam kebijakannya, melainkan menggunakan tools yang telah melalui proses mapping dalam policy instrument.

“Kalau yang dilakukan sekedar melarang, dan menakut-nakuti, maka akan memicu adanya public distrust yang menyebabkan dimana-mana terjadi upaya menerobos larangan mudik,” ungkapnya.

Sebagai pakar kebijakan publik, Gitadi menyarankan adanya penciptaan sarana prasana di lapangan, seperti thermo-gun, swabtest, penjagaan dari petugas, yang dilakukan sembari melakukan sosialisasi yang sangat ketat dan menyarankan untuk sebaiknya jangan mudik.

Apalagi, sudah dua tahun ini masyarakat dilarang mudik, sebuah tradisi turun-temurun. “Sehingga, ketika pada tahun 2020 tidak bisa (red. mudik), pada tahun 2021 juga mau dilarang, saya kira orang-orang sudah sampai pada batas ketahanannya untuk tidak mudik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan adanya dimensi silaturahmi dan sosial ekonomi yang menyebabkan sulitnya larangan ini dilakukan secara efektif. “Dua dimensi ini yang menyebabkan agak sulit untuk menerapkan larangan mudik yang efektif,” sebutnya.

Selain itu, tambahnya, petugas di lapangan juga manusia, sehingga masih memungkinkan untuk meloloskan orang-orang untuk mudik. Meski muncul tindakan-tindakan untuk tetap mudik, dosen kelahiran Bandung tersebut menganggap hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk birokrasi di Indonesia. (Nani Mashita)