Krisis Palestina, “Oh, I See”

KEMPALAN: Ada dua organisasi Internasional yang diharapkan bisa menghentikan agresi Israel terhadap Palestina sekarang ini, yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai OIC (Organization of Islamic Cooperation). Indonesia menjadi anggota pada kedua organisasi itu. Bahkan di PBB  Indonesia sempat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada periode 2018 sampai Desember 2020. Di OKI Indonesia menjadi anggota sejak organisasi itu didirikan di Rabat, Maroko, pada 1969.

Salah satu pemicu berdirinya OKI adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh zionis Israel. Para pemimpin dari 24 negara Islam pun mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada 25 September 1969. Kemudian pada 1970, para menteri luar negeri berkumpul di Jeddah. Pertemuan yang kelak menjadi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI itu menetapkan Jeddah sebagai markas OKI. Di awal terbentuknya, OKI hanya beranggotakan 30 negara. Selama 40 tahun berdiri, jumlah anggotanya terus bertambah dari negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

OKI menjadi organisasi internasional terbesar di dunia setelah PBB. Tujuan pembentukan OKI adalah meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antar-negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Dengan 57 anggota, OKI adalah organisasi internasional terbesar sesudah PBB yang punya 193 anggota ditambah dua negara pengamat yaitu Vatikan dan Palestina. Tujuan utama pembentukan OKI jelas untuk membantu perjuangan negara Palestina merdeka. Tetapi, sampai sekarang nyaris tidak banyak kemajuan yang bisa diperjuangkan oleh OKI untuk membantu Palestina.
Dalam krisis Palestina yang terjadi sekarang ini OKI juga praktis tidak bisa berbuat banyak karena tidak mempunyai kewenangan yang efektif yang bisa mengikat secara hukum. Apalagi, Israel bukan anggota OKI, sehingga tidak bisa ada sanksi apapun yang bisa diterapkan. Paling-paling OKI hanya bisa mengeluarkan resolusi yang bersifat himbauan.
Karena itu, dalam penyelesaian krisis Palestina sekarang ini suara OKI nyaris tak terdengar. Upaya diplomasi Indonesia melalui OKI juga tidak akan banyak memperoleh hasil kecuali hanya sekadar formalitas saja. Kekuatan OKI tidak pernah utuh karena beberapa anggota punya kepentingan yang berbeda dan sering berbeda pendapat.

Dalam krisis Palestina, Iran dan Arab Saudi yang sama-sama anggota OKI punya sikap yang berbeda. Meskpun secara formal Arab Saudi mengecam agresi Israel, tapi Saudi tidak akan memberi bantuan militer kepada Palestina. Sementara Iran yang lebih konfrontatif cenderung memakai pendekatan militer untuk membantu Palestina.

Pasukan milisi Hizbullah (Tentara Allah) di Lebanon yang didukung Iran secara aktif membantu para pejuang Islam Palestina terutama Hammas. Iran selalu terlibat konflik diplomatik dan militer dengan Amerika Serikat yang menjadi pelindung utama Israel, sementara Arab Saudi selama ini menjadi sekutu Amerika paling setia di Timur Tengah.
Tarik menarik kepentingan politik inilah yang membuat OKI tidak bisa menjadi kekuatan yang efektif. Berbagai konflik yang melibatkan anggota OKI menjadi berlarut-larut dan OKI tidak bisa memberi kontribusi yang meyakinkan. Krisis di Afghanistan, dan krisis politik di negara-negara Timur Tengah seperti Iraq, Suriah, Libia, dan beberapa negara Islam lainnya sampai sekarang tidak mendapatkan penyelesaian dari OKI.
Karena tidak efektif maka OKI lebih banyak dianggap sebagai organisasi paguyuban untuk sekadar kumpul-kumpul. OIC pun dipelesetkan dari Organization of Islamic Cooperation menjadi ‘’Oh, I See’’ (Oh, begitu). Setiap kali ada krisis di negara-negara Islam, reaksi OIC tidak lebih dari Oh, I See.

Sementara itu PBB juga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan krisis Palestina. Praktis PBB mandul dalam menghadapi krisis ini. Resolusi apapun yang dikeluarkan PBB tidak akan digubris oleh Israel, karena sudah hampir pasti akan diveto oleh Amerika Serikat sebagai pelindung utama Israel.
Kalangan pengamat internasional menyebut Israel sebagai ‘’The Little America’’, sementara Amerika disebut sebagai ‘’The Big Israel’’. Israel adalah Amerika kecil, dan Amerika adalah Israel besar. Amerika Serikat adalah negara federal yang mempunyai 50 negara bagian, dan Israel disebut sebagai negara bagian Amerika ke-51.

PBB yang seharusnya menjadi organisasi internasional yang bisa membantu Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya, selalu keropos dan tidak berdaya, karena Amerika mempunyai hak veto istimewa melalui keanggotaan tetap di Dewan Keamanan bersama Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Dengan hak privilese itu Amerika selalu memveto keputusan-keputusan penting PBB yang dianggap merugikan Israel.
Ketimpangan kekuatan di PBB ini tidak adil, tetapi sampai sekarang masih terus berlangsung. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak seperti pemegang saham utama PBB yang mengendalikan organisasi itu untuk kepentingan geopolitiknya.

Indonesia di zaman Bung Karno pernah dibuat sangat masygul dengan diakuinya Malaysia sebagai anggota PBB dan sekaligus anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Keputusan ini menghina dan mempermalukan Indonesia karena Malaysia dianggap sebagai negara boneka bentukan Inggris. Indonesia pun keluar dari PBB pada 1965. Setelah Bung Karno jatuh, Pak Harto segera memulihkan keanggotaan Indonesia di PBB.

PBB yang berdiri pada 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat membagi-bagi pampasan perang kepada para anggota koalisi yang menang pada Perang Dunia Kedua. Dengan memegang hak veto pada Dewan Keamanan, Amerika dan sekutunya praktis mengendalikan PBB. Rusia dan China yang seharusnya menjadi kekuatan alternatife ternyata belum bisa mengimbangi manuver-manuver Amerika dan Inggris yang didukung Prancis.

Pembagian wilayah kekuasaan ini jelas tidak adil dan tidak relevan, karena sudah berlangsung 75 tahun dan tidak pernah berubah. Tatanan dunia baru sudah berubah, tapi PBB masih tetap ditata dengan tatanan sisa Perang Dunia 1945. Prof. Kishore Mahbubani, ahli geopolitik dari Singapura mengritik tatanan kuno ini, dan mengusulkan tata dunia baru yang lebih relevan dengan dunia saat ini.
Dalam bukunya ‘’The Great Convergence: Asia, The West, and the Logic of One World’’ (2013) Mahbubani mengatakan, Amerika dan konco-konconya harus rela melepas sebagian kekuasaannya dan memberikannya kepada negara-negara Asia yang oleh Mahbubani disebut akan menjadi masa depan dunia.

Perkembangan ekonomi yang pesat di wilayah Asia Pasifik akan menjadikan wilayah itu sebagai pusat baru dunia. Kalau 50 tahun yang lalu hemispere dunia ada di Barat dengan pusatnya di Atlantik, sekarang bergeser ke Timur dengan pusatnya di Pasifik.

Negara-negara di wilayah Pasifik meliputi China, India, Jepang, Korea, dan Australia akan menjadi engine baru pertumbuhan dunia. Mesin pertumbuhan baru ini menjadi pendorong pertumbuhan di negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik.

Dulu orang menyebut istilah “Utara” dan “Selatan” untuk menyebut wilayah negara maju dan negara yang baru berkembang. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika disebut sebagai utara, dan negara-negara Asia dan Afrika yang ada di bawah peta disebut sebagai selatan yang miskin dan terbelakang.

Sekarang sebutan itu tidak relevan lagi. Negara-negara dengan penduduk besar di selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam 20 tahun terakhir, dan pertumbuhan itu melahirkan kelas menengah baru yang bersemangat. China menjadi kisah sukses yang mengagumkan. India sebagai negara dengan penduduk kedua terbesar setelah China tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang layak diperhitungkan. Indonesia dengan penduduk 270 juta menjadi pusat pertumbuhan penting di Asia Tenggara. Sementara itu Brazil di Amerika Selatan juga menjadi tenaga baru yang menggerakkan mesin ekonomi di wilayah regionalnya.

Negara-negara mesin baru ini mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk mendorong kesejahteraan dunia. Kelas menengah di negara-negara Asia-Pasifik ini mempunyai standar hidup yang hampir menyamai Eropa.

Mahbubani mengusulkan agar logika berpikir pemimpin di Amerika dan Eropa berubah dan mindset-nya ditata ulang. Saat ini dunia tidak bisa dipisah lagi dalam kategori “us” melawan “them” seperti dulu. Sekarang ini dunia sudah menjadi satu kesatuan “One World”, satu dunia yang mengalami konvergensi besar “the great convergence”.

Dunia global menjadi satu kapal besar yang harus dijaga dan dijalankan bersama-sama. Jika kapal besar itu bocor maka kapal akan tenggelam, semua akan karam dan mati. Dulu ada yang berpikir bahwa kalau kapal bocor dia akan masuk ke kamarnya sendiri dan menyelamatkan diri sendiri dengan membiarkan kapal tenggelam. Sekarang ini pemikiran seperti itu sudah kuno dan fatal, karena seluruh bagian kapal sudah tersambung menjadi satu melalui konvergensi dan globalisasi.

Krisis Palestina sekarang ini akan menjadi bocoran di lambung kapal yang bisa membahayakan seluruh awak dan penumpang kapal. Israel dan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa masih berpikir dengan pola pikir kuno 75 tahun yang silam. Tidak bisa lagi. The logic of one world akan memaksa Amerika dan Eropa berbagi kekuasaan dengan kekuatan Asia-Pasifik.

Karena itu tatanan di Dewan Keamanan PBB yang sudah kedaluwarsa peninggalan Perang Dunia Kedua sudah harus dimasukkan museum. Harus ada tambahan keanggotaan tetap baru di Dewan Keamanan yang mencerminkan kekuatan baru yang mewakili masa depan dunia.

Dan, Mahbubani mengusulkan Brazil dan Indonesia sebagai dua anggota tetap baru di Dewan Keamanan PBB, karena dua negara ini mempunyai penduduk besar di wilayahnya, dan punya potensi ekonomi dan politik yang besar di wilayahnya.
Indonesia punya kesempatan besar untuk menjadi bagian dari tujuh negara besar dunia, The Seven Magnificent!
Indonesia harus bersiap diri supaya bisa memainkan peran maksimal, dan tidak sekadar “Oh, I See”. (*)