KSAD Harus Tegas soal Vaksin Nusantara

JAKARTA-KEMPALAN: Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara. “Dengan adanya sikap tegas nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya,” kata Neta dalam rilis yang diterima kempalan.com (15/4).

Sikap tegas KSAD ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke KSAD dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.

Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya. Tak pelak kegaduhan pun muncul. “Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara,” demikian pernyataan IPW.

Ditambahkan, DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD. Sikap terbuka perlu juga disampaikan KSAD mengingat RSPAD di bawah kendali Angkatan Darat dan adanya surat dari Kepala RSPAD.

Informasi yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin. Yakni;
1. Sehubungan dengan informasi di medsos berkaitan dengan  pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan:

a.  Penelitian Fase kedua tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

b. Mempedomani petunjuk KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini  vaksin tetsebut bagus (padahal masih dlm proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin. Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yg diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

“Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, KSAD perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid,” pungkas Neta. (nsp)