Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Disepakati oleh DPR

JAKARTA – KEMPALAN: Tempo hari, muncul hasil keputusan dari Badan Musyawarah yang secara kontekstual membahas mengenai surat dari Presiden Joko Widodo perihal wacana pertimbangan adanya perubahan pada kementerian.

Hal ini kemudian dibawa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna. DImana secara gradual dibahas dalam forum mengenai pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4).

Perkataan itu direspon secara serentak dengan jawaban setuju oleh peserta forum. Sufmi Dasco lalu mengetukkan palu tanda disepakati hal ini.

Di dalam forum tersebut, politisi partai Gerindra menjelaskan bahwa rapat Badan Musyawarah ini membahas mengenai surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 terkait konteks pertimbangan adanya perubahan di tubuh Kementerian.

Dalam forum ini, ada dua hal yang disepakati oleh peserta rapat. Yakni adanya penggabungan atau peleburan terkait tugas dan fungsi dari Kementerian Riset dan Teknologi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu juga menyepakai terkait Kementerian Investasi untuk mengoptimalkan investasi pada lapangan pekerjaan.

Konsensus yang disepaki oleh berbagai fraksi partai yang ada di DPR ini, relevan dengan ketentuan konstitusional pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2019 perihal Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat dari pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan oleh DPR. (Rafi Aufa Mawardi)