PBB Mendesak Dialog di Myanmar Harus Segera Terjadi

NEW YORK – KEMPALAN: Presiden Dewan Keamanan PBB mendesak dialog antara “semua pihak” di Myanmar harus segera dilakukan untuk mencegah pertumpahan darah dan resiko kerusuhan yang lebih besar daripada sebelumnya, katanya pada hari Kamis (1/4).

Berbicara setelah secara resmi menjabat sebagai presiden dewan untuk bulan April, utusan Vietnam untuk PBB Dang Dinh Quy mengutuk penggunaan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran pro-demokrasi oleh junta.

“pada saat ini, kami pikir satu-satunya cara adalah dengan melibatkan semua orang,” Jawabnya saat ditanya apakah ada kemungkinan untuk terjadi perundingan antara militer dan sipil.

Melansir dari Anadolu Agency dan UN News, Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar memperingatkan pada Rabu (31/3) bahwa negara itu berada di jurang perang saudara habis-habisan karena kelompok etnis bersenjata secara progresif telah “mengambil sikap oposisi yang jelas” terhadap “kekejaman” militer.

Memperhatikan bahwa kejahatan paling serius dan pelanggaran hukum internasional tampaknya “terjadi di depan mata”, Christine Schraner Burgener, Seorang Diplomat Swiss yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan Dewan Keamanan bahwa “pertumpahan darah sudah dekat.”

Sementara mediasi membutuhkan dialog, dia mengatakan bahwa “militer Myanmar telah menutup pintunya untuk sebagian besar dunia” dan hanya akan terlibat ketika mereka dapat mengatasi situasi “melalui penindasan dan teror”.

“Para pemimpin militer telah dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mengelola negara”, utusan PBB, mendesak Dewan untuk membantu memulihkan pemerintahan sipil di bawah pemerintahan terpilih, yang dipimpin oleh Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Suu Kyi.

“Kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional tampaknya terjadi di depan mata. Saya khawatir kecenderungan ini akan menjadi lebih berdarah karena Panglima Tertinggi tampaknya bertekad untuk memperkuat cengkeramannya yang melanggar hukum atas kekuasaan dengan kekerasan,” katanya. “Dewan ini harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan yang dapat membalikkan arah peristiwa di Myanmar.” (Anadolu Agency, UN news, Abdul Manaf Farid)