Islamofobia Kian Meningkat, Perancis dan India adalah Contohnya

ANKARA, KEMPALAN: Semenjak pernyataan kontroversial Presiden Prancis, Emmanuel Macron berkenaan dengan Islam, negaranya semakin mengeluarkan kebijakan yang kontroversial pula. Mulai dari penutupan Meo High School hingga upaya membentuk undang-undang bernuansa anti-Islam. Hal ini direspon dengan koalisi global dari 25 organisasi non-pemerintah (Ornop) yang meminta Komisi Eropa untuk menyelidiki Prancis atas Islamofobia yang didukung oleh pemerintahnya.

Dalam sebuah petisi kepada Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, para Ornop ini mewakili 11 negara telah meminta kepadanya untuk mengadili pemerintah Prancis pada Pengadilan Tinggi Eropa karena telah melaksanakan praktik diskriminatif.

“Prancis telah menerapkan banyak undang-undang yang dirancang untuk membatasi kebebasan berkeyakinan dan menghukum perwujudan agama,” kata petisi tersebut seperti yang dikutip Kempalan dari Anadolu Agency pada Senin (8/3).

Dalam wawancaranya dengan kantor berita Turki itu, Samira Sabir dari Badan Hukum Sabir yang mengajukan petisi ke Komisi Eropa atas nama aliansi itu, mengatakan bahwa Islamofobia telah mendarah daging dan menjadi arus utama dalam masyarakat Eropa.

“Islamofobia bukan hanya fenomena yang meluas dan serius di kalangan sayap kanan, tetapi juga tertanam dalam arus utama masyarakat Eropa,” katanya. Aktivis hukum itu juga mengatakan bahwa Prancis menjadi contoh bagaimana aktor negara telah melembagakan dan mensahkan Islamofobia melalui ujaran kebencian yang ditujukan kepada umat Islam.

Salah satu organisasi yang menandatangani petisi itu termasuk France’s Black Associations, Muslim Rights Watch Netherlands, Islamic Central Council Switzerland, dan Muslim Association for Human Rights dari Spanyol.

Petisi itu juga menyatakan bahwa ada kegagalan yang meluas dalam menerapkan undang-undang Uni Eropa dan khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk integritas keagamaan dan kebebasan mengekspresikan kepercayaan politik di Prancis.

Menurut mereka, rencana Presiden Macron untuk melawan “separatisme” hanyalah upaya untuk memperketat “kendali politik, ideologis, teologis, dan finansial pada masyarakat Muslim.” Mereka menambahkan juga bahwa “tidak ada obat yang efektif atau nyata dalam sistem hukum Prancis untuk menghentikan keberlanjutan Islamofobia yang struktural dan sistemik oleh pemerintah Prancis dalam arti yang ditetapkan oleh kasus hukum Eropa.”

Ornop-ornop ini meminta Von der Leyen untuk melakukan intervensi agar tidak ada preseden yang akan melukai tidak hanya Muslim tapi masyarakat lainnya di Prancis. Mereka juga menuding bahwa pemerintah Prancis mengeksploitasi pembunuhan guru bernama Samuel Paty untuk mempromosikan agenda yang Islamofobik, rasis dan diskriminatif.

Pemerintah Prancis telah dikritik karena gerakan dan retorikanya terhadap Islam dan Muslim. Klaim Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Islam “dalam krisis”, penggerebekan di masjid dan yayasan Islam, serta usulan undang-undang “anti-separatisme” yang menerapkan pembatasan luas pada komunitas Muslim juga mendapat kecaman.

Koalisi ini juga mengajukan petisi kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berkenaan dengan tindakan Islamofobik yang sistematik di Prancis pada Senin (18/2).

Mohsin Saleem Ullah, seorang kolumnis lepas menuliskan dalam The Nation bahwa ekstrimis sayap kanan menyasar Muslim di Eropa, sementara Myanmar bermasalaha dengan etnis Rohingya yang Muslim. Menurutnya, Islamofobia ini memiliki akar sejarahnya semenjak era kolonialisme.

Wacana baru berkenaan dengan Islamofobia juga muncul pasca 9/11 oleh pemerintah yang menggunakan ketakutan akan Islam untuk memicu retorika anti-Islam untuk agendanya sendiri.

India sendiri masih dibelenggu oleh Islamofobia, seperti tudingan Partai Bharatiya Janata bahwa Jamaat Tabligh adalah sumber penyebaran virus korona di Delhi, dimana Jamaat itu adalah sasaran utama dari ekstrimis Hindu dari BJP. Sebelum pandemi, seorang lelaki Muslim mati dipukuli oleh massa di bawah instruksi BJP dengan dalih bahwa lelaki itu memakan sapi dan mengislamkan gadis Hindu di India.

Ketika wabah virus korona semakin menyebar, maka muncul keraguan akan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini, namun pemerintah mengalihkan kesalahan pada minoritas sebagai “penyebar” virus karena praktik keagamaannya di India.

India dan Prancis hanyalah dua dari banyak contoh lain sikap pemerintah yang Islamofobik. Bulgaria sudah melarang penggunaan cadar di tempat umum semenjak 2016, sementara masyarakat Swiss baru saja melakukan referendum berkenaan dengan pelarangan penggunaan cadar di tempat umum, referendum yang disepakati kebanyakan penduduk negara itu.

Jadi tidak hanya anti-Semitisme yang nyata, namun juga Islamofobia.

(Anadolu Agency/The Nation, Reza Maulana Hikam)