YANGON-KEMPALAN: Kudeta Militer (Tatmidaw) yang dipimpin oleh Jenderal Aung Min Hlaing pada Senin, 1 Februari 2021 masih berjalan hingga sekarang. Bahkan masih belum jelas nasib dari Aung San Suu Kyi, tokoh demokratisasi Myanmar.
Meskipun San Suu Kyi dianggap sebagai figur yang membawa proses demokratisasi, namun ia bukanlah orang tanpa permasalahan. Ia sendiri bungkam ketika ada persekusi etnis Rohingya pada 2017 yang lalu.
Diamnya perempuan tersebut menyebabkan kritikan berbagai kalangan, bahkan permintaan untuk mencabut Hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan kepadanya pada tahun 1991.
Namun, menurut The Guardian, Nobel Perdamaian yang didapatkannya tidak dapat dicabut dengan alasan tindakan genosida itu dilakukan oleh tentara Myanmar, bukan olehnya.
Akan tetapi ia dianggap gagal menyampaikan aspirasi terhadap pembunuhan massal yang dilakukan tentara di wilayah Rakhine, bahkan kepala bidang HAM, Zeid Ra’ad Al Hussein menyesalkan perilaku San Suu Kyi yang tetap diam ketika pembantaian itu terjadi, bahkan seharusnya ia mengundurkan diri sebagai Kanselir Negara Myanmar (State Councillor), seperti yang ditulis di The Guardian.
Tidak hanya Nobel, The City of London Corporation CLC, seperti yang dilansir oleh Aljazeera, mencabut penghargaan yang diberikannya pada “pahlawan” demokratisasi Myanmar itu. Keputusan ini adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh CLC.
“Argumen pencabutan penghargaan tersebut diperkuat oleh hubungan dekat Aung San Suu Kyi dengan pemerintah Myanmar di sidang Den Haag, serta kurangnya tanggapan atas surat-surat komite,” kata David Wootton, ketua komite CLC yang menangani Penghargaan atas Kebebasan. (reza m hikam/aljazeera)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi