Permadi Arya dan Monster yang Bernama Pendengung
KEMPALAN: Mengamati perkembangan berita dan tren pembicaraan beberapa hari terakhir, sungguh tidak menyenangkan. Jika trending dari luar negeri sangat keren, yakni kudeta militer di Myanmar, saga GameStop antara investor amatir vs investor pro, namun dari dalam negeri trendingnya justru soal Permadi Arya alias Abu Janda. Pendengung (buzzer) pemerintah kontroversial yang terancam masuk penjara setelah dilaporkan dua kasus oleh KNPI. Kasus ucapan rasis kepada Natalius Pigai dan cuitan Islam arogan ketika twitwar dengan Tengku Zulkarnaen.
Permadi sendiri sebenarnya sudah enam kali, termasuk dua kasus terakhir ini, dilaporkan ke polisi. Tapi, agaknya pengaruh dirinya berkurang. Setelah empat kasus sebelumnya Permadi seolah tak tersentuh, cerita berubah. Bareskrim bertindak cepat. Setelah memeriksa Ambroncius Nababan, polisi juga mengagendakan pemeriksaan Permadi Arya.
Banyak pihak yang memprediksi bahwa kali ini Permadi tak akan lolos. Selain karena sebagai Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah kadung janji “hukum tak akan tumpul ke atas” (ya jelas lah, jika level Permadi aja polisi berat sebelah, maka citra polisi akan runtuh), juga sudah banyak yang gerah dengan cuitan-cuitan Permadi. Dengan gaya bahasa yang kasar dan bikin panas kuping, kerap Permadi ini justru menjadi wajah buruk pendengung pemerintah.
Permadi adalah contoh paling pas dari ujaran “ketika engkau melawan intoleransi dan ekstremisme dengan cara yang sedemikian rupa, sebenarnya engkau justru lebih membulatkan tekad mereka untuk lebih ekstrem dan intoleran. Juga tak membawa simpati ke masyarakat umum”. Lalu, kenapa tetap saja bisa menjadi pendengung pemerintah? Banyak alasan. Orang seperti Permadi ini masih dibutuhkan untuk membuyarkan perbincangan serius di media sosial, dan juga bisa menjadi pion yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan juga dikorbankan seperti sekarang ini.
***
Siapa sebenarnya Permadi? Nama aslinya adalah Heddy Setya Permadi. Lahir di Cianjur 14 Desember 1973, seperti pendengung-pendengung lainnya, Permadi mulai muncul sekitar enam tahun lalu. Masa kampanye pertarungan Jokowi vs Prabowo tahap 1. Masa yang dianggap banyak orang sebagai lahirnya post-truth (postingan yang tidak lagi mengedepankan dasar faktual atau kebenaran), hoax, medsos war, apa punlah, you name it.
Sebagai anak kandung fase itu, Permadi memilih bergabung di sisi Jokowi. Dia mulai terkenal setelah memarodikan ancaman Abu Jandal, salah satu petinggi ISIS di Syria, ke sejumlah pejabat Polri. Dia memelesetkan dirinya menjadi Abu Janda –tentu saja kata janda yang dimaksudkan di sini pada awalnya berkonotasi negatif. Ternyata lumayan viral, dan dari sanalah dia mendapatkan nama aliasnya.
Juga membuat dia mengambil segmen: “pelawan intoleransi dan pelawan radikalisme”. Untuk itu, dia juga mencitrakan dirinya sebagai anggota Banser NU. Dia kerap tampil dengan atribut Banser, dan juga kadang berpose dengan sejumlah tokoh NU. Selama ini di Indonesia, NU memang kerap berhadapan vis a vis dengan kelompok Islam garis keras. Ini cukup ironis juga, sebab Permadi sebelum menjadi pendengung, dia dikenal sebagai penghobi sejarah NAZI. Dia kerap membuat acara bertema NAZI, dan membuat salam Hitler juga.
Namun, sekitar tahun 2018, facebook mem-banned permanen akunnya. Bandingnya tak dihiraukan. Tak jelas benar apa penyebabnya, tapi besar dugaan bahwa karena akunnya di-report beramai-ramai. Namun, dia sempat menjadi bahan tertawaan orang, ketika dia membuat konten soal Anies Baswedan, yang intinya menyebutkan betapa bodohnya gubernur kami. Belakangan, diketahui bahwa domisili Permadi adalah di Bandung. Artinya, Anies bukanlah gubernur dia.
Seiring dengan makin seringnya pemerintah melakukan sosialisasi maupun counter wacana melalui para pendengung, makin moncerlah karir Permadi. Dia dan bersama para pendengung Jokowi lainnya, pelan-pelan makin menapak ke atas dan menjadi salah satu pendengung nomor satu di Indonesia.
***
Permadi sendiri sebenarnya menjadi bagian buruk dari cara komunikasi di Indonesia. Terutama cara komunikasi dari pemerintah. Tak banyak yang tahu, bahwa dunia buzzer merupakan dunia yang sangat terorganisir. Mereka membentuk jejaring percakapan, baik bot maupun non bot, untuk menguasai sebuah tema perbincangan.
Tema paling kontroversial sekali pun, yakni tolak Omnibus Law, bisa mereka imbangi. Tema apa pun bisa mereka counter, bahkan pada beberapa kasus, mereka bahkan sampai bisa menciptakan trending topic sendiri. Jika tidak percaya, coba saja simak akun Digeeembok, yang jika enam tahun lalu mungkin setara dengan akun trio macan.
Yang paling berbahaya dari mereka sebenarnya adalah manipulasi fakta. Manipulasi dalam artian yang luas ya. Bukan hanya sekedar menebar kebohongan saja. Tetapi juga mencuil sebuah potongan fakta, sehingga persepsi dari sebuah fakta itu akan berbeda seratus delapan puluh derajat.
Tentu masih belum hilang dari ingatan kita soal bagaimana naskah Omnibus Law digedok. DPR RI mengesahkan dalam paripurna yang tidak ada naskah akademiknya (bayangkan anggota DPR mengesahkan UU tanpa melihat naskahnya seperti apa), bahkan ketika sudah disahkan ada tiga versi yang semuanya bersumber dari pemerintah, dan yang ditandatangani pemerintah adalah versi yang lain lagi.
Sebuah pelanggaran konstitusi yang luar biasa, sebenarnya. Namun, gerak para buzzerp (pelesetan dari buzzer pemerintah) bisa mendisrupsi dan mengimbangi isu tersebut. Dan setidaknya berhasil menggoyahkan fokus, sehingga pembicaraan tersebut bagi masyarakat awam, terasa annoying. Dan tidak berbuah menjadi sebuah gerakan besar aksi demonstrasi.
Ditambah lagi dengan makin banyaknya pejabat yang memilih berkomunikasi dengan jejaring buzzer (yang pada gilirannya berkorelasi dengan kue iklan dan pendapatan), maka banyak media massa yang akhirnya kelimpungan. Sepanjang 2020 telah banya media mainstream yang melemparkan handuk putih dan menyerah karena soal finansial.
Ini masih belum ditambah kebiasaan para buzzerp menyerang media habis-habisan. Para buzzerp memang sangat berkepentingan dengan kematian media. Sebab, akan menjadikan mereka sebagai penguasa arus informasi. Menjadikan seperti tuhan kecil, dan siapa pun tahu, siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Dengan menjadi tiran baru.
Padahal, kita tahu bahwa salah satu prasyarat penting bagi demokrasi adalah kehadiran media massa yang kuat. Yang tidak berpihak. Yang imparsial. Yang bisa menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan malah jadi pelayannya. Yang bisa menjadi watchdog, bukan guardian dog.
Kembali ke Permadi, sejauh ini dia dan jejaringnya tampaknya mulai fight back. Tagar kami bersama Permadi sempat menjadi trending. Bahkan, sejumlah nama besar pun mereka serang. Diantaranya adalah bekas Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan putri bungsu Gus Dur Alissa Wahid. Keduanya memang berkomentar keras soal Permadi, dan Susi bahkan terang-terangan mengajak untuk unfollow Permadi. Apa pun yang terjadi nanti, kasus Permadi ini menjadi ujian bagi Kapolri baru dan demokrasi. (*)
