Google Ancam Nonaktifkan Search Engine di Australia
Berkebalikan dengan Perancis yang berhasil mencapai kesepakatan. Google mengancam menonaktifkan mesin pencari (search engine)-nya di Australia. Tindakan itu akan dilakukan jika raksasa platform pencarian tersebut dipaksa membayar kepada media digital atas berita yang ditampilkan Google di situs pencariannya. Statemen Google menandai peningkatan dramatis ketegangan selama berbulan-bulan dengan Pemerintah Negeri Kanguru.
“Undang-undang yang diajukan untuk membayar penerbit berita atas konten mereka di Google adalah tidak dapat dijalankan,” ujar Mel Silva, managing director Google untuk Australia dan Selandia Baru, dalam dengar pendapat di parlemen, Jumat (22/1).
Dia secara tegas menentang permintaan agar Google membayar perusahaan media atas tayangan artikel berita-berita mereka di hasil pencarian Google.
Ancaman Google tersebut menjadi tindakan terbaru raksasa digital ini untuk membungkam aksi pembuatan undang-undang di seluruh dunia yang memberikan kompensasi kepada media digital atas hasil pencarian konten berita di internet. Namun, langkah itu bisa merugikan pasar Google sendiri yang telah berkembang di Australia. Sedikitnya 94% dari pencarian daring di Australia berlangsung melalui Alphabet Inc, papar regulator anti-monopoli lokal.
Namun, Canberra bergeming. “Kami tidak akan merespons ancaman itu,” ujar Perdana Menteri Australia Scott Morrison seperti dikutip Bloomberg. “Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat dikerjakan di negara ini. Itu sudah selesai di parliemen kita, dieksekusi oleh pemerintah.”
Facebook Inc., adalah perusahaan lain yang dibidik oleh aturan tersebut. Mereka juga menentangnya. Platform media sosial itu, pada momen dengar pendapat yang sama, mengulangi sikapnya akan memblokir warga Australia dari berbagai berita di Facebook jika undang-undang itu dipaksakan diterapkan.
Aturan tersebut dibuat untuk mendukung industri media lokal media, termasuk News Corp. milik Rupert Murdoch yang kini tertatih-tatih beradaptasi dengan ekonomi digital. Sikap Google yang lebih keras itu menuai teguran dari anggota parlemen. Senator Andrew Bragg menuduh raksasa teknologi itu mencoba memeras warga Australia dan pembuat kebijakan.
“Jika aturan ini jadi diundangkan, tidak ada pilihan bagi kita untuk menghentikan ketersediaan pencarian Google di Australia. Aturan ini tak layak dijalankan secara finansial dan operasional perusahaan kami,” ujar Silva kepada para senator yang hadir.
Namun, sejatinya perusahaan berbasis di Mountain View, California ini berhasil mencapai kesepakatan di negara lain. Google sempat menghentikan hasil pencarian berita dari media massa di Eropa di Perancis tahun lalu, setelah pemerintah memutuskan Google harus membayar konten berita. Tetapi pekan ini Google justru berhasil mencapai kesepakatan untuk membayar perusahaan media di Perancis. Tahun 2014, Google menutup Google News di Spanyol menyusul undang-undang hak cipta yang arahnya sama dengan di Perancis dan Australia.
Atas fenomena ini, Johan Lidberg, associate professor di Monash University, Melbourne, menilai Google berperilaku seperti “corporate bully.” Bagaimana pemerintah dan media siber di Indonesia menyikapi fenomena ini? (*)
