Kempalan.com

Wali Kota Eri Cahyadi Rotasi 79 Pejabat Administrator dan Pengawas

Posted on 15 Desember 2025 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi selamat kepada pejabat yang baru dilantik..
SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya kembali menggelar pelantikan untuk 79 Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lobby Balai Kota Lantai 2 pada Senin (15/12). Rotasi ini dilakukan bagi para pejabat yang menduduki posisi selama tiga hingga empat tahun.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan adanya perputaran atau mutasi pejabat secara berkala, sebagai upaya meningkatkan kemampuan adaptasi dan peningkatan kinerja.

“Pelantikan ini memastikan yang sudah menjabat tiga tahun tapi belum ikut dirotasi pada bulan Mei lalu, ikut saya rotasi. Saya ingin kita harus punya komitmen, ketika tiga tahun bahkan empat tahun ya harus sudah pindah,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi mengatakan, rotasi dalam sebuah organisasi penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, teutama dalam hal kepemimpinan. Menurutnya, pejabat yang terlalu lama menepati posisi atau dinas yang sama dalam waktu bertahun-tahun akan merasa nyaman dan kehilangan untuk beradaptasi atau menghadapi tantangan baru.

“Ada pejabat sampai delapan tahun bahkan 10 tahun di posisi yang sama. Berarti kan dia tidak punya kemampuan untuk beradaptasi ketika dia menghadapi tekanan-tekanan dari Perangkat Daerah (PD) lainnya. Maka kesempurnaan mereka sebelum menjadi Kepala Dinas itu harus mampu beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada,” papar Eri Cahyadi.

Mengenai waktu pelantikan yang dilakukan menjelang akhir tahun, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran.

“Kalau akhir tahun kan pertanggungjawabannya sampai anggaran selesai. Kalau tidak selesai di tengah-tengah, siapa yang bertanggung jawab terhadap anggarannya. Maka ini dilakukan pada yang di akhir tahun pasti akan selalu begitu,” jelasnya.

Untuk rotasi kali ini, yang hanya menyasar Eselon III dan IV, Eri Cahyadi menyebut hal itu karena memang kebutuhan yang mendesak ada di kedua level tersebut. Rotasi untuk gelombang selanjutnya, masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Surabaya.

Di akhir sambutannya, Eri Cahyadi memberikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik. Rotasi ini merupakan uji coba untuk mengukur kualitas kepemimpinan sejati.

“Kalau hari ini berhasil, apakah di tempat yang baru akan berhasil?. Maka seorang harus memiliki karakter yang kuat, di mana pun kalian diletakkan, kalian harus bisa menjadi mutiara,” pesannya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan di tempat lama yang tidak diikuti keberhasilan di tempat baru menunjukkan bahwa pejabat tersebut bukan seorang manager yang baik, melainkan hanya ditopang oleh kekuatan internal tim lamanya. Sehingga, rotasi ini sebagai pembuktian kemampuan adaptif yang dimiliki para pejabat.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan melakukan rotasi kembali di akhir tahun bagi para pejabat yang terlalu lama di posisinya. “Nanti akan ada gelombang selanjutnya di tahun ini, untuk eselon yang lainnya,” pungkasnya. (dwi arifin)

Teken PKS dengan Kejaksaan, Pemkot Surabaya Terapkan Pidana Sanksi Sosial Mulai 2026

Posted on 15 Desember 202515 Desember 2025 by News Kempalan

Pemkot Surabaya melakukan penandatangan PKS dengan Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak, Senin (15/12). (Foto: Istimewa).

SURABAYA-KEMPALAN Pemkot Surabaya melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak terkait penerapan pidana sanksi sosial. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Penandatanganan PKS itu juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan Kejari se-Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung AG Pringgodigdo Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Surabaya, Senin (15/12).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, PKS tersebut berkaitan dengan penerapan restorative justice yang disertai sanksi sosial, bukan penghapusan hukuman.

“Itu adalah terkait dengan restorative justice, jadi ada sanksi sosial. Ketika ada kejadian yang di-restorative justice, maka hukuman tidak digantikan (dihapuskan), tapi dengan restorative justice itu tetap harus ada sanksi sosial,” ujar Eri Cahyadi usai acara penandatanganan PKS.

Eri Cahyadi menuturkan, Pemkot Surabaya akan menyiapkan berbagai bentuk kerja sosial yang dibutuhkan oleh perangkat daerah (PD) sebagai bagian dari penerapan sanksi tersebut.

“Sehingga nanti di situ kami akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah kota. Contoh, di kita ada Dinas Sosial, memandikan orang gila, kasih makan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Setelah itu kita juga ada menjaga sekolah, menjaga TPS (Tempat Pembuangan Sementara),” jelas dia.

Menurutnya, durasi pidana sanksi sosial akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelanggaran yang ditangani melalui mekanisme restorative justice “Ketika ada restorative justice, maka ditentukan berapa sih lama harinya mereka menjalankan kerja sosial,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Surabaya akan menginventarisasi bentuk kerja sosial di masing-masing PD. Nah, dari hasil inventarisasi selanjutnya akan disampaikan kepada kejaksaan sebagai bahan pertimbangan penjatuhan pidana sanksi sosial.

“Nanti kami meminta di masing-masing PD itu apa kerja sosial yang bisa diterapkan, nanti kita sampaikan kepada Pak Kajari. Sehingga ketika beliau nanti memberikan sanksi, maka akan melihat di sebelah mana mereka akan diberikan sanksi sosial, di dinas apa, dalam bentuk apa, dalam berapa hari,” terangnya.

Terkait waktu penerapan pidana sanksi sosial di Surabaya, Eri menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mulai dijalankan pada tahun 2026. “Kita jalankan di tahun 2026, setelah ini kita tindaklanjuti langsung dengan Pak Kajari. Sehingga ketika ada restorative justice berikutnya, sudah ada sanksi sosial, tidak menghilangkan sanksinya,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah bentuk pidana sanksi sosial lain yang bersifat umum dan tidak berorientasi keuntungan. Seperti di antaranya menyapu jalan dan menjaga TPS. “Ini kan sifatnya umum, tidak bersifat (mendapat) keuntungan, tapi bagaimana mereka ada sanksi sosial yang bersifat umum dan untuk kemasyarakatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penandatanganan PKS tersebut juga disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI Asep Nana Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (dwi arifin)

Ketua TP PKK Arumi Apresiasi Pameran Lukisan dan Foto Karya Anak Disabilitas

Posted on 15 Desember 2025 by News Kempalan

O
SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak melihat sekaligus mengapresiasi secara langsung karya-karya anak-anak didik Yayasan Disabilitas Berkarya di Dafam Pacific Caesar Surabaya, Minggu (14/12).

Sedikitnya, ada 30 lukisan dan belasan foto hasil jepretan yang dipamerkan. Di mana, semua karya tersebut murni hasil kreativitas dari anak-anak Jawa Timur yang memiliki keterbatasan.

“Pokoknya kalau dibandingin, kita mah lewat deh. Karena mereka memang spesial. Justru mereka tuh karena punya apa yang dianggap kekurangan, mereka jadi punya kelebihan di sisi yang lain,” kata Ketua TP PKK Arumi.

“Yang tuna rungu, misalnya, mereka gak bisa mendengar. Tapi mereka bisa melihat lebih dari yang kita lihat. Dan karya-karya ini hanya sedikit dari banyak hal yang bisa mereka lakuin,” lanjutnya.

Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu menekankan, setiap orang memiliki kelebihan yang dapat diasah. Untuk itu, dirinya mengapresiasi Yayasan Disabilitas Berkarya yang senantiasa membuka potensi bagi mereka.

“Di.sini betul-betul dibina. Karena tadi kita bukan hanya lihat hasil-hasil lukisannya, tapi juga karya-karya jepretan profesional mereka. Dan bisa terlihat banget, mereka punya kontribusi nyata ke masyarakat, dan hasil-hasilnya juga luar biasa,” ujarnya.

Dirinya mengaku senang melihat anak-anak dengan disabilitas bisa mengembangkan karya dan mengekspresikan skill-nya. Terlebih, diyakininya, semua anak harus memiliki peluang sama besar dalam kehidupan.

“Saya senang sekali, karena seyogyanya mereka itu memang tidak ada bedanya dengan kita. Semua lukisan dan foto di sini semuanya bagus. Dan yang paling penting adalah semuanya punya makna-makna di baliknya,” terangnya.

Tak hanya itu, Ketua TP PKK Arumi memuji kemampuan anak-anak dalam mengeksplorasi berbagai style lukisan. Seperti realisme, naturalisme, ekspresionisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya punya background, punya cerita, dan ini kita bisa lihat bahwa masing-masing mereka juga punya karakter, kepribadian dan minat yang beda-beda. Pandangan dia terhadap dunia juga beda-beda. Jadi keren sih,” tuturnya.

Ketua TP PKK Arumi berharap, akan semakin banyak anak-anak daerah yang dengan bangga memamerkan karyanya. Pihaknya sendiri memastikan akan selalu mendukung penuh dan memberikan ruang-ruang untuk keterampilan mereka.

“Di Jawa Timur, Alhamdulillah SLB kita akreditasinya sudah baik. Kalau program TP PK Jatim, kita lebih fokus kepada pembinaannya. Jadi kita ada yang bina mereka supaya punya skill-skill. Bukan hanya fotografi dan melukis, tapi juga skill lain seperti memasak sehingga mereka bisa mandiri dan punya usaha sendiri,” pungkasnya. (dwi Arifin)

Gubernur Khofifah Tandatangani MoU Pidana Kerja Sosial dengan Kajati Jatim

Posted on 15 Desember 2025 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang pidana kerja sosial dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Capacity Building Penggerak Restorative Justice Adhyaksa, di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/10).

Penandatangan MoU dilakukan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Agus Sahat Sampa Tua Lumban Gaol.

Menurut Gubernur Khofifah, penandatanganan MoU ini bukan sekadar simbol kerja sama antarinstitusi. Melainkan menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita memastikan sanksi yang dijatuhkan tidak berhenti pada penghukuman, melainkan menjadi sarana pemulihan sosial, pembelajaran serta reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya,” ujarnya.

Menurut Khofifah, kegiatan ini wujud sinergi dalam menyambut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Momentum ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas penggerak restorative justice di Jawa Timur dalam rangka membangun tatanan penegakan hukum yang lebih humanis, progresif, dan berkeadilan.

“Hal ini menegaskan pergeseran paradigma pemidanaan dari penghukuman dan pembalasan (retributif) menuju korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” ujarnya.

Namun demikian, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan aparat penegak hukum dan pemerintah, melainkan dibutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan desa yang memahami secara mendalam lanskap sosial komunitasnya.

Artinya, kini mulai disiapkan kepala desa menjadi peacemaker kemudian paralegal dari berbagai ormas yang sudah bersinergi berseiring dengan program besar yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI terkait rumah restorative justice yang fungsinya menjadi dinamika di desa dan kelurahan, utamanya kaitan dengan UUD nomor 1 tahun 2023.

“Bagaimana Undang Undang KUHP memberi referensi menyiapkan program untuk pidana pekerja sosial dan fasilitas bimtek terus bergulir karena jumlah desa dan kelurahan di Jatim sebanyak 8.494 dan rumah restorative justice hampir 1.800 desa. Kita semua masih punya tugas meluaskan supaya layanan lebih merata di Jatim,” tuturnya.

Lebih lanjut, penyiapan program untuk pidana pekerja sosial bisa dilakukan melalui pengolahan perhutanan sosial sehingga menambah luas tambah tanam salah satunya penyiapan perluasan lahan perkebunan tebu di Jawa Timur.

Khofifah menyebut, sumbangsih produksi gula konsumsi Jatim untuk nasional nasional mencapai 51,8 persen. Dan kini Presiden Prabowo Subianto menugaskan Jatim membuka lahan tanam baru sebesar 70 ribu dan sekarang baru selesai 21 ribu hektar.

Hasil diskusi bersama Menteri Pertanian terkait 70 ribu hektar tersebut selesai Maret sehingga tambahan dari pidana pekerja sosial akan sangat produktif sekaligus berseiring dengan program strategis presiden.

“Insya Allah dapat meningkatkan produktivitas yang bisa dilakukan para bupati dan walikota di Jatim. Tentu kami juga berterima kasih kepada Kajari dan Kajati yang membangun sinergi luar biasa sehingga acara ini bisa terlaksana,” pungkasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI Prof Asep Nana Mulyana mengatakan pentingnya kolaborasi dari pemerintah daerah antara gubernur, bupati dan wali kota. Secara khusus kolaborasi Hexahelix dari seluruh elemen akan mendukung suksesnya pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

“Kami menyebutnya Kolaborasi Hexahelix. Inilah kenapa penting sekali peran dan dukungan dari Pemprov maupun Pemda. Karena banyak bentuk-bentuk yang bisa dikembangkan nantinya,” ungkapnya.

“Nantinya juga bisa memberikan dampak timbal balik. Pemda mendapat manfaat, warga binaan dan masyarakat secara umum juga mendapatkan manfaatnya,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat Sampa Tua Lumban Gaol mengatakan, pidana kerja sosial bukan agenda semata, tetapi menuntut sin⁷ergitas seluruh stakeholder.

“Kolaborasi ini menjadi guyub nyata membangun penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan dan Pemerintah provinsi Jatim menunjukkan komitmen mendukung pekerja sosial termasuk kampus Unair dan Jamkrindo,” ungkapnya.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menambahkan, kegiatan ini memiliki makna khusus bahwa kolaborasi antara kejaksaan dengan pemerintah menghadirkan tata kelola yang lebih baik, tata kelola pemberdayaan masyarakat yang luas dan ekosistem usaha yang lebih sehat dan akuntabel.

“Keseriusan kita tata kelola meningkatan pemberdayaan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi di Jatim,” ungkapnya.

Turut dilakukan penandatanganan PKS Secara Serentak antara Bupati / Walikota dengan Kajari Se – Jatim disaksikan Jampidum Kejagung RI, Gubernur Jatim, dan Kajati Jatim serta dilakukan penyerahan cinderamata dan buku berjudul “Desain Ideal Hasil Implementasi Social Service Order” dari Jampidum Kejagung RI kepada Gubernur Jawa Timur. (dwi arifin)

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan “Katalis Talenta AI SMA/SMK” dari ITS

Posted on 15 Desember 2025 by News Kempalan

Gubernur Khofigah Indar Parawansa.
SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh pengakuan prestisius di bidang pendidikan dengan meraih penghargaan “Katalis Talenta AI SMA/SMK” dalam ajang Artificial Intelligent Talent and Innovation Day (ATID) 2025 yang diselenggarakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu lalu.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Rektor ITS Bambang Pramujati kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin di Grha Sepuluh Nopember ITS.

Menanggapi prestasi tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan bahwa penguatan talenta digital, khususnya bagi siswa SMA/SMK, merupakan kebijakan strategis Jatim dalam menyiapkan generasi emas yang berdaya saing global.

Khofifah menekankan bahwa percepatan adaptasi terhadap teknologi kecerdasan buatan menjadi fondasi utama lahirnya sumber daya manusia unggul.

“Penghargaan ini menegaskan komitmen kami untuk memastikan SMA dan SMK di Jawa Timur menjadi pusat penguatan talenta digital. Kita ingin siswa Jatim tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi inovator dan pencipta teknologi masa depan,” ujar Khofifah di Surabaya, SenIn (15/12).

Khofifah menjelaskan bahwa apresiasi dari ITS ini melengkapi rangkaian capaian besar dunia pendidikan Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Transformasi digital yang terus digerakkan Pemprov Jatim telah menghasilkan prestasi signifikan di berbagai ajang nasional.

Hal ini terlihat dari keberhasilan Jatim kembali menempati peringkat pertama nasional SNBP 2025 dengan 27.994 siswa diterima di perguruan tinggi negeri, menjadi rekor enam tahun berturut-turut yang mencerminkan konsistensi mutu akademik pelajar Jatim.

Prestasi tersebut juga diimbangi dengan keunggulan di bidang seni dan kreativitas. Jatim tampil sebagai Juara Umum FLS3N 2025 dengan raihan 18 medali, terdiri dari 7 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Selaras dengan itu, pelajar Jatim turut berjaya dalam Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2025 dengan mengoleksi 11 medali dari berbagai kategori inovasi.

Sementara di ranah olahraga pendidikan, Jawa Timur kembali menunjukkan dominasinya sebagai Juara Umum O2SN 2025 dengan perolehan 12 medali. Hasil ini mencerminkan pembinaan olahraga pelajar yang semakin kuat dan kompetitif.

Tak berhenti di situ, ekosistem inovasi pendidikan di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini tercermin dari ajang East Java Innovative Education Summit (EJIES) 2025 yang mencatatkan 19.720 karya inovasi pendidikan dari siswa, guru, dan tenaga pendidik, salah satu capaian terbesar di Indonesia yang menegaskan tumbuhnya budaya riset dan inovasi di sekolah-sekolah Jatim.

Penguatan pendidikan digital Jawa Timur pun turut memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan Google for Education Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jatim memperluas transformasi digital pendidikan, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun ekosistem sekolah berbasis teknologi.

Khofifah juga memberikan apresiasi atas dedikasi para guru, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa lebih dari 345.454 guru telah menjadi motor utama yang menjaga konsistensi prestasi pendidikan Jatim sepanjang tahun 2025.

“Prestasi ini bukan hanya kerja pemerintah, tetapi kerja kolektif yang melibatkan sekolah, guru, siswa, orang tua, akademisi, dan dunia usaha. Terima kasih atas dedikasi dan inovasinya yang terus menguatkan posisi Jawa Timur sebagai pusat pendidikan unggul di Indonesia,” ungkap Khofifah.

Dengan diraihnya penghargaan “Katalis Talenta AI SMA/SMK” ini, Khofifah memastikan bahwa Jawa Timur akan semakin memantapkan langkah dalam memperkuat ekosistem pendidikan digital.

Upaya tersebut meliputi integrasi pembelajaran berbasis AI, perluasan program literasi digital, pengembangan kurikulum adaptif, hingga kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi dan industri teknologi.

“Kita ingin memastikan anak-anak Jawa Timur siap menjadi bagian dari generasi emas digital. Mereka harus menjadi pemimpin masa depan, bukan sekadar pengikut. Dan untuk itu, pembangunan talenta AI akan terus kami percepat,” pungkasnya. (dwi arifin)

Pemkot Sirabaya Bayar Ganti Rugi Warga Terdampak Flyover Taman Pelangi

Posted on 15 Desember 202515 Desember 2025 by News Kempalan

Kampung Taman Pelangi. (Foto: Istimewa).
SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya telah menyelesaikan proses ganti rugi terhadap warga yang terdampak proyek pembangunan Flyover Taman Pelangi di wilayah Jemur Gayungan RT 01, RW 03, Kelurahan Gayungan. Sebagian warga yang belum mendapatkan ganti rugi dikarenakan adanya sengketa dan masih berproses di pengadilan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menegaskan bahwa target pembersihan lahan untuk kepentingan umum tersebut harus tuntas pada Desember ini. Ia menargetkan, lahan dapat diratakan bulan Desember ini, meskipun masih ada beberapa kasus yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

“Iya, Taman Pelangi ada yang beberapa yang kita konsinyasi. Kalau sudah konsinyasi, maka uang ganti rugi sudah dikirimkan ke pengadilan. Kita sudah menjalankan hal itu, karena ini semua untuk kepentingan umum,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (13/12).

Ia menambahkan bahwa bagi warga yang belum menerima ganti rugi, hal tersebut disebabkan adanya sengketa dan uang ganti rugi tersebut telah dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri (PN).

“Sebetulnya sudah dapat ganti rugi tapi masih terkendala proses hukum, sehingga dikonsinyasi di pengadilan. Semuanya sudah mau. Kalau konsinyasi di pengadilan barangnya (uang ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” terang Wali Kota Eri.

Meskipun lahan ditargetkan rata bulan Desember, Wali Kota Eri menyebutkan bahwa pembangunan fisik Flyover Taman Pelangi berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan diperkirakan dimulai pada tahun 2026.

“Kita hanya menyediakan tanahnya. Fisiknya ada di Kementerian PU, karena kan jalan utama. Terus faktor-faktor lainnya mungkin diperhitungkan oleh Kementerian PU,” jelas Eri.

Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggara PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Farhan Sanjaya menjelaskan, sebanyak 10 persil lahan masih menghadapi masalah sengketa atau gugatan antarwarga.

Ia mengatakan bahwa dasar pembebasan lahan ini adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang harus segera direalisasikan mengingat proyek fisik Flyover dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Jadi awalnya yang dimasukkan dalam proses konsinyasi ada 16 persil, artinya uang ganti rugi dititipkan di PN. Sebanyak 6 persil sudah mengajukan surat pengantar pencairan per hari ini dengan syarat objek bebas dari sengketa. Jadi tersisa 10 persil,” paparnya.

Ia merinci, total dana yang dititipkan di PN sebanyak Rp57 miliar untuk 16 persil yang bersengketa. Nilai ganti rugi tersebut telah disetujui oleh pemilik persil dan sesuai dengan hasil appraisal.

Mengenai 10 persil yang masih bermasalah hukum antarwarga terkait kepemilikan, Pemkot Surabaya tidak dapat melakukan intervensi. Pemkot menerapkan asas kehati-hatian di mana objek ganti rugi harus bebas dari masalah hukum sebelum dicairkan.

“Terkait gugatan antarwarga, Pemkot Surabaya tidak bisa ikut campur. Itu sudah masuk ranah hukum, jadi Pemkot menunggu putusan pengadilan siapa yang berhak atas uang ganti rugi-nya,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa pengosongan persil yang bermasalah akan dikoordinasikan dengan PN selaku leading sector. “Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Garnisun, serta kewilayahan setempat,” pungkasnya. (dwi arifin)

Pemkot Surabaya Tekan Kemiskinan Lewat 1.214 Inovasi

Posted on 15 Desember 2025 by News Kempalan

Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad. (Foto: Istimewa).

SURABAYA-KEMPALAN: Deretan inovasi yang lahir dari pemerintah dan warga Surabaya bukan hanya menjadi jalan menuju panggung penghargaan nasional, tetapi juga terbukti menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Hal inilah yang mengantarkan Surabaya meraih predikat kota terinovatif tingkat nasional dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menuturkan, prestasi ini adalah buah dari gotong royong seluruh elemen masyarakat di Kota Pahlawan.

“Alhamdulillah kita selama setahun ini banyak penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya tidak hanya tingkat nasional, tapi juga internasional. Penghargaan itu bukan hanya untuk pemerintah kota, tapi juga seluruh warga Kota Surabaya karena partisipasinya luar biasa,” kata Irvan.

Selain itu, Irvan mengungkap bahwa Surabaya juga menjadi kota dengan inovasi pemerintahan konkuren paling merata di Indonesia. Penghargaan ini sekaligus diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersamaan pada puncak IGA 2025 di Jakarta, Rabu (10/12).

“Surabaya dinobatkan sebagai kota terinovatif dan sekaligus menerima penghargaan pemerintah daerah dengan sebaran inovasi urusan pemerintahan konkuren terbanyak tahun 2025,” jelasnya.

Irvan menyebut, ada 1.214 inovasi tercatat sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 355 inovasi di antaranya berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sedangkan sisanya, inovasi lahir dari masyarakat, perguruan tinggi, SMA/SMK, dan komunitas. “Jadi terbanyak se-Indonesia,” tegasnya.

Namun, di balik angka itu, dampak paling terasa justru muncul pada penurunan kemiskinan. Irvan memaparkan jika inovasi tersebut telah memperbaiki efektivitas intervensi Pemkot Surabaya.

“Inovasi adalah kunci dari suatu keberhasilan kota. Bagaimana kita bisa melakukan birokrasi atau pelayanan publik ini secara lebih efisien dan berdampak,” tuturnya.

Lebih dari itu, Irvan menyebut, inovasi ini juga berdampak pada indikator makro. Angka kemiskinan turun dari 5,23 persen menjadi 3,56 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merosot dari 9,68 persen menjadi 4,84 persen.

Sementara Gini Rasio membaik dari 0,423 menjadi 0,381, yang menandakan kesenjangan terus mengecil. “Artinya indikator-indikator ini menunjukkan bahwa inovasi kita itu sudah berdampak,” ungkap Irvan.

Ia menegaskan, semua pencapaian itu tidak lepas dari inovasi kunci Surabaya “One Data, One Map, One Policy”. Artinya, satu data, satu peta, satu kebijakan. “Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, semua harus berbasis data,” katanya.

Dengan basis data yang lengkap dan terus divalidasi oleh warga, RT/RW, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan, Irvan menyakini intervensi sosial menjadi jauh lebih presisi.

“Ketika kita berbasis data, intervensi kita misalnya menyelesaikan problem kemiskinan by name by address, itu tepat sasaran. Jadi itu keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain,” jelasnya.

Namun, Irvan mengakui jika data tersebut tentu bersifat dinamis. Karenanya, Pemkot Surabaya terus memperbarui data sosial secara berkala.

“Memang data itu selalu dinamis, selalu berubah. Dan itu memang kenapa data kita harus realtime dan itu (update data) dibantu oleh masyarakat,” tuturnya.

Irvan kembali menegaskan keberhasilan menekan kemiskinan bukan hanya hasil kerja Pemkot Surabaya, tetapi kolaborasi pentahelix.

“Jadi tidak hanya pemerintah. Ada pengusaha, lintas sektor, media, akademisi, termasuk unsur-unsur masyarakat atau NGO dan sebagainya,” pungkasnya. (dwi arifin)

Wagub Emil Ajak Alumni Teknik Sipil ITS Kolaborasi Wujudkan Indonesia Maju 2045

Posted on 14 Desember 2025 by News Kempalan

⁹
JAKARTA-KEMPALAN: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak para Alumni Teknik Sipil ITS (ALSITS) untuk berkolaborasi mewujudkan Indonesia Maju 2045.

Ajakan tersebut disampaikannya pada Kongres ALSITS 2025 dengan tema Kepemimpinan dan Transformasi Infrastruktur Indonesia Maju di Gedung Danareksa, Jakarta, Sabtu (13/12).

Dalam paparannya, terkait pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Wagub Emil menjelaskan bahwa peran infrastruktur dalam visi Indonesia 2045 memiliki peranan penting.

Emil mendeskripsikan bahwa infrastruktur terbagi dalam tiga peran yaitu infrastruktur sebagai enaible ekonomi, transformasi konektivitas dan logistik serta digital backbone dan integrasi nasional.

Demi mendukung terwujudnya Indonesia Maju 2045, Wagub Emil mengajak seluruh Alumni ITS untuk berkolaborasi dalam kepemimpinan visioner melalui pola berfikir lintas sektor, penyelarasan fungsi ekonomi dan sosial hingga perencanaan jangka panjang.

Menurutnya, kepimpinan kolaboratif sangat dibutuhkan guna harmonisasi antara kepentingan pusat dan daerah.

Selain itu, co creation dengan multi stakeholder sangat dibutuhkan guna menyelesaikan botleneck yang ada.

Emil memandang, terdapat sejumlah tantangan di Jatim yang membutuhkan kolaborasi dengan banyak lintas sektor. Salah satunya, Transformasi Sistem Logistik, Konektivitas Antar Wilayah sampai pada resiliensi dan mitigasi resiko.

Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Emil memaparkan bahwa Jatim memegang peranan kunci sebagai orkestrator nilai tambah Indonesia atau Orkestrator Value Chan Nasional.

“Jatim menjadi rantai pasok industri melalui hilirisasi lanjutan dari bahan baku olahan dari luar Pulau Jawa,” paparnya.

Emil mengatakan bahwa keberhasilan sebuah proyek infrastruktur membutuhkan sosok leadership yang dapat membalancing atau menyeimbangkan.

Saat menjabat sebagai Bupati Trenggalek, Emil juga terlebih dahulu melakukan riset dengan menghadirkan para ahli dalam menangani bencana longsor.

Pemimpin Harus Punya Insting dan Kepekaan
Menurut Emil, sebagai pemimpin daerah harus memiliki insting dan kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

Infrastruktur, lanjutnya, adalah produk politik yang membutuhkan dukungan baik dari unsur DPRD, pemerintahan, insinyur atau engenering hingga masyarakat.

Menurutnya, kesalahan pengambilan keputusan ataupun memberikan kebijakan politik akan berdampak terhadap popularitas maupun kredibilitas seorang pemimpin daerah.

Sebagai bagian dari pemerintah dan politik, terkadang seorang pemimpin daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam meningakatkan sarana infrastruktur.

Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan kebijakan yang harus dilakukan dengan mengkolaborasikan dari semua pihak.

“Pemimpin sangat ingin meninggalkan legacy dalam bentuk infrastruktur namun karena keterbatasan banyak proyek infrastruktur yang belum terlaksana dengan optimal,” tegasnya.

Emil memandang, bahwa proyek infrastruktur tidak boleh hanya selesai pada saat membangun namun harus dirawat dan dijaga secara berkelanjutan.

Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati mengatakan, pihaknya bangga bahwa Alumni Teknik Sipil ITS masih mengabdikan dan selalu hadir ketika kampus membutuhkan.

Pihaknya mengibaratkan jika ITS adalah sebuah bangunan maka teknik sipil fondasi.

Menjadi pemimpin bukanlah yang paling pintar melainkan mereka yang siap merangkul dan membawa organisasi mewujudkan visi dan harapan secara bersama sama.

“Saya bangga karena para Alumni ITS Teknik Sipil memberikan dampak luar biasa bagi ITS meskipun tidak terlihat peranannya sungguh luar biasa,” ungkapnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Alumni ITS Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, kongres ini akan memilih kepemimpinan yang baru.

Pihaknya menyebut bahwa seluruh civitas maupun para Alumni ITS ingin berkontribusi bagi pembangunan di Jawa Timur.

Kontribusi ITS terutama Teknik Sipil terbukti dalam mendorong terciptanya infrastruktur maupun berbagai pembangunan yang ada di Indonesia. (dwi arifin)

Wali Kota Eri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Tanpa Konvoi dan Kembang Api

Posted on 14 Desember 2025 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian Tahun Baru secara sederhana dan tidak berlebihan. Perayaan diharapkan berlangsung tertib, tanpa konvoi kendaraan, penggunaan knalpot bising, maupun kerumunan yang terpusat di satu lokasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perayaan Tahun Baru sebaiknya dilaksanakan di lingkungan masing-masing, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Selain menjaga ketertiban dan keamanan, pola tersebut dinilai efektif mencegah kemacetan serta gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota.

“Perayaan tidak perlu terpusat di satu titik. Cukup di wilayah masing-masing agar tidak menimbulkan kerawanan dan kemacetan,” ujar Wali Kota Eri, Minggu (14/12).

Ia juga mengajak masyarakat menumbuhkan empati sosial dengan mengalihkan sebagian anggaran perayaan untuk membantu saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah.

“Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial harus menjadi nilai utama dalam menyambut tahun yang baru,” tuturnya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemkot Surabaya telah menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan dan ketertiban. Surat edaran tersebut saat ini masih menunggu penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Namun secara prinsip, pengaturan keamanan jalan, tempat hiburan malam, serta rekayasa lalu lintas akan mengacu pada pola yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Untuk pengamanan ibadah Natal, Pemkot Surabaya akan bersinergi dengan kepolisian dan Forkopimda, termasuk pengamanan akses masuk gereja serta area parkir, guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khidmat.

Sementara itu, pada malam pergantian Tahun Baru, Pemkot Surabaya memastikan tidak akan menggelar pesta kembang api di Balai Kota. Sebagai gantinya, pemkot akan mengadakan doa bersama sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera.

“Pergantian tahun kita isi dengan doa bersama, agar Surabaya dijauhkan dari bencana dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan,” pungkasnya. (dwi arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru