Jare wong londo “to the point” nek ngomong opo-opo langsung sampekno opo karepmu, gak usah kakehan puniko ngalor ngidul.
Tapi awak dewe iki lak londo ireng, dadi “tunjek poin” ngomong blakrak-an ngalor ngidul, rasan-rasan soal opo ae. mulai teko politik, ekonomi, sosial, budaya, sampek soal panganan utowo badok’an.
Wis ayo dulur ndang dipendeliki, iki lo acarae awak dewe “to the point”…eh..”tunjek poin”
Ojo Lali
Subscribe, Share, Like, Comment.
Ben iso lanjut terus olehe tunjek poin. Suwun Lur..
Jare wong londo “to the point” nek ngomong opo-opo langsung sampekno opo karepmu, gak usah kakehan puniko ngalor ngidul.
Tapi awak dewe iki lak londo ireng, dadi “tunjek poin” ngomong blakrak-an ngalor ngidul, rasan-rasan soal opo ae. mulai teko politik, ekonomi, sosial, budaya, sampek soal panganan utowo badok’an.
Wis ayo dulur ndang dipendeliki, iki lo acarae awak dewe “to the point”…eh..”tunjek poin”
Ojo Lali
Subscribe, Share, Like, Comment.
Ben iso lanjut terus olehe tunjek poin. Suwun Lur..
Jare wong londo “to the point” nek ngomong opo-opo langsung sampekno opo karepmu, gak usah kakehan puniko ngalor ngidul.
Tapi awak dewe iki lak londo ireng, dadi “tunjek poin” ngomong blakrak-an ngalor ngidul, rasan-rasan soal opo ae. mulai teko politik, ekonomi, sosial, budaya, sampek soal panganan utowo badok’an.
Wis ayo dulur ndang dipendeliki, iki lo acarae awak dewe “to the point”…eh..”tunjek poin”
Ojo Lali
Subscribe, Share, Like, Comment.
Ben iso lanjut terus olehe tunjek poin. Suwun Lur..
Jare wong londo “to the point” nek ngomong opo-opo langsung sampekno opo karepmu, gak usah kakehan puniko ngalor ngidul.
Tapi awak dewe iki lak londo ireng, dadi “tunjek poin” ngomong blakrak-an ngalor ngidul, rasan-rasan soal opo ae. mulai teko politik, ekonomi, sosial, budaya, sampek soal panganan utowo badok’an.
Wis ayo dulur ndang dipendeliki, iki lo acarae awak dewe “to the point”…eh..”tunjek poin”
Ojo Lali
Subscribe, Share, Like, Comment.
Ben iso lanjut terus olehe tunjek poin. Suwun Lur..
KEMPALAN: Ada sebutan ‘’Jenderal Baliho’’ yang muncul dari netizen, untuk menyebut seorang jenderal yang menurunkan baliho di Petamburan, Jakarta. Wilayah itu dikenal sebagai markas besar organisasi FPI yang sekarang sudah almarhum. Netizen menyebut, seharusnya seorang jenderal terjun ke ‘’pertempuran’’, bukan ke ‘’petamburan’’.
Beberapa hari terakhir ini netizen heboh lagi gegara jenderal berkomentar soal agama. Katanya semua agama sama baiknya di depan Tuhan. Sang jenderal bilang, karena itu tidak perlu terlalu fanatik dalam beragama.
Sesuai tupoksi, tentara memang harusnya mengurusi pertempuran, misalnya melawan para teroris dan separatis di Papua. Kalau ada tentara yang mengurusi ‘’petamburan’’ berarti dia menyalahi tupoksi, karena ikut cawe-cawe terhadap urusan yang bukan tugas, pokok, dan fungsinya.
Tentara yang ikut mengurusi ‘’petamburan’’ dan berkomentar mengenai politik dan agama, secara teoretis bisa disebut sebagai tentara yang tidak profesional. Secara harfiah, tidak profesional berarti amatir. Tentara profesional adalah tentara yang setia menjalankan tupoksinya sebagai kekuatan pertahanan, mempertahankan negara dari serangan musuh.
Salah satu hasil reformasi 1998 adalah mengembalikan fungsi tentara kepada khittah sebagai kekuatan pertahanan. Tentara dikembalikan ke barak, back to the barrack. Dengan kembali ke barak, tentara kembali kepada fungsi aslinya, dan itulah yang disebut sebagai tentara profesional.
Jare wong londo “to the point” nek ngomong opo-opo langsung sampekno opo karepmu, gak usah kakehan puniko ngalor ngidul.
Tapi awak dewe iki lak londo ireng, dadi “tunjek poin” ngomong blakrak-an ngalor ngidul, rasan-rasan soal opo ae. mulai teko politik, ekonomi, sosial, budaya, sampek soal panganan utowo badok’an.
Wis ayo dulur ndang dipendeliki, iki lo acarae awak dewe “to the point”…eh..”tunjek poin”
Ojo Lali
Subscribe, Share, Like, Comment.
Ben iso lanjut terus olehe tunjek poin. Suwun Lur..
KEMPALAN: Dalam budaya Jepang dikenal sebuah kisah tradisional mengenai ‘’Tiga Monyet Bijaksana’’ bernama Mizaru, Iwazaru, dan Kikazaru. Tiga monyet itu mempunyai kekhasan masing-masing. Mizaru tidak mau melihat setan, karena itu dia menutup matanya. Iwazaru tidak mau berbicara seperti setan, karena itu dia menutup mulutnya. Kikarazu tidak mau mendengarkan suara setan, karena itu dia menutup kupingnya.
Trio monyet bijaksana ini menjadi kisah yang populer di Jepang dan dikaitkan dengan filosofi Budha. Aksi tiga monyet itu merupakan tindakan spiritual untuk menjaga kebersihan jiwa, dengan cara menghindarkan mata, mulut, dan telinga dari perbuatan maksiat.
Dari kisah tiga monyet itu kemudian lahir pribahasa yang sangat dikenal di dunia Barat, yaitu ‘’See No Evil, Speak No Evil, Hear No Evil’’ (tidak melihat setan, tidak berbicara seperti setan, tidak mendengar suara setan). Tiga monyet yang menutup mata, mulut, dan telinga itu menjadi ikon budaya dan spiritual yang dikenal luas di budaya Asia Timur.
Di Indonesia, kisah tiga monyet itu mungkin tidak seterkenal di Jepang. Tapi, beberapa hari terakhir ini di jagat maya Indonesia beredar luas gerakan tutup telinga mirip tiga monyet Jepang itu. Parodi tutup telinga itu viral di media sosial dan beredar luas di berbagai grup percakapan Whatsapp.
Parodi tutup telinga di Indonesia ini terasa punya muatan protes politik yang kuat, karena parodi itu menggambarkan orang-orang yang ramai-ramai menutup telinga, dan bersamaan dengan itu terdengar audio suara mirip Presiden Jokowi sedang berpidato.
Salah satu parodi itu menggambarkan dua orang yang sedang duduk di sofa sambil menutup telinga rapat-rapat. Audio yang muncul memperdengarkan suara mirip pidato Presiden Jokowi, yang mengatakan dia rindu didemo. Video ini berdurasi 43 detik.
Video lainnya menggambarkan seseorang sedang merendam kakinya di kolam renang sambil menutup telinga. Video berdurasi 44 detik itu menggambarkan seorang laki-laki berkopiah mirip santri.
Terdengar background audio pidato mirip suara Presiden Jokowi yang mengatakan di kantongnya ada yang Rp 11 ribu triliun. Dalam video itu digambarkan laki-laki itu beberapa kali muntah-muntah.
Video lainnya berdurasi 33 detik, menggambarkan sekitar 30 anak muda yang duduk bersila di lantai, mirip jamaah pengajian. Tapi, anak-anak muda itu semua menutupi telinganya dengan tangan. Bersamaan dengan itu terdengar suara mirip pidato Presiden Jokowi yang mengatakan di kantongnya ada uang Rp 11 ribu triliun.
Dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali beredar parodi tutup telinga. Tidak terhitung berapa banyak parodi yang beredar dengan berbagai versi. Bersamaan dengan itu muncul juga tantangan membuat video tutup telinga yang dinamai ‘’Tutup Telinga Challenge’’.
Selama ini, berbagai macam challenge sudah banyak diumumkan di media sosial. Ada yang unik dan sekadar fun atau lucu-lucuan, ada juga yang benar-benar tantangan yang menguji nyali. Tapi, kali ini yang muncul adalah challenge yang kuat aroma politiknya.
Cuplikan video viral tutup telinga.
Sudah banyak netizen yang menyambut tantangan itu dengan membuat berbagai versi parodi tutup telinga. Ahli filsafat Rocky Gerung termasuk salah satu yang menyambut challenge itu. Dia membuat video parodi tutup telinga dengan durasi 38 detik. Latar belakang suara terdengar pidato mirip Jokowi yang mengatakan punya uang Rp 11 ribu triliun.
Gerung memakai celana pendek dan hem lengan pendek sambil duduk di teras rumah yang terbuka. Kelihatannya teras itu adalah teras rumah Gerung di Bojong Koneng, Bogor, yang sedang disomasi oleh Sentul City untuk segera dibongkar dan dikosongkan.
Parodi ini bermunculan berawal dari video yang viral pada 13 September, yang menggambarkan sejumlah santri menutup telinga sambil menunggu antrean vaksin. Latar belakang suara memperdengarkan seorang ustad yang mengatakan bahwa anak-anak itu adalah santri tahfid (penghafal) Alquran, yang sedang antre vaksinasi.
Karena di lokasi vaksinasi diputar musik, para santri itu serentak menutup telinga beramai-ramai. Dalam tradisi tahfid Alquran, mendengarkan musik, atau mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, dianggap bisa mengganggu konsentrasi hafalan.
Merespons video ini, staf ahli kepresidenam Diaz Hendropriyono membuat unggahan di akun Instagram diaz.hendropriyono, ‘’Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yg salah. There’s nothing wrong to have a bit of fun’’ (tidak ada yang salah dengan sedikit bersenang-senang). Unggahan ini dikomentari oleh Deddy Corbuzier mastercorbuzier, ‘’Mungkin mereka lagi pakai airpod…Terganggu…Ya kaaan.
Unggahan bernada sinis semacam Diaz banyak bermunculan di media sosial. Para santri itu disebut sebagai salah didik, dan pada akhirnya akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tidak toleran. Malah, ada yang mengaitkan cara pendidikan santri tahfid itu dengan kemungkinan munculnya gerakan terorisme.
Unggahan Diaz ini mendapat respons keras dari netizen karena dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman dan miskonsepsi terhadap metode pendidikan Islam yang diterapkan dalam menghafal Alquran. Metode menghafalkan Alquran tidak sama dengan metode menghafal mata pelajaran lain, karena menghafal Alquran membutuhkan sikap totalitas dalam konsentrasi.
Selama proses penghafalan tidak boleh ada intrusi atau gangguan yang bisa merusak konsentrasi. Intrusi itu bisa datang dari indera seperti mata, mulut, dan telinga. Memandang hal-hal yang tidak berguna bisa menjadi maksiat yang merusak konsentrasi.
Membicarakan hal-hal yang tidak berguna, seperti bergunjing, adalah maksiat yang bisa merusak konsentrasi. Medengarkan hal-hal yang tidak berguna juga berpotensi merusak konsentrasi dan membuyarkan hafalan. Mendengarkan musik, hanya salah satu saja dari banyak hal yang dianggap tidak bermanfaat, yang bisa merusak konsentrasi.
Hal-hal yang tidak bermanfaat dan maksiat itu disebut sebagai bagian dari godaan setan. Karena itu para santri itu berusaha sekuat mungkin menghindari setan-setan yang muncul dari pandangan mata, ucapan lisan, pendengaran telinga.
Daripada tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Daripada melihat hal yang maksiat lebih baik menutup mata atau menundukkan pandangan. Daripada mendengarkan hal-hal yang membawa maksiat lebih baik menutup telinga.
Para santri itu mirip dengan tiga monyet bijaksana yang mengamalkan ‘’See No Evil, Speak No Evil, Hear No Evil’’. Lebih baik tutup mulut, mata, dan telinga, daripada mendengar suara-suara nyinyir orang dungu, meminjam istilah Rocky Gerung. Daripada mendengar suara-suara bohong yang tidak ada buktinya—misalnya uang Rp 11 ribu triliun–lebih baik tutup telinga rapat-rapat.
Presiden Jokowi yang menjadi sasaran parodi tutup telinga, sebenarnya malah sudah lebih lama melakukan gerakan tutup telinga. Ia, misalnya, dianggap tutup telinga terhadap tuntutan masyarakat yang memprotes pemecatan 57 penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Bukan sekadar tutup telinga, Jokowi juga dianggap tutup mata dan tutup mulut, tidak bereaksi terhadap kasus itu. Apakah ini termasuk gerakan monyet bijaksana atau monyet plonga-plongo? Masyarakat bebas menilai dan berpendapat. This is a free country. Is this? (*)
KEMPALAN: Krisdayanti alias KD viral lagi. Kali ini bukan karena lagunya, tapi karena gaji dan penghasilannya sebagai anggota DPR RI. Masyarakat baru ngeh sekarang, ternyata pendapatan angota DPR gede banget, sampai ratusan juta setiap bulan. Kalau dulu KD ‘’Menghitung Hari’’, sekarang KD ‘’Menghitung Gaji’’.
KD sang diva pop sekarang bertransformasi menjadi KD sang politisi. Dulu KD tampil di panggung hiburan, sekarang dia tampil di panggung politik. Dua panggung itu sebenarnya rada mirip, karena dua-duanya adalah panggung dramaturgi.
Dalam dramaturgi politik ada panggung depan (front stage), dan ada panggung belakang (black stage). Dalam panggung show-biz juga ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan penuh dengan spotlight yang gemerlap, panggung belakang adalah panggung realitas yang tidak segemerlap panggung show-biz.
Di panggung depan politik, tidak semua hal harus diungkapkan secara terbuka. Malah bagi politisi, panggung depan itu benar-benar panggung show biz untuk pencitraan. Simulakrum politik dipamerkan di panggung depan. Tidak semua realitas boleh ditampilkan di panggung depan. Malah, lebih sering terjadi realitas panggung depan bertolak belakang dengan panggung belakang.
Sebagai politisi anyaran KD tidak paham soal itu. Dia polos saja menceritakan rahasia panggung belakang. Dalam sebuah wawancara dengan Akbar Faizal di kanal Youtube ‘’Akbar Faizal Uncensored’’ KD bercerita mengenai jumlah penghasilannya setiap bulan sebagai anggota DPR.
Setiap tanggal satu KD mendapat transfer Rp 16 juta. Lalu tanggal lima, rekeningnya akan mendapat transfer lagi sebesar Rp 59 juta. Lalu ada lagi uang Rp 450 juta yang masuk ke rekeningnya sebagai uang aspirasi. Uang aspirasi ini masuk setiap dua setengah bulan. Jadi, dalam setahun dia menerima lima kali uang aspirasi, totalnya Rp 2,25 miliar.
Masih ada lagi. Setiap satu setengah bulan ada transfer dana reses sebesar Rp 140 juta. Dalam setahun KD menerima dana reses sebesar Rp 1,12 miliar. Itu belum semua. Masih ada uang sidang, uang kunjungan kerja, uang kredit mobil, uang perawatan rumah, dan masih banyak lagi. KD tidak hafal detail uang transfer itu. Bahkan dia bingung membedakan gaji pokok dan tunjangan.
Sebenarnya informasi yang diungkap KD ini bukan info baru. Tidak ada yang rahasia di dalamnya. Informasi itu bisa didapat dari Sekretariat DPR dengan mudah. setiap wartawan seharusnya bisa mendapatkan informasi itu, karena hal itu bukan rahasia. Anggota DPR dibayar dengan pajak rakyat, karena itu rakyat berhak tahu detail penghasilan para wakilnya.
Gaji anggota DPR dan pejabat negara bukan rahasia negara, dan karenanya harus dilaporkan secara berkala kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
Info yang diungkap KD menjadi heboh karena publik kaget, ternyata besar sekali penghasilan resmi seorang anggota DPR RI. Beberapa waktu yang lalu KPK mengumumkan bahwa banyak anggota DPR yang tidak membuat laporan kekayaan tahunan. Banyak anggota DPR yang merasa keberatan hartanya dipelototi masyarakat, padahal dia mendapatkan semua hartanya itu dari pajak rakyat.
Pendapatan yang sudah gede seperti yang didapat KD itu adalah pendapatan resmi. Masih banyak sumber pendapatan tidak resmi para anggota DPR yang didapat secara legal maupun ilegal. Memainkan anggaran dan menjadi makelar proyek pembangunan adalah salah satu sumber ilegal itu. Banyak anggota DPR yang dicokok KPK karena menjadi makelar proyek atau mengentit anggaran negara.
Kasus yang menimpa Setia Novanto menjadi salah satu bukti bagaimana modus DPR dalam menggarong uang rakyat. Setia Novanto adalah ketua DPR ketika terbukti melakukan kongkalikong menggarong proyek KTP elektronik dengan anggaran triliunan rupiah.
KD adalah politisi polos. Jelas sekali dia senang dan menikmati status barunya sebagai anggota DPR. Meskipun berstatus sebagai selebritas pop papan atas, penghasilannya dalam sebulan tidak bakal bisa melebihi penghasilannya sebagai anggota DPR. Para selebritas Indonesia yang rata-rata masih mengandalkan penghasilan dari panggung, tentu penghasilannya jauh di bawah anggota DPR.
Karena itu wajar kalau banyak selebritas yang hijrah ke politik. Wajar juga kalau panggung politik kemudian menjadi semacam lompatan karir bagi para selebritas. Keterkenalan para selebritas itu menggoda partai politik yang kemudian tertarik merekurt mereka menjadi vote getter, pengumpul suara.
KD berangkat dari PDIP dari dapil Malang, Jawa Timur. Ia dengan mudah melenggang ke Senayan, karena Malang adalah daerah kelahiran KD, dan PDIP mempunyai pendukung yang fanatik di wilayah itu.
PDIP bukan satu-satunya partai yang menjadikan selebritas sebagai pemanis dan penarik suara. Hampir semua partai memakai selebritas untuk menarik massa. Dulu, Partai Amanat Nasional (PAN) dikenal sebagai partai yang paling banyak menarik artis untuk menjadi caleg. Saking banyaknya, sampai PAN diplesetkan menjadi ‘’Partai Artis Nasional’’.
Langkah PAN ini sekarang ditiru banyak partai lain. Para artis itu pun menjadi rebutan, dan banyak yang pasang tarif untuk gabung ke satu parpol. Para artis itu banyak yang menjadi kutu loncat dan berpindah ke partai yang berani membayar paling tinggi.
Nama besar dan keterkenalan saja tidak cukup bagi seorang selebritas. Banyak yang punya nama besar tapi tidak berhasil. Komedian Eko Patrio termasuk yang sukses karena punya bakat politik yang lumayan. Awalnya ia menjadi anggota DPR dari PAN melalui dapil Nganjuk, kampung halamannya. Pada pemilu 2019 Eko digeser ke dapil DKI, dan tetap bisa memenangkan kursi DPR RI.
Posisi Eko yang kosong di Nganjuk diisi oleh artis Denada, tapi ternyata gagal mendapatkan kursi. Ini menjadi bukti bahwa keterkenalan saja tidak cukup. Perlu kerja keras dan modal. Eko Patrio punya syarat-syarat itu. Dia sekarang dipercaya menjadi ketua PAN DKI, dan Eko berhasil meningkatkan perolehan kursi PAN di DPR DKI secara signifikan.
Ada pula artis yang gagal tapi kemudian dikatrol oleh partainya. Penyanyi Mulan Jameela gagal mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat mewakili Partai Gerindra. Suaranya tidak cukup dan gagal melenggang ke Senayan. Tapi, campur tangan pimpinan partai akhirnya membuat Mulan bisa menjadi anggota DPR, menggeser pemenang yang memperoleh suara lebih banyak darinya.
Mulan bersama KD sekarang menjadi selebritas Senayan. Mirip dengan KD, Mulan juga mengalami culture shock. Di awal-awal masa kedewanannya Mulan ditegur karena dianggap mengendorse sebuah produk komersial di media sosial. Mulan lupa bahwa dia politisi bukan penyanyi.
Tidak semua penyanyi pintar menyanyi ketika sudah menjadi anggota DPR. Umumnya malah para penyanyi itu lebih banyak diam di DPR. Fungsinya sebagai penyanyi diambil alih oleh para penyanyi politik yang sering muncul berdebat di berbagai platform media. Para politisi yang suka berkomentar—benar atau salah—disebut sebagai politisi vokal, dan dijuluki sebagai ‘’Vokalis Senayan’’.
Para Vokalis Senayan itu selalu rajin berbicara mengenai ‘’pendapatnya’’. Tapi, dia pasti menghindar ketika disuruh bicara mengenai ‘’pendapatannya’’. (*)
FPI bangkit lagi. Istilah kerennya FPI Reborn, terlahir kembali. Atau kalau memakai istilah film horor, FPI bangkit dari kubur. Tidak perlu menunggu lama, tidak sampai setahun setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, FPI mengumumkan diri berganti baju menjadi FPI baru.
FPI versi lama adalah Front Pembela Islam. FPI baju baru adalah Front Persaudaraan Islam. Setelah muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang keberadaan FPI, Desember 2020, kali ini FPI muncul lagi dengan kemasan yang (sedikit) berbeda.
Kemasan mungkin beda. Casing boleh beda, tapi isinya tetap sama. Logo lama dan logo baru cuma beda-beda tipis. Logo baru tetap berbentuk dasar bulat dilingkari sebuah tasbih, ada huruf FPI berwarna putih di bagian tengah dengan background hijau.
Di bagian bawah tertulis ‘’Front Persaudaraan Islam’’ dengan tulisan memakai huruf Arab di atasnya. Beda dengan logo lama, pada logo baru ini ada gambar Ka’bah, tasbih, kubah berwarna hijau dan kubah emas.
Logo lama FPI berbentuk dasar bulat dengan huruf FPI di tengah. Warna dasarnya hijau cerah, di bawahnya ada tulisan‘’Front Pembela Islam’’ dan tulisan Arab melingkar di bagian atas. Perbandingan sepintas tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok.
Pepatah Inggris menyatakan ‘’old wine in a new bottle’’, anggur lama dalam botol baru. Isi tetap sama, botolnya saja yang berbeda. FPI lama dan baru tentu anti-anggur yang memabukkan. Tapi, FPI lama dan baru bisa jadi sama-sama membuat keder orang-orang yang mabuk karena alkohol, maupun yang mabuk kekuasaan.
Pemerintah berusaha mematikan FPI dengan mendeklarasikannya sebagai organisasi terlarang. Tidak tanggung-tanggung. Tiga menteri dan tiga lembaga tinggi membuat surat keroyokan bersama untuk melarang organisasi ini, menteri Dalam Negeri, menteri Hukum dan HAM, menteri Komunikasi dan Informatika, kepala Polri, Jaksa Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pemimpin tertinggi FPI Muhammad Rizieq Shihab berhasil dikurung sampai 2024. Sekretaris FPI Munarman, sampai sekarang masih ditahan, menunggu pengadilan atas tuduhan terlibat dalam kegiatan terorisme. Beberapa petinggi penting FPI diadili karena tuduhan melanggar protokol kesehatan.
Crackdown terhadap FPI dilakukan secara masif untuk menahan pengaruh FPI yang moncer sejak pilgub DKI 2016. Setelah berhasil membantu Anies Baswedan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI, gengsi politik FPI naik, bukan saja di level regional, tapi di level nasional. Bahkan di level internasional pun gengsi FPI ikut terdongkrak.
Gerakan 212 yang berhasil mengumpulkan jutaan orang di Jakarta, memecahkan rekor sebagai demonstrasi dengan peserta terbanyak di Indonesia, mungkin juga di dunia. Tidak ada rekor resmi MURI (Museum Rekor Indonesia) yang dicatat, atau tidak ada rekor Guiness Book of Record yang didaftarkan. Tapi, demonstrasi 212 menjadi fenomena baru dalam politik Indonesia. Jumlah peserta boleh diperdebatkan. Ada yang mengklaim jumlah dua juta, ada yang menyebut tidak sampai satu juta.
Isu-isu politik yang dinarasikan FPI bukan lagi isu-isu lokal, tapi sudah merambah ke isu kepemimpinan nasional. Sebagai organisasi dakwah FPI berfokus pada amar makruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan, melarang perbuatan buruk). Dalam pengamalan prinsip itu FPI menjadi gerakan sosial yang memberikan pertolongan setiap kali terjadi bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam menerapkan prinsip dakwahnya, FPI disebut lebih fokus pada ‘’nahi munkar’’, melarang perbuatan buruk. Karena itu FPI sering turun langsung ke lokasi yang dianggap menjadi pusat kegiatan maksiat. Tindakan ini sering dianggap sebagai sweeping yang menyebabkan kontroversi.
Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi tokoh sentral gerakan ini. Kemampuan orasi dan retorikanya yang tinggi menghipnotis banyak orang. Kepemimpinannya yang karismatis, tidak kenal takut, membuatnya dinobatkan sebagai ‘’Imam Besar’’ umat Islam Indonesia. Banyak kalangan yang tidak mau menerima penobatan ini, tapi di kalangan pendukungnya, HRS tetap seorang imam besar.
HRS mengisi kepemimpinan oposisi yang vakum di Indonesia. Ketika partai-partai politik kehilangan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan, ketika parlemen gagal memainkan peran untuk melakukan checks and balances, ketika para politisi lebih memilih berkoalisi ketimbang beroposisi, HRS mengisi void itu.
Kalangan kelas menengah yang biasanya menjadi sumber gerakan demokratisasi, tidak terdengar kiprahnya lagi. Korporatisme negara mencengkeram sangat kuat sehingga kelas menengah menjadi mandul. Intelektual kampus tidak berani bersuara, atau kalau bersuara hanya sayup-sayup nyaris tak terdengar.
Gerakan mahasiswa yang menjadi engine penggerak demokrasi ditutup dengan sangat rapat. Ruang protes ditutup rapat. Lima mahasiswa Solo yang membentangkan plakat dalam kunjungan Jokowi (13/9) langsung diamankan polisi. Protes jalanan melalui mural sindiran pun diberangus dengan cepat.
Tak bisa dimungkiri, pengadilan terhadap HRS adalah pengadilan yang tidak netral dari pengaruh politik. keputusan hakim untuk memenjarakan HRS sampai 2024 dianggap sebagai upaya membungkam HRS, supaya tidak menjadi nuisance yang merecoki agenda elite dan oligarki politik pada 2024.
Upaya banding sudah dipatahkan. Upaya hukum lain mungkin tetap menemui jalan buntu. Tapi spirit oposisi HRS sulit dihentikan begitu saja. Dalam sejarah pergerakan politik di mana pun di seluruh dunia, pemenjaraan tidak bisa menghentikan atau mematikan sebuah gerakan politik. Malah sebaliknya, gerakan politik akan makin membesar karena pemenjaraan tokohnya.
Semua pejuang kemerdekaan di Indonesia dan di seluruh dunia pernah masuk penjara. Tidak ada satu pun pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak pernah merasakan penjara atau pengasingan. Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain, semua pernah masuk penjara dan diasingkan dari lingkungannya. Tapi, spirit perjuangan mereka justru menjadi semakin kuat setelah bebas dari penjara.
Pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela, menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara. Akhirnya Mandela bebas pada 1990, dan bisa menumbangkan rezim apartheid yang sudah berkuasa ratusan tahun. Memoir Mandela ‘’Long Walk to Freedom’’ (1994) menunjukkan ketegaran jiwa dan raganya dalam menghadapi rezim orotiter. Penjara tidak membunuh spirit Mandela, tapi justru membuatnya lebih yakin terhadap perjuangannya.
Pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Khomeini diasingkan ke Paris untuk mengisolasinya dari pendukungnya. Tapi, justru dari tempat pengasingan itu pengaruh Khomeini menjadi lebih besar. Akhirnya pada 1979 Khomeini kembali ke Iran dan sukses memimpin revolusi menumbangkan rezim diktator Reza Pahlevi, yang mendapat dukungan langsung dari Amerika.
HRS tidak sama dengan Mandela atau pun Khomeini. Tetapi, selalu ada kesamaan benang merah dalam gerakan oposisi di mana pun di dunia. Pemenjaraan dan pembungkaman tidak pernah bisa mematikan oposisi.
Tidak ada yang tahu, apa yang bakal terjadi pada 2024. (*)
KEMPALAN: Ada sebutan ‘’Jenderal Baliho’’ yang muncul dari netizen, untuk menyebut seorang jenderal yang menurunkan baliho di Petamburan, Jakarta. Wilayah itu dikenal sebagai markas besar organisasi FPI yang sekarang sudah almarhum. Netizen menyebut, seharusnya seorang jenderal terjun ke ‘’pertempuran’’, bukan ke ‘’petamburan’’.
