Mengindonesiakan Ekonomi Kita

Salah satu pembahasan yang menarik adalah hubungan antara Pancasila dan kebudayaan. Penulis mengingat kembali pidato Bung Karno saat merumuskan Pancasila, khususnya mengenai konsep “Ketuhanan yang berkebudayaan”.

Oleh: Yaya Sunaryo  

KEMPALAN: Di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi neoliberalisme, pertanyaan mendasar yang layak diajukan adalah: masihkah Indonesia memiliki sistem ekonomi yang benar-benar berakar pada jati dirinya sendiri?

Pertanyaan itu mengemuka ketika Nusantara Centre selama satu tahun, sejak Mei 2025 – Mei 2026, melakukan riset besar untuk membaca dan membandingkan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah karya penting, antara lain The Great Delusion karya John J. Mearsheimer; Konsolidasi Kebangsaan karya Mochtar Pabottingi; The End of the Free Market karya Ian Bremmer; Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia karya Vedi R. Hadiz dan Richard Robison; serta Ekonomi – Politik Pancasila karya Yudhie Haryono dan kawan-kawan.

Kelima buku tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan gagasan Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional yang kini mulai diperbincangkan di ruang publik. Dan, tulisan ini adalah petikan hikmah dari buku yang kelima (terakhir) tersebut.

Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari Kota Bogor, saya menerima sebuah pesan singkat: “Tolong buat resensi buku kelima yang menjadi sumber penulisan RUU Perekonomian Nasional.”

Bagi saya, itu bukan sekadar tugas menulis. Ia merupakan bagian dari ikhtiar intelektual yang lebih besar untuk bisa mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Karena, selama puluhan tahun, pertarungan ekonomi seolah dimenangkan oleh kekuatan pasar bebas dan oligarki yang menjadikan sumber daya nasional sebagai arena akumulasi keuntungan, sementara rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.

Di situlah buku Ekonomi – Politik Pancasila menemukan relevansinya. Dus, buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan akademik. Ia merupakan himpunan gagasan dari para ilmuwan dan praktisi yang memiliki kegelisahan yang sama terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Keprihatinan itulah yang melahirkan berbagai pemikiran tentang bagaimana ekonomi nasional seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.

Terdiri atas 18 bab yang ditulis oleh para ekonom strukturalis dan pemikir dari berbagai disiplin ilmu, buku ini menawarkan pembacaan yang luas sekaligus mendalam mengenai relasi antara negara, pasar, masyarakat, dan konstitusi.

Saya tidak mungkin mengulas seluruh isi buku ini, tetapi beberapa gagasan pokoknya layak mendapat perhatian. Sebab ide-idenya begitu revolusioner dan cemerlang. Sangat mempengaruhi cara baru dalam narasi ekopol kita.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah hubungan antara Pancasila dan kebudayaan. Penulis mengingat kembali pidato Bung Karno saat merumuskan Pancasila, khususnya mengenai konsep “Ketuhanan yang berkebudayaan”.

Gagasan ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu hadir dalam konteks kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Spiritualitas dan kebudayaan dipandang saling menguatkan dalam membangun peradaban bangsa.

Bab lain mengupas penyebab akar kemiskinan Indonesia melalui kritik terhadap neoliberalisme. Sistem ini dinilai mendorong kebebasan ekonomi yang berlebihan hingga melahirkan kesenjangan sosial, menguatkan dominasi elite ekonomi, dan menumbuhkan praktik eksploitasi manusia atas manusia, sebagaimana pernah dikritik Bung Karno dengan istilah exploitation de l’homme par l’homme.

Buku ini juga mengajak pembaca meninjau kembali dampak politik dan ekonomi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Menurut para penulis, sejumlah kesepakatan dalam KMB – mulai dari pengambilalihan utang pemerintah kolonial hingga berbagai kompromi politik – ikut membentuk struktur ekonomi Indonesia yang kemudian sangat bergantung pada kekuatan eksternal.

Warisan inilah yang, menurut buku ini, menjadi salah satu akar berkembangnya praktik ekonomi neoliberal di Indonesia. Terlepas dari apakah pembaca sepakat atau tidak terhadap seluruh argumentasinya, buku ini menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami perjalanan ekonomi Indonesia dari sudut pandang konstitusi.

Ia mengajak kita untuk melihat bahwa ekonomi bukan semata persoalan angka pertumbuhan, tetapi juga menyangkut keadilan, kedaulatan, dan keberpihakan negara kepada rakyat.

Karena itu, saya memandang Ekonomi – Politik Pancasila layak menjadi bacaan penting, khususnya bagi mahasiswa, dosen, peneliti, pembuat kebijakan, hingga siapa pun yang ingin memahami arah pembangunan ekonomi Indonesia dari perspektif yang berbeda.

Buku ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memancing perdebatan intelektual yang sehat mengenai masa depan ekonomi nasional.

Saya menutup lembar terakhir buku ini dengan sebuah keyakinan sederhana: perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk berpikir. Dan, seperti yang kemudian saya tuliskan dalam sepotong puisi:

Lembaran demi lembar terbuka perlahan/Menyingkap tabir ilmu dan harapan/Di balik setiap kata tersimpan hikmah/Menuntun langkah di tengah keraguan/Buku adalah jendela dunia/Tempat jiwa menemukan jeda/Setiap halaman memberi makna/Menghidupkan hati yang selalu dahaga akan pengetahuan.

Saatnya kita beli, baca, resapi dan praktekkan isinya. Semoga ada saatnya kita berkuasa untuk merealisasikan ide jenius tersebut. Memastikan ekopol indonesia, bukan ekopol di indonesia. Mestakung.

*) Yaya Sunaryo, Kontributor BANREHI dan Peneliti Nusantara Centre

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.