Serangan Akademik dan Intelektual Terhadap Indonesia

Dan, sebelum kedaulatan ekonomi itu berhasil dilemahkan, maka terlebih dahulu harus dilemahkan keyakinan suatu bangsa terhadap kemampuannya sendiri untuk menentukan masa depannya.

Oleh: Firdaus Syamsu

KEMPALAN: Makin riuh. Makin disharmonis. Saat ini, kita tengah menghadapi konstalasi ekonomi-politik yang kian dinamis.

Narasi meluas dan melebar dari isu revolusi, demonstrasi, kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, amandemen konstitusi, arah demokrasi, hilirisasi industri nasional, hingga masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kembali mengemuka memenuhi ruang publik.

Saat bersamaan, muncul satu fenomena yang semakin sulit diabaikan: semakin intensnya keterlibatan sejumlah akademisi asing, peneliti internasional, analis politik, dan pakar luar negeri dalam berbagai isu strategis yang menyangkut masa depan Indonesia.

Mereka hadir di kampus-kampus, seminar kebangsaan, forum internasional, lembaga penelitian, media massa, hingga ruang-ruang diskusi publik.

Dengan legitimasi yang melekat pada gelar profesor, peneliti senior, pakar demokrasi, ahli keamanan, maupun pengamat politik kawasan, pandangan mereka sering memperoleh ruang yang luas dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi masyarakat, bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis negara.

Serangan darat ini melengkapi serangan udara yang sudah dimulai oleh media dan lembaga pemeringkat. Fenomena ini terjadi pada saat Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah.

Saat bangsa kita sedang berupaya membangun kembali kemandirian ekonominya melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, dan penguasaan mineral strategis yang menjadi rebutan dunia, mereka datang menyerang.

Pada akhirnya, kita menghadapi berbagai tekanan geopolitik global yang semakin kompleks, di mana persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung dalam bidang militer, melainkan merambah ke ruang ekonomi, informasi, teknologi, pendidikan, hingga produksi pengetahuan.

Pada keadaan seperti itu, muncul suatu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran “apakah seluruh aktivitas akademik tersebut benar-benar berdiri di atas kepentingan ilmu pengetahuan yang netral, ataukah sebagian di antaranya merupakan bagian dari pertarungan pengaruh yang lebih besar di balik panggung geopolitik internasional?”

Sejarah membuktikan bahwa penguasaan terhadap suatu bangsa tidak selalu dilakukan melalui invasi militer atau pendudukan wilayah. Dalam banyak kasus modern, pengaruh justru bekerja secara lebih halus melalui pembentukan opini, rekayasa persepsi, produksi pengetahuan, jaringan akademik, lembaga penelitian, media massa, hingga institusi pendidikan.

Jika dulu kolonialisme datang dengan kapal perang dan meriam, maka sekarang ini kolonialisme modern sering hadir melalui laporan penelitian, rekomendasi kebijakan, program beasiswa, bantuan institusional, survei politik, hingga narasi akademik yang dibungkus dengan bahasa objektivitas ilmiah.

Di sinilah letak medan pertempuran yang sesungguhnya. Bukan lagi perebutan wilayah. Bukan lagi pendudukan teritorial. Melainkan perebutan kesadaran. Perebutan cara berpikir. Perebutan arah pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri.

Sebab bangsa yang sudah berhasil dipengaruhi cara berpikir para elit, birokrat, akademisi, aktivis, dan generasi mudanya akan lebih mudah diarahkan untuk dibandingkan bangsa yang masih memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan berpikirnya sendiri.

Ini adalah perang baru yang lebih efesien, murah tetapi hasilnya berlimpah.

Melalui produksi narasi yang terus-menerus, suatu kebijakan bisa dipersepsikan sebagai ancaman. Sebuah gerakan bisa dibentuk. Sebuah sentimen bisa dibangun.

Bahkan dalam kondisi tertentu, opini yang diproduksi secara sistematis mampu menciptakan ketegangan sosial, memperlebar jarak antara negara dan warga negaranya, serta memunculkan gelombang tekanan politik yang berujung pada mobilisasi massa.

Pada titik inilah ruang akademik tidak lagi sekadar menjadi arena pertukaran gagasan, melainkan juga dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh.

Ketika pengaruh tersebut berhasil membentuk cara pandang masyarakat, maka kepentingan strategis pihak luar tidak perlu lagi diperjuangkan secara terbuka. Ia akan diperjuangkan oleh mereka yang tanpa sadar telah mengadopsi cara berpikir yang dibangun dari luar.

Bagi Indonesia, persoalan ini memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar perdebatan akademik biasa. Indonesia bukan negara sembarangan dalam peta geopolitik dunia.

Mengapa? Karena Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu penghasil utama tembaga, emas, batu bara, gas alam, dan berbagai mineral strategis yang menjadi fondasi revolusi industri masa depan.

Indonesia juga menguasai jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur-jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang menjadi urat nadi perdagangan global. Dan menjadikannya salah satu poros geostrategis paling penting di muka bumi.

Dengan kekayaan dan posisi seperti itu, Indonesia secara alami menjadi objek perhatian berbagai kekuatan global.

Tidak mengherankan apabila berbagai negara berusaha memahami Indonesia secara mendalam, membangun jaringan pengaruh, memperluas kerja sama akademik, memperkuat lembaga penelitian kawasan, dan juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu fokus utama dalam perencanaan strategis mereka.

Dalam konteks inilah meningkatnya aktivitas sejumlah akademisi asing yang berasal dari negara-negara dengan kepentingan strategis di kawasan, termasuk Australia, Singapura, Malaysia yang (Pro Barat) perlu dicermati secara kritis dan proporsional.

Australia misalnya, sudah sejak lama menempatkan Indonesia sebagai salah satu variabel terpenting dalam kalkulasi keamanan nasionalnya.

Berbagai universitas, pusat studi kawasan, lembaga kebijakan, dan institusi penelitian Australia selama puluhan tahun secara konsisten mengembangkan kajian mendalam mengenai politik, ekonomi, militer, budaya, hingga dinamika sosial Indonesia.

Di satu sisi, hal tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan akademik yang wajar antarnegara. Namun di sisi lain, sejarah hubungan Indonesia-Australia juga menunjukkan bahwa di balik retorika kemitraan strategis selalu terdapat kepentingan nasional yang diperjuangkan masing-masing pihak.

Dalam politik internasional, kepentingan nasional tak pernah tidur. Ia bekerja senyap. Ia bergerak melalui berbagai saluran. Ia menyusup melalui berbagai instrumen. Kadang melalui diplomasi. Kadang melalui ekonomi. Kadang melalui media.

Dan, tidak jarang melalui ruang-ruang intelektual yang tampak paling netral dan terhormat. Karena itulah, di tengah pertarungan geopolitik abad ke-21, bangsa Indonesia dituntut tidak hanya menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi juga menjaga kedaulatan cara berpikirnya.

Sebab, sejarah menunjukkan bahwa sebelum sumber daya suatu bangsa dikuasai, terlebih dahulu harus dikuasai cara berpikir para pengambil keputusannya.

Dan, sebelum kedaulatan ekonomi itu berhasil dilemahkan, maka terlebih dahulu harus dilemahkan keyakinan suatu bangsa terhadap kemampuannya sendiri untuk menentukan masa depannya.

Inilah perang pemikiran, perang kecerdasan, perang kejeniusan. Kita harus memastikan menyadari itu dan memenangkannya.

*) Firdaus Syamsu, Peneliti Senior Nusantara Centre dan Pokja Banrehi)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.