Profesor Henri Subiakto Kritik Keras Rekayasa Pasal Hukum UU ITE dalam Kasus Ijazah Jokowi

SURABAYA-KEMPALAN: Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, secara frontal membongkar kejanggalan fatal di balik jeratan pasal hukum yang menyasar Dr. Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo.

Henri menelanjangi motif politik terselubung yang sengaja menunggangi institusi kepolisian demi meredam nalar kritis rakyat atas polemik dokumen kelulusan mantan penguasa: Joko Widodo!

Manipulasi Kasar Pasal UU ITE: Prof. Henri Subiakto menguliti keanehan penyidik yang memaksakan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE untuk menjerat para tersangka.

Menurutnya, pasal tersebut murni dirancang untuk melindungi hak privat dari transaksi digital atau e-commerce, bukan alat tameng untuk membungkam para  pengkritik dokumen akademik pejabat publik.

Lokus Delikti Dianggap Salah Alamat: Pakar komunikasi ini menegaskan adanya lompatan logika hukum yang sangat fatal.

Jika ijazah Jokowi yang dipermasalahkan, semestinya pembuktian hukum berfokus pada dokumen elektronik asli milik pribadi pelapor, bukan secara serampangan menyasar ruang publik demi mempermudah penahanan para kritikus.

Kriminalisasi Malah Perparah Citra: Langkah aparat yang terkesan buru-buru melimpahkan berkas perkara dinilai justru menjadi bumerang politik bagi Jokowi sendiri.

Alih-alih meredakan kegaduhan, pembungkaman suara kritis lewat instrumen hukum justru kian mempertebal keraguan publik terhadap keaslian dokumen kelulusan tersebut.

Desak Pembuktian Fisik Transparan: Prof. Henri Subiakto mengingatkan bahwa hukum harus tegak secara transparan tanpa diintervensi syahwat politik sesaat.

Langkah restoratif atau pembuktian laboratorium forensik secara terbuka di persidangan jauh lebih berwibawa daripada terus menggantung nasib tersangka menggunakan pasal karet yang merusak marwah demokrasi.

Kesimpulan Atau Penutup Narasi: Analisis kritis dari Prof. Henri Subiakto ini seolah menegaskan betapa rawannya hukum dijadikan alat pelindung kekuasaan sesaat.

Memaksakan pasal transaksi elektronik itu untuk kasus ijazah presiden hanya membuktikan lemahnya fondasi tuduhan aparat sejak awal.

Akankah kepolisian dan kejaksaan berani bersikap ksatria dengan membuka ruang pembuktian ijazah secara transparan di persidangan, ataukah hukum akan tetap dipaksakan berjalan pincang demi mengamankan reputasi elit politik? (*)