Viral Sepatu Rp700 Ribu untuk Siswa Sekolah Rakyat, Stradenine Tegaskan Tak Terlibat

Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memakaikan sepatu kepada siswa, yang disebut-sebut merupakan produk dari brand lokal Stradenine. (Foto: Istimewa)

SURABAYA-KEMPALAN: Polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menjadi sorotan publik setelah nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ramai diperbincangkan di media sosial. Isu ini semakin mencuat setelah beredarnya foto pejabat yang memperlihatkan penggunaan sepatu dari brand lokal Stradenine.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kemensos Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam sistem SiRUP, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27.541.500.000 untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat. Jika dirinci, harga per pasang sepatu dipatok sekitar Rp700 ribu.

Angka tersebut memicu reaksi publik, terutama setelah beredar foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang terlihat memakaikan sepatu kepada siswa, yang disebut-sebut merupakan produk dari brand lokal Stradenine.

Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, Reynaldi Daud selaku owner Stradenine memberikan klarifikasi melalui akun media sosial X. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proyek pengadaan sepatu yang dimaksud.

“Foto produk yang beredar di pemberitaan memang merupakan salah satu artikel kami, dengan harga Rp179.900. Namun, Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan,” tulisnya, Minggu (3/5).

Ia juga menegaskan bahwa Stradenine merupakan brand lokal asal Surabaya yang mengusung visi menghadirkan produk terjangkau bagi masyarakat luas. Selama ini, harga sepatu yang diproduksi berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribuan per pasang, jauh di bawah angka yang ramai diperbincangkan.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut memberikan penjelasan terkait polemik harga tersebut. Ia menyatakan bahwa angka Rp700 ribu merupakan nilai perencanaan awal yang tercantum dalam dokumen pengadaan, dan bukan harga final.

“Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, dan nanti ada proses pengadaan melalui lelang terbuka. Hasilnya bisa saja jauh lebih rendah dari angka perencanaan,” ujar Gus Ipul di Surabaya, Minggu (3/5).

Dia juga menegaskan komitmen Kemensos untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik lobi, titipan, maupun rekayasa dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami sudah ingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab, tidak boleh ada penyimpangan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan bersifat terbuka dan dapat diawasi publik. Pemerintah, kata dia, ingin menjadikan program ini bersih dari praktik korupsi sekaligus sebagai pembelajaran dari kasus-kasus di masa lalu.

Hingga kini, polemik terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat masih menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi anggaran dan proses lelang yang akan dilakukan ke depan. (Andra Jatmiko)