RSUD Soewandhie Surabaya Kekurangan Lahan, Parkir hingga Ruang Rawat Terbatas

Dirut RSUD Soewandhie Surabaya dr. Billy Daniel Messakh. (Foto: Istimewa)

SURABAYA-KEMPALAN: Direktur Utama RSUD dr. Mohamad Soewandhie dr. Billy Daniel Messakh menegaskan urgensi penambahan lahan rumah sakit guna mengatasi lonjakan pasien dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (22/4).

Menurut Billy, tingginya minat masyarakat terhadap layanan RSUD Soewandhie berdampak langsung pada kepadatan ruang perawatan. Bahkan, angka Bed Occupancy Rate (BOR) saat ini telah mencapai 86–89 persen, jauh di atas batas ideal sekitar 75 persen.

“Akibatnya, banyak pasien yang harus menunggu di IGD karena keterbatasan tempat tidur. Ini kondisi yang harus segera diatasi,” ujarnya.

Untuk menekan angka BOR dan meningkatkan kapasitas layanan, pihak rumah sakit membutuhkan tambahan sekitar 20 persen tempat tidur atau setara dengan 80 unit dari total kapasitas saat ini. Penambahan tersebut hanya dapat direalisasikan jika tersedia lahan tambahan.

Billy menjelaskan, kebutuhan lahan tidak hanya untuk pembangunan ruang rawat inap, tetapi juga untuk area parkir yang selama ini menjadi persoalan. Keterbatasan lahan parkir menyebabkan kendaraan pengunjung kerap meluber hingga ke badan jalan, sehingga menimbulkan kesan kurang tertata.

“Penataan parkir ini penting, apalagi kita juga sedang mendorong medical tourism. Lingkungan rumah sakit harus rapi dan nyaman,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa total kebutuhan lahan mencapai sekitar 1.000 meter persegi. Namun, hingga kini baru sekitar 540 meter persegi yang berhasil diperoleh.

Pemerintah Kota Surabaya disebut masih berupaya melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. Opsi yang ditawarkan antara lain ganti untung, meski prosesnya belum sepenuhnya mencapai kesepakatan.

Billy berharap persoalan ini dapat segera menemukan solusi, mengingat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dinilai lebih mendesak.
“Kami berharap ada pemahaman bersama bahwa ini untuk kepentingan masyarakat luas. Semoga segera ada titik temu,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)