Pemprov Jatim Batasi WFA dan Larang Mobil Dinas untuk Mudik

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni memberi keterangan pada awak media di Surabaya, Kamis (12/3). (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN:  Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatur skema kerja aparatur sipil negara (ASN) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik tidak diperkenankan menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni.menegaskan  kebijakan WFA hanya berlaku bagi OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Itupun maksimal hanya 50 persen pegawai yang diperbolehkan bekerja dari luar kantor.

“OPD yang memberikan pelayanan tidak boleh WFA atau WFH. Sedangkan yang di luar itu boleh, tapi hanya 50 persen dan pengaturannya diserahkan masing-masing OPD,” ujar Indah Wahyuni kepada awak media di Surabaya, Kamis (12/3).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, surat edaran mengenai pengaturan WFA telah diterbitkan dan berlaku mulai 16 hingga 24 Maret 2026.

Sebagai contoh, jika suatu OPD memiliki 120 pegawai, maka hanya sekitar 60 orang yang diperbolehkan menjalankan WFA atau WFH secara bergantian.

“Misalnya seperti di BKD jumlah pegawai 120 orang, maka separuhnya boleh melakukan WFA atau WFH,” jelasnya.

Selain pengaturan kerja, Pemprov Jatim juga kembali menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

Menurut Yuyun, seluruh kendaraan dinas wajib diparkir di kantor dan tidak diperbolehkan digunakan selama libur Idul Fitri.
“Seperti biasa, mobil dinas harus ditaruh di kantor. Tidak boleh dipakai,” tegasnya.

Pengumpulan kendaraan dinas dijadwalkan paling lambat pada 18 Maret 2026. Bagi pegawai yang mulai menjalankan WFA pada 16 Maret, kendaraan dinas harus sudah dikumpulkan sehari sebelumnya.

“Kalau yang mau melakukan WFA pada tanggal 16, ya tanggal 15 sudah ditaruh di kantor,” pungkasnya. (Dwi Arifin)