Andai Aku Seorang Presiden

Dengan mata konstitusi pula, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Dengan integritas moral, presiden bisa bertindak benar, yang bisa mewariskan standar etis dalam kehidupan republik.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Andai aku seorang Presiden, kekuasaan bagiku bukan singgasana, melainkan amanah yang melampaui beban sejarah. Aku tidak akan mengaum sebagai singa podium, melainkan berdiri sebagai prajurit tua yang tetap berjejak di bumi, setia melindungi dan menjunjung Ibu Pertiwi.

Indonesia terlalu agung untuk dipimpin dengan ambisi semata. Ia bukan sekadar gugusan pulau, tetapi satu jiwa yang dirajut oleh luka, harapan, dan doa.

Memimpin berarti mendengarkan – suara nelayan yang kehilangan laut, petani yang menunggu harga adil, buruh yang lelah dengan rintihan lirih.

Aku hadir bukan sebagai penguasa yang berkunjung, tapi sebagai sesama manusia yang memahami bahwa suara rakyat tak selalu terucap, namun terasa bagi nurani yang hidup.

Masa depan bangsa tersebut ditentukan oleh kualitas dan karakter manusianya. Pendidikan harus membentuk manusia utuh: berpikir jernih, berhati lembut, beretos kerja dan integritas kukuh, berani bertanggung jawab.

Guru adalah penjaga api peradaban yang patut dimuliakan. Jati diri bangsa mesti dirawat. Budaya tak boleh membeku di museum, tetapi hidup dalam keseharian, menjadi akar yang menguatkan kita di tengah perubahan zaman.

Niat baik tidak cukup tanpa pembenahan tata kelola. Negara harus diurus dengan kejujuran yang dilembagakan.

Aku akan bertanya pada birokrasi: siapa yang kita layani – rakyat atau elit oligarki Hukum harus kembali adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak boleh ada ruang bagi korupsi, dan tidak boleh pula ada kekebalan bagi siapa pun.

Kemakmuran pun harus berkeadilan. Indonesia terlalu kaya untuk terus miskin, tapi sumber daya alam tak akan menyejahterakan bila hanya diekstraksi mentah. Aku ingin Indonesia beranjak dari ekonomi yang menguras menuju ekonomi yang inovatif yang berkelanjutan, dan membuka mobilitas sosial yang inklusif.

Pada akhirnya, aku menunduk – bukan karena lelah, tapi karena hormat. Menjadi presiden bukan puncak, melainkan awal pertaruhan kesetiaan pada rakyat dan tanah air.

Aku ingin dikenang bukan karena pangkat atau pidato, tetapi sebagai pelayan yang mencintai Indonesia dengan terang visi, kerja nyata, hati bersih, dan doa agar negeri ini adil, makmur dan bahagia.

Kepemimpinan Moral

Saudaraku, tak ada konstitusi yang bisa dipenuhi imperatifnya tanpa basis moral. Seperti diingatkan John Adams pada para milisi Massachusetts, “Konsitusi kita dibuat hanya bagi orang-orang religius dan bermoral”.

Jauh-jauh hari Prof. Soepomo mengingatkan: “Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.”

Tanggung jawab terpenting pemimpin negara adalah “penjaga konstitusi”. Dalam ketidaksempurnaan konstitusi dan kelembagaan, pemimpin negarawan bisa menutupinya dengan kewibawaan moral.

Dalam kaitan itu, Lyndon B. Johnson mengingatkan, “Tugas terberat seorang presiden bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.” Tanpa tahu apa yang benar, seorang presiden seolah telah berbuat banyak, tapi menyimpang dari prinsip dan tata kelola yang benar.

Untuk mengetahui apa yang benar, presiden harus menemukan panduan dari norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuikan dengan mandat konstitusi karena pengertian “demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Setelah mengetahui apa yang benar, Presiden harus bisa bertindak benar dengan integritas moral tak mudah goyah. ”Sebagai presiden,” ungkap Abraham Lincoln, ”Aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.”

Dengan mata konstitusi pula, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Dengan integritas moral, presiden bisa bertindak benar, yang bisa mewariskan standar etis dalam kehidupan republik.

Kita harus tetap ingat, hidup ini pendek, sedang kehidupan itu panjang. Maka, janganlah demi sesuatu kepentingan penghidupan-kekuasaan jangka pendek, kepemimpinan mengorbankan prinsip-prinsip kehidupan jangka panjang.

*) Prof. Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan