Sekdaprov Jatim Dorong Tambahan Modal Jamkrida, Targetkan Jangkau 1 Juta UMKM

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (kanan). (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan pentingnya penambahan penyertaan modal daerah bagi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim).

Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat paripurna pembahasan Raperda Penyertaan Modal Daerah di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (18/2).

Adhy menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD telah menyampaikan penjelasan
Gubernur Jawa Timur terkait rencana penyegaran modal bagi Jamkrida.

Langkah ini dinilai krusial mengingat jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur mencapai sekitar 9,8 juta unit, sementara sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki kemampuan agunan untuk mengakses kredit perbankan.

“Banyak UMKM tidak memiliki agunan, sehingga sulit memperoleh kredit dari bank. Di sisi lain, regulasi OJK mengatur batas maksimal kemampuan penjaminan hingga 40 kali dari modal. Saat ini kita sudah berada di kisaran 35 kali,” ujar Adhy.

Dengan kapasitas tersebut, Jamkrida Jatim baru mampu menjamin sekitar 112 ribu UMKM dengan nilai agunan mencapai Rp10,11 triliun. Meski angka itu cukup besar, Adhy menilai kebutuhan di lapangan jauh lebih tinggi. Animo masyarakat untuk mendapatkan penjaminan kredit terus meningkat, bahkan target ideal yang ingin dicapai mencapai 1 juta UMKM.

Namun, keterbatasan modal menjadi kendala utama. Saat ini modal awal Jamkrida Jatim masih berada di kisaran Rp180 miliar. Untuk dapat berkembang menjadi lembaga penjaminan kredit berskala nasional, minimal dibutuhkan modal di atas Rp300 miliar.

“Kalau ingin menjadi bank penjamin kredit masyarakat berskala nasional, modalnya tidak bisa kecil. Minimal harus di atas Rp300 miliar. Karena itu kami mendorong adanya tambahan penyertaan modal,” jelasnya.

Menurut Adhy, penambahan modal tidak hanya akan memperluas jumlah UMKM yang bisa dijamin, tetapi juga mendorong pertumbuhan kredit secara signifikan. Dampaknya, Jamkrida Jatim berpeluang meningkatkan pendapatan sebagai BUMD sekaligus memperkuat perannya dalam menggerakkan ekonomi UMKM.

Ia juga menyebutkan, dibandingkan provinsi lain seperti DKI Jakarta yang modal Jamkridanya sudah menembus Rp300 miliar dan beroperasi secara nasional, Jawa Timur masih tertinggal. Padahal sebelumnya Jamkrida Jatim sempat berada di peringkat pertama secara nasional dan kini turun ke posisi kedua.

“Ini peluang yang harus kita manfaatkan, bukan hanya untuk mengejar posisi, tapi juga untuk meningkatkan denyut ekonomi UMKM,” tegasnya.

Terkait besaran tambahan modal, Adhy mengatakan pemerintah belum mengajukan angka final. Namun, ia berharap tambahan modal bisa berada di kisaran Rp200–300 miliar agar dampaknya signifikan.

“Kalau menambah modal, jangan nanggung. Harapannya minimal Rp200 sampai Rp300 miliar supaya benar-benar bisa berkembang,” tandasnya. (Andra Jatmiko/Dwi Arifin)