Sidoarjo — Perhatian terhadap transportasi publik kembali ditunjukkan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau layanan kereta api di Stasiun Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut, BHS menekankan bahwa layanan kereta yang masuk skema Public Service Obligation (PSO) harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama kalangan pekerja.
BHS menjelaskan, skema PSO pada kereta api memang dirancang agar layanan tetap berjalan meskipun jumlah penumpang tidak selalu stabil. Subsidi yang diberikan pemerintah, menurutnya, lebih menitikberatkan pada jumlah perjalanan dibandingkan jumlah penumpang.
“Kereta PSO itu bukan soal penuh atau tidaknya penumpang, tapi soal kehadiran negara dalam menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan konsisten,” kata BHS.
Ia menilai, jika jadwal perjalanan kereta disesuaikan dengan jam masuk dan pulang kerja, maka tingkat keterisian penumpang akan mengikuti secara alami. Dengan demikian, operasional PT KAI tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Di sisi lain, BHS juga menyoroti persoalan kemacetan yang kerap terjadi di sekitar perlintasan sebidang Stasiun Gedangan. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan memerlukan solusi struktural, bukan sekadar pengaturan lalu lintas sementara.
“Rencana double track memang baik untuk meningkatkan kapasitas kereta, tetapi harus dibarengi dengan solusi jalan. Kalau tidak, kemacetan akan semakin parah,” ujarnya.
BHS menegaskan, pembangunan flyover di perlintasan sebidang Gedangan menjadi kebutuhan mendesak. Flyover tersebut dinilai mampu memperlancar arus kendaraan, terutama kendaraan industri yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Mayoritas kawasan industri di wilayah Sedati dan Gedangan, kata BHS, sangat bergantung pada kelancaran akses jalan. Tanpa flyover, kendaraan harus berhenti berkali-kali menunggu kereta melintas, yang berdampak pada efisiensi logistik dan produktivitas.
“Flyover bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tapi juga soal keselamatan. Perlintasan sebidang selalu punya risiko kecelakaan,” tegasnya.
BHS memastikan akan mengawal usulan ini agar masuk dalam perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemda menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan transportasi di wilayah penyangga Surabaya tersebut.
Sementara itu, Kepala Stasiun KAI Gedangan, Chrisna Setiawan, membenarkan bahwa saat ini jumlah perjalanan kereta masih terbatas. Dari Sidoarjo ke Surabaya terdapat delapan perjalanan per hari, dengan jadwal paling pagi pukul 05.30 WIB.
“Usulan penambahan perjalanan memang relevan untuk mengakomodir pekerja yang beraktivitas di Surabaya dan sekitarnya,” ujar Chrisna.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi