Bambang Haryo Desak Pemkot Surabaya Tuntaskan Masalah Lumpur di Kenjeran Lama

SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, kembali menyoroti masalah lingkungan yang tak kunjung terselesaikan di Kota Surabaya. Dalam kunjungan resesnya, Kamis (19/6/2025), Bambang meninjau langsung kondisi Pantai Kenjeran Lama dan mendapati keluhan serius dari nelayan setempat terkait sedimentasi lumpur yang telah menghambat aktivitas melaut.

Menurut para nelayan, endapan lumpur di sekitar pesisir pantai telah mencapai kedalaman dada orang dewasa, menyebabkan perahu-perahu kesulitan keluar maupun kembali ke daratan. Masalah ini sudah terjadi sejak tahun 2017, namun hingga kini belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah kota.

“Ini persoalan yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan. Sayangnya belum ada tindakan konkret. Maka, sebagai bentuk kepedulian, saya coba bantu pengerukan awal dengan ponton dan excavator,” ujar Bambang Haryo kepada wartawan.

Politikus Partai Gerindra itu menilai kawasan Kenjeran Lama memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Ia bahkan menyebut, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), sedimentasi lumpur di kawasan tersebut kemungkinan besar berasal dari aliran material Lapindo Sidoarjo.

“Saya mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya turut bersuara agar masalah ini menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi menyangkut keberlangsungan hidup nelayan,” tegasnya.

Bambang juga mengkritik kondisi anjungan di kawasan tersebut yang saat ini tidak lagi bisa difungsikan sebagai dermaga sandar perahu. Ia menilai pemotongan sebagian anjungan oleh pemerintah kota sebelumnya justru merugikan para nelayan.

“Anjungan itu fungsinya sangat vital untuk nelayan. Harusnya bukan dipotong, tapi justru diperpanjang agar akses sandar perahu lebih mudah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Pengelola THP Kenjeran, Rusdi Ismet, menyatakan akan menunggu arahan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti usulan Bambang Haryo. Ia juga membuka peluang adanya sinergi antarinstansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.

“Tadi Pak Bambang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya. Kami siap mengikuti arahan lebih lanjut,” ungkap Rusdi.

Rusdi menambahkan bahwa sedimentasi lumpur memang telah terdeteksi sejak 2022, dan pihaknya masih menunggu hasil kajian lanjutan untuk mengetahui faktor penyebab yang pasti.

Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, desakan Bambang Haryo menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata. Penanganan sedimentasi dan rehabilitasi fasilitas nelayan diharapkan bisa segera direalisasikan demi menjaga kelangsungan ekosistem pesisir dan perekonomian warga Kenjeran.