Dinilai Penuh Kecurangan dan Intimidasi, FPPJ  Tolak Hasil Pemilu 2024

waktu baca 2 menit
Massa FPPJ saat menggelar aksi deklarasi menolak hasil Pemilu 2024 di Restoran DK 26, Surabaya, Sabtu (26/2).

SURABAYA-KEMPALAN: Ratusan massa pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi deklarasi menolak hasil Pemilu 2024 di Restoran DK 26, Surabaya, Sabtu (26/2).

Mereka menuntut adanya pemilu ulang. Pasalnya, coblosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari baik Pilpres dan Pileg 2024 dinilai penuh dengan kecurangan dan intimidasi untuk memenangkan paslon tertentu.

“Kami menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intervensi dan pengancaman,” kata deklarator FPPJ 2024 Dr Zainal Arifin diikuti ratusan massa dengan serentak.

Selain menuntut Pemilu 2024 diulang, mereka juga mendesak agar DPR RI menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai melakukan intervensi untuk mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


“Dua, kami mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah,” tegasnya.

Selain dua butir pernyataan tersebut, massa aksi juga membacakan mosi tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 dan Presiden Joko Widodo.


Menurut Zainal Arifin, selama proses jalannya pemilu, Presiden RI Joko Widodo tidak menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dan mendukung paslon tertentu. “Kami menyatakan mosi tidak percaya, kepada penyelenggara Pemilu Tahun 2024,” katanya.

“Empat, kami menyatakan mosi tidak percaya, kepada Presiden Republik Indonesia yang tidak mmberi teladan yang baik dalam pelaksanaan Pilpres 2024 dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.

Zainal Arifin menjelaskan, setelah menggelar deklarasi, pihaknya akan mendatangi beberapa lembaga negara seperti DPR RI dan KPU yang menuntut mereka menggelar proses Pemilu 2024 secara adil dan transparan.

“Kita berkumpul bukan soal angka-angka, tetapi ingin pemilu jurdil agar proses tersebut menghasulkan pemimpin yang baik,” katanya usai acara.

Selain itu, para relawan juga akan mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan untuk segera ditindaklanjuti dan diproses di Bawaslu RI.

“Bersama kawan-kawan akan melakukan audiensi dengan DPR dan mendorong penyelnggara mereka berlaku adil,” jelasnya.

“Kita menemukan kecurangan ada intimidasi dari penyelenggara negera. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya tanpa intimidasi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *