Penanganan Kabut Asap di Jabodetabek Belum Ada Solusi, Bambang Haryo Soroti Hal Ini

waktu baca 3 menit
Bambang Haryo Soekartono, Politisi Partai Gerindra/Istimewa

Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono, menilai sejumlah pernyataan yang mencuat terkait kebijakan penanganan kabut asap di Wilayah Jabodetabek masih belum berbuah solusi yang didasari sebuah kajian dan analisa yang akurat.

Menurut anggota DPR-RI peridode 2014-2019 ini, seharusnya kita sudah bisa mengamati ributnya permasalahan asap di wilayah tersebut saat di bulan Juli-Agustus dimana musim kemarau panjang terjadi tanpa adanya hujan di bulan Juni sampai dengan akhir Agustus yang mengakibatkan kebakaran begitu hebat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi hingga Papua.

“Misalnya di 2015, 2019 dan di 2023 saat ini, apalagi jelas dengan kita mengamati data BMKG, angin bertiup dari barat ke timur menuju ke selatan dan data HOT SPOT (titik nyala api) jelas sudah ada diatas 4.000 titik nyala api skala kecil, sedang dan hebat yang ada di wilayah Sumatera bagian Selatan, Kalimantan Barat dan Tengah serta Selatan, Jawa Barat, Tengah dan Timur serta wilayah lain di Indonesia. Makanya manfaatkan BMKG semaksimal mungkin untuk kepentingan kehidupan kita” Kata Pemilik sapaan akrab BHS, di Jakarta Rabu (23/8).

Harusnya, kata alumni ITS Surabaya ini yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan adalah Kementerian LHK dan bahkan hutan – hutan tropis yang terbakar juga banyak milik perhutani yang mengalami kekeringan akibat perawatan yang tidak baik.

“Tidak seperti hutan hutan di Malaysia dimana hutan – hutan tropis nya selalu dirawat saat musim kemarau dengan water bombing serta sprinkler yang menyirami hutan di wilayah Malaysia sehingga hutannya selalu hijau dan terawat, karena hutan yang hijau selalu menyimpan air sebesar 80% sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar bahkan di bakar” Imbuh BHS.

Peraih penghargaan anggota DPR-RI teraspiratif tahun 2019 ini mengaku heran , kenapa kementerian LHK lebih mencari kambing hitam dari masyarakat? .

Seharusnya, lanjut Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini, Kementerian LHK cepat bertindak dengan armada water bombingnya dan teknologi penggaraman udara untuk melakukan penyiraman air baik pada hutan – hutan yang terbakar maupun hutan – hutan yang belum terbakar. Saya sudah sampaikan ini berkali kali tetapi tidak ada tanggapan dan reaksi yang cepat.

“Saya ikut prihatin masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, Barat yang saat ini asapnya jauh lebih tebal bahkan mendekati tiga kalilipat dari Jabodetabek. Bagaimana nasip mereka? Apalagi kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut dan miskinnya rakyat yang ada di wilayah tersebut” Kata BHS

Dia berharap, adanya reaksi cepat Kementerian LHK, sehingga dapat melindungi kesehatan, keselamatan dan nyawa publik, sambil kita menunggu cuaca hujan kembali dan pasti kita akan melihat wilayah Jabodetabek tidak akan ada asap lagi. Demikian BHS mengakhiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *