Satu Tahun Berjalan, Pemerintah Israel Terancam Bubar

TEL AVIV-KEMPALAN: Telah eksis selama 1 tahun terakhir, tapi pada saat ini, Pemerintah Israel sedang kesulitan untuk dapat bertahan.

Dalam ringkasnya, pemerintah Israel pada saat ini berisikan aliansi yang sangat heterogen—menggabungkan antara Sayap Kanan dengan Sayap Kiri dengan tujuan untuk menghalang Benjamin Netanyahu kembali menang.

Bahkan tidak ada satupun partai yang mendapatkan mayoritas di Parlemen Israel.

Koalisi partai Israel berisikan 8 partai—dan kesulitan mulai terlihat jelas selama beberapa bulan terakhir ketika banyak kebijakan yang ‘Sulit’ untuk diloloskan.

Seperti misalnya adalah kebijakan Pro-Pemukiman yang selama beberapa tahun terakhir selalu lolos—namun pada saat ini tidak lolos karena banyak yang menentang di dalam Parlemen.

Kebijakan pemukiman tersebut harus—dan bahkan wajib untuk diloloskan jika tidak ingin terjadi perpecahan di Parlemen.

“Kegagalan untuk melanjutkan regulasi terkait pemukiman Israel di Tepi Barat dapat menjadi perpecahan di koalisi Parlemen” ucap Eyal Mayroz yang merupakan Dosen Senior di University of Sydney.

Terlebih lagi dari partai United Arab List (UAL)—sering dikenal dengan nama Ra’am yang merupakan partai warga Palestina yang menetap di Israel.

Ra’am seringkali menentang kebijakan terutama yang menyangkut dengan Palestina.

Namun, melansir dari Aljazeera, kemungkinan besar partai Ra’am bisa dirayu untuk menyetujui kebijakan tersebut.

Jika tidak berhasil pada 1 Juli mendatang, maka sekitar 475 Ribu warga Israel yang berada di Pemukiman Tepi Barat akan memiliki hak yang berbeda dengan warga Israel biasa—seperti contohnya adalah hak untuk memilih.

Mereka juga akan langsung jatuh ke kepemimpinan militer.

Selain itu, 475 Ribu warga Israel tersebut tidak lagi diwajibkan membayar pajak sehingga akan berdampak besar ke Israel.

Meskipun koalisi partai di Israel sudah berjalan selama setahun belakangan, banyak analis yang mengatakan bahwa memang akan jatuh dalam waktu dekat.

Namun terdapat pula yang masih memandang optimis dari koalisi tersebut meskipun terlepas dari banyaknya perbedaanyang ada.

“Meskipun terjadi perpecahan ideologi, mulai dari parti Islam hingga Liberal, pemerintah pada saat ini telah berhasil menghadapi permasalahan dan krisis sebelumnya dengan meloloskan rancangan anggaran nasional pada tahun 2021 silam, serta mampu menstabilkan ekonomi. Pencapaian tersebut menjadi besar karena perbedaan yang tajam di koalisi tersebut” ucap Micheline Ishay yang merupakan Professor Studi Internasional dan HAM di University of Denver.

(Aljazeera, Muhamad Nurilham)