Aborsi

Dengan masuknya Barret ke SCOTUS kelompok konservatif menjadi mayoritas. Dari 9 hakim agung 5 orang konservatif dan tiga liberal. Ketua Mahkaham Agung John Roberts dianggap netral tapi lebih cenderung ke arah konservatif. Dengan komposisi semacam ini keputusan mahkamah dikhawatirkan akan condong ke konservatif.

Ketika itu ada kekhawatiran bahwa Donald Trump sengaja membajak SCOTUS untuk kepentingan konservatif. Salah satu yang dikhawatirkan adalah pembatalan keputusan Roe vs Wade mengenai hak-hak aborsi. Kekhawatiran itu dulu dianggap berlebihan, tapi sekarang menjadi kenyataan.

Kebocoran dokumen Mahkahmah Agung menjadi skandal nasional karena tidak pernah terjadi sebelummya. Biro Investigasi Federal (FBI) turun tangan menyelidiki kebocoran ini karena kebocoran dokumen nasional yang sangat penting ini dianggap sebagai persoalan serius.

Dokumen bocor itu dimuat di media Politico, dan dipastikan bahwa dokumen itu asli. Presiden Joe Biden sangat kecewa atas rencana keputusan Mahkaham Agung itu. Sebagai presiden dari Partai Demokrat Biden wajib mempertahankan keputusan mahkamah itu, tetapi Biden tidak bisa berbuat banyak karena Mahkamah Agung Amerika selalu independen dari intervensi politik.

BACA JUGA: Mudik

Publik Amerika mengaku kecewa atas rencana pencabutan hak aborsi ini. Publik dari kalangan konservatif pun tidak semuanya gembira dengan keputusan itu. Mereka khawatir Mahkamah Agung akan menjadi lembaga yang terkontaminasi oleh kepentingan politik dan berkurang independensinya.

Pembatalan keputusan aborsi akan menjadi pukulan keras bagi kelompok liberal Amerika. Keputusan ini bisa saja merambat menjadi keputusan yang lebih luas termasuk terhadap keputusan soal LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), dan keputusan mengenai pernikahan sejenis yang selama ini menjadi praktik liberal yang dibanggakan.

Heboh di Amerika sekarang ini mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika publik marah karena pengesahan revisi undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pengundangan undang-undang omnibus law yang dianggap membajak demokrasi.

Perbandingan ini tidak sepenuhnya sama, tetapi semangatnya sama. Lembaga hukum seharusnya bebas dari intervensi politik untuk menjaga semangat demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat. (*)

Editor: DAD