Teori Pembangunan dan Ketergantungan Melirik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, permasalahan pembangunan begitu terasa dan secara luas dikaji pasca-runtuhnya pemerintahan Soeharto. Moeis memaparkan bahwa di era pemerintahan Soeharto, seolah-olah masyarakat Indonesia nampak siap untuk menjadi masyarakat modern. Bangsa Indonesia kala itu dilihat sedang menyongsong era baru sebagai bangsa yang modern—dalam ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Barat dan teori modernisasi. Tetapi ketika Reformasi terjadi, betapa disadari bahwa masyarakat Indonesia nampak masih mencari bentuk, mungkin masih tradisional, atau sedang bertransisi namun ‘terputus,’ dan belum mencapai langkah selanjutnya dari tahapan pembangunan.

Penolakan atas pengadopsian dan pengimplementasian teori modernisasi di Indonesia antara lain turut dipicu karena alasan ketidaksesuaian nilai yang mengarah pada pencerabutan secara perlahan masyarakat dari akar budayanya. Teori modernisasi membawa nilai baru yang bagi masyarakat Indonesia dipandang tidak sesuai, ‘terlalu Barat’, dan hanya berfokus pada diri (individualisme). Dalam hal ini, Moeis menjelaskan bahwa permaslahan pembangunan di Indonesia salah satunya ialah perbedaan pemaknaan—apabila bukan kesalahpahaman—semangat pembangunan yang dibingkai oleh teori modernisasi.

Penerapan atau adopsi teori modernisasi di Indonesia tidak menyesuaikan sistem nilai yang telah lama berkembang di masyarakat pada saat itu. Penerapannya pun cenderung sifatnya otoriter. Sehingga, ada kekacauan dalam susunan sistem dan orientasi nilai yang baru—pertemuan antara nilai-nilai masyarakat Barat yang disarikan dan dikembangkan dalam teori modernisasi, digunakan untuk argumentasi ilmiah pembangunan, dengan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah disorientasi kebudayaan dan penangguhan spirit modernitas sepenuhnya.

Selain itu, ketika teori modernisasi diajukan, di dalamnya telah ada (secara implisit) prasyarat kondisi homogenitas. Bagi masyarakat Barat, homogenitas tersebut telah diperoleh melalui proses sejarah panjang yang juga melibatkan kediktatoran atau rekam jejak pemerintahan yang buruk. Negara-negara Barat telah lebih lama menjadi hidup bersama sebagai negara-bangsa ketika teori modernisasi disarikan dari pengalaman pembangunannya. Sehingga, negara-negara Barat telah berada dalam kondisi yang relatif homogen. Berbeda dengan Indonesia yang heterogen. Kondisi ini, pada gilirannya, menyebabkan dualisme dalam kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Mengutip argumen Sritua Arief dan Adi Sasono, Moeis menuliskan bahwa faktor penting yang menjadikan kemiskinan dan keterbelakangan tumbuh subur di Indonesia ialah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa telah berperan mengubah watak, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia akibat eksploitasi elite lokal (penguasa feodal) dan pemerintah kolonial; sistem ini lah yang justru memperbanyak kaum ‘proletariat desa.’

Pada akhirnya, baik teori modernisasi mau pun teori dependensi sama-sama memberi pembacaan yang berguna untuk memahami kebutuhan pembangunan negara dunia ketiga. Tetapi, penerapan kedua teori tersebut untuk membaca fenomena pembangunan di Indonesia masih kurang atau masih sama-sama bias Barat. Demikian halnya makalah ini pun masih bias Barat dalam melihat fenomena pembangunan dan keterbelakangan di Indonesia.

Perlu kiranya penulis mengangkat kajian-kajian dari ilmuwan Indonesia yang turut menjelaskan fenomena ketergantungan dan keterbelakangan di Indonesia, yang jumlahnya tidak sedikit itu. Teori modernisasi berguna dalam memberikan solusi, langkah-langkah yang terukur untuk melakukan pembangunan. Sebaliknya, teori dependensi berguna dalam mengkritisi, mengoreksi, dan membuat teori pembangunan lebih humanis. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam