Menu

Mode Gelap

Kempalanda · 12 Jan 2022 11:07 WIB ·

Teori Pembangunan dan Ketergantungan Melirik Indonesia


					Bundaran HI di Jakarta. (Muhammad Syafi al Adam-Unsplash) Perbesar

Bundaran HI di Jakarta. (Muhammad Syafi al Adam-Unsplash)

A. Faricha Mantika

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga

KEMPALAN: Istilah ‘pembangunan’, seperti yang dinyatakan Drs. Syarif Moeis, telah menjadi istilah yang umum di Indonesia. Penggunaannya beragam mulai dari persoalan sosial, kebudayaan, ekonomi, hingga politik. Pembangunan juga merupakan suatu fenomena yang terelakkan.

Moeis menyatakan bahwa pembangunan dalam makalah ini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Perlunya perencanaan dalam pembangunan ialah agar cita-cita perubahan yang dikehendaki dapat dicapai atau setidak-tidaknya mendekati cita-cita yang ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pembangunan muncul ketika konsep dan tujuan pembangunan dipahami secara berbeda—cenderung tak utuh—dari konsep asal ketika istilah tersebut dicetuskan. Pembangunan di Indonesia dipandang terlalu menerapkan model perencanaan yang top-down. Kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat juga menjadi sebab pembangunan yang dicanangkan kerap tidak optimal atau bahkan gagal di tengah jalan.

Pemahaman mengenai pembangunan, di Indonesia, selain bermakna usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, juga kerap diartikan sebagai kemajuan. Capaian dari ‘kemajuan’ ini merujuk pada ukuran di bidang ekonomi. Moeis lebih lanjut menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan melingkupi dua hal: materi dan manusia.

Materi, dalam arti sumber daya yang digunakan dan dihasilkan, sedangkan manusia, dalam arti upaya memberdayakan masyarakat agar nantinya mampu mengambil inisiatif. Kreatif dan memiliki pemikiran yang berorientasi ke masa depan. Menyoroti pernyataan ini, dalam hemat saya, pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pembangunan didorong oleh kesadaran yang timbul atas pilihan-pilihan hidup yang didasarkan pada faktor ekonomi.

Seseorang melakukan sesuatu bukan karena motif ekonomi, tetapi faktor ekonomi untuk mencapai tujuan akhir. Faktor ekonomi sebagai tujuan akhir atau tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai masyarakat membentuk pemahaman mengenai pembangunan sebatas ekonomi. Akibatnya, pemahaman atas dan penghargaan terhadap karya menjadi minim.

Dalam kaitannya dengan faktor ekonomi sebagai tujuan akhir dan penghargaan atas karya, asumsi-asumsi dasar teori modernisasi mendukung model pembangunan yang berorientasi pada kedua hal ini. Sebagai ringkasan, berikut adalah asumsi-asumsi dasar teori modernisasi: berangkat dari persoalan dikotomis (masyarakat maju-berkembang, modern-tradisional); negara maju dianggap punya peran positif dalam menularkan modernitas dan nilai-nilai baru yang dianggap maju; resep pembangunan untuk siapapun dalam kondisi apapun.

Namun, ketika diterapkan di negara-negara berkembang, teori modernisasi yang pada dasarnya dikembangkan dari kondisi dan permasalahan sosial dunia Barat membuat penerapannya mismatch (tidak sesuai-red) dengan kondisi nilai-nilai sosial dalam masyarakat negara berkembang.

Masyarakat di negara berkembang cenderung berpegang pada nilai dan norma, serta tak jarang menempatkan penghargaan terhadap tradisi di atas kehidupan sosial-ekonomi lainnya. Masuknya teori modernisasi yang tidak dikembangkan dari kebiasaan hidup, nilai, norma, kondisi, dan permasalahan sosial di masyarakat negara berkembang, membuat teori modernisasi dipandang sebagai upaya Westernisasi. Akibatnya, ialah upaya untuk menegosiasikan nilai-nilai baru tersebut dengan tradisi yang ada atau menolak sama sekali nilai-nilai baru. Akibat lainnya yang timbul dari proses negosiasi nilai itu yakni disorientasi nilai dalam masyarakat yang merespon pembangunan dalam bingkai teori modernisasi.

Korektor dari teori modernisasi ialah teori dependensi atau teori ketergantungan. Teori ini menekankan pada adanya struktur yang membentuk ketergantungan dan menciptakan keterbelakangan bagi negara-negara yang dianggap negara berkembang atau negara dunia ketiga. Menurut Andre Gunder Frank, keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara maju.

Asumsi dasar yang melandasi adanya teori ketergantungan ini ialah: gejala ketergantungan dipandang sebagai gejala umum negara dunia ketiga; ketergantungan terjadi karena faktor eksternal (bukan internal, seperti yang dilihat oleh teori modernisasi); permasalahan ini lebih dilihat sebagai masalah ekonomi; situasi ketergantungan tak terpisahkan dari polarisasi ekonomi global; dan ketergantungan mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Namun, teori ini juga dikritik karena kurang memberikan perhatian pada persoalan kolonialisme, yang dilihatnya sebagai pemerintahan yang dibentuk untuk menjaga stabilitas pemerintahan jajahan.

Dalam konteks Indonesia…

Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Senyum Anies Menghadirkan Rasa Keakraban Sosial Berwarga Negara

28 Januari 2022 - 06:06 WIB

Mengenang Cornell Modern Indonesia Project, Jasa Akademisi Amerika Serikat untuk Republik

26 Januari 2022 - 13:55 WIB

Kenangan Sedih Nurul Arifin Ditinggal Maura, Putri sulungnya

25 Januari 2022 - 13:08 WIB

Rilis Haul ke-12 Gus Dur, Jombang “Menghadirkan Jombang sebagai Kota Toleransi”

24 Januari 2022 - 13:31 WIB

‘’Nusantara’’, Daerah Taklukan Pembayar Upeti?

18 Januari 2022 - 11:50 WIB

Mengapa Hari Pers Nasional 9 Februari Digugat?

17 Januari 2022 - 17:27 WIB

Trending di Kempalanda