Kidung Sukmawati

Sukmawati juga dipersamakan dengan Tribuana Tunggadewi, ratu Majapahit yang dianggap sebagai salah satu di antara sedikit wanita pemimpin besar di Nusantara. Kisahnya terjadi pada 11 November 2011, Sukmawati mengikuti upacara Nilapati. Upacara ini merupakan rangkaian berdirinya Sukarno Center sekaligus penghormatan terhadap Proklamator RI Sukarno.

Ketika itu, Sulinggih atau pemuka agama menyatakan, Sukmawati adalah reinkarnasi dari Tribuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit penakluk Nusantara. ‘’Ada beberapa pandangan spiritual dari tokoh-tokoh di Bali oleh beliau ini terlihat seperti reinkarnasi Ibu Tribuwana Tunggadewi,” kata Arya di Sukarno Center, Selasa (26/10).

Sukmawati berasal dari keluarga bangsawan. Neneknya Nyoman Rai Srimben berkasta Brahma Pasek Bale Agung, ayahnya adalah Presiden Indonesia, suami dan anaknya merupakan bangsawan Keraton Solo. “Maka dari itu tidak ada hal yang surprise dari tokoh di Bali menyematkan nama Ratu Niang Sukmawati. Niang itu adalah nenek sama dengan eyang putri karena beliau sudah punya cucu. sukmawati adalah nama beliau. Kalau ratu ya dari memang keturunan bangsawan. Jadi tidak ada feodalism tapi suatu panggilan kehormatan,” jelas Arya.

Publik juga tahu bahwa dari silsilah ibu kandung Sukmawati adalah keturunan tokoh mulsim Muhammadiyah di Sumatera Barat. Leluhur Sukmawati dari pihak ibu adalah bangsawan Sumatera Barat yang berkuasa menjadi sultan di Sumatera Barat sebelum era penjajahan Belanda.

Ibunda Sukmawati adalah Fatmawati binti Hasan Din, seorang wanita muslimah taat dengan garis nasab yang sangat terhormat. Kakek Sukmawati dan neneknya, Chadijah, adalah tokoh gerakan Muhammadiyah dan Aisyiyah yang sangat dihormati di Sumatera Barat.

Silsilah kekuarga Fatmawati bersambung dengan penguasa-penguasa kesultanan besar di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat. Nasab silsilah Sukmawati dari garis ibu sangat mulia dan terhormat. Kalau Sukmawati mengatakan ingin kembali ke agama leluhurnya harus ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah leluhur dari garis bapaknya.
Agama adalah masalah privat yang tidak seharusnya dijadikan komoditi politik dan pencitraan. Tetapi, di Indonesia agama menjadi konsumsi publik dan dijadikan sarana pencitraan diri dan sekaligus sarana mendegradasikan pihak lain.

Clifford Geertz mengategorikan cara beragama orang Jawa ke dalam tiga kategori, santri, priyayi, dan abangan. Santri adalah mereka yang menjalankan syariat Islam, sementara abangan dan priyayi adalah muslim nominal yang beragama secara gado-gado, campuran Isalam, Hindu, dan mistisisme Jawa.

Kelompok abangan dan priyayi memeluk agama sebagai formalitas untuk mengisi KTP saja. Dalam praktik ritual sehari-hari mereka tidak melaksanakan shalat, kecuali setahun sekali ketika Idul Fitri. Kelompok ini tidak mau melepas Islam karena alasan politis. Untuk bisa mendapatkan posisi politik yang tinggi seseorang harus mendapatkan legitimasi Islam secara formal.

Sangat banyak aktivis politik yang tidak bisa memenangkan kontestasi kepala daerah karena faktor agama. Inilah ironi politik Indonesia. Islam nominal atau Islam KTP jumlahnya mayoritas, tetapi secara umum mereka masih tetap tidak bisa menerima pemimpin non-Islam.

Pengamat politik dengan serampangan menyebut gejala ini sebagai politik aliran. Kasus kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilgub DKI 2019, dianggap sebagai contoh mutakhir kebangkitan politik aliran. Kasus ini dianggap sebagai bukti makin menguatnya politik Islam di Indonesia.

Rezim Jokowi berusaha membongkar kekuatan politik Islam dengan berbagai cara. Pembubaran FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah salah satu contohnya. Berbagai insiden kontroversi yang dilakukan Menag Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu belakangan dianggap sebagai bagian dari upaya mendegradasikan Islam politik.

Upacara pindah agama yang dilakukan Sukmawati pun digoreng sebagai isu untuk mendegradasikan Islam politik. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam