Menteri-menteri Britania Raya Rencanakan Naiknya Harga Gas, Berganti ke Energi Terbarukan

London-Kempalan: Beberapa menteri Britania Raya dikabarkan akan mengumumkan rencana kenaikan harga gas pada minggu depan di tengah semakin meningkatnya penggunaan energi. Tujuan utama dari kenaikan harga tersebut adalah untuk berganti ke energi lain yang lebih ramah lingkungan murah seperti misalnya listrik karena Britania Raya tidak bisa lagi bergantung kepada gas yang secara global memiliki kenaikan harga yang masif.

Boris Johnson, Perdana Menteri Britania Raya berkomitmen untuk menuju ke Net Zero pada bulan depan menyusul dengan adanya agenda COP26 Climate Summit. Ia juga mengatakan bahwa ia menginginkan semua sumber energi yang ada di Britania Raya telah berganti sumber energi hijau pada tahun 2035.

Pemerintah Britania Raya telah memiliki strategi untuk memasang pemanas ruangan, namun terdapat banyak kekurangan karena dianggap dapat menaikkan harga listrik kedepannya. Dari strategi tersebut, semua pemanas ruangan akan dilarang untuk dipasang kembali setelah tahun 2035. Oleh karena itu, strategi tersebut akan direvisi kembali serta menyuruh semua warga untuk bergeser ke energi terbaharukan.

“Hal yang berkaitan dengan harga listrik dan energi merupakan salah satu yang harus pemerintah lakukan. Kami harus kembali menggunakan tenaga nuklir, kami harus menaikkan penggunaan energi terbaharukan demi masa depan generasi selanjutnya. Dengan adanya nuklir, hal tersebut akan memotong banyak harga energi dan lainnya” ucap Boris Johnson.

Penggunaan energi listrik di Britania Raya telah berkembang secaa masif selama satu dekade lamanya yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya menyentuh 1%, untuk tahun 2021 ini telah menyentuh 12%.

Kemudian juga pemerintah Britania Raya mengatakan bahwa Britania Raya merupakan salah satu negara dengan sistem energi campuran dari nuklir, gas dan energi terbaharukan. Karena berdasarkan data yang ada, sekitar 43% semua pasokan listrik ke penjuru Britania Raya berasal dari energi terbaharukan.

(ExpressUK, Muhamad Nurilham)